Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Menggaji Pak Ogah yang Dilatih Polisi

Kompas.com - 28/08/2017, 13:23 WIB
Puluhan pengatur lalu lintas dari warga atau Pak Ogah dilatih di halaman Polres Tangerang Selatan, Kamis (24/8/2017). Para Pak Ogah ini akan dinamai sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) dan dilatih secara khusus oleh Satuan Lalu Lintas tiap Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam rangka membantu kelancaran arus lalu lintas. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Puluhan pengatur lalu lintas dari warga atau Pak Ogah dilatih di halaman Polres Tangerang Selatan, Kamis (24/8/2017). Para Pak Ogah ini akan dinamai sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) dan dilatih secara khusus oleh Satuan Lalu Lintas tiap Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam rangka membantu kelancaran arus lalu lintas.
Penulis Jessi Carina
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta telah mengatakan tidak bisa menggaji sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) atau " Pak Ogah" yang belum lama kini dilatih polisi.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, keputusan itu terkait aturan dalam mekanisme penganggaran.

"Undang-undang pengelolaan keuangan daerah itu kan tidak memungkinkan pemerintah daerah mengeluarkan beban APBD terhadap pembelanjaan pihak lain," ujar Sigit ketika dihubungi, Senin (28/8/2017).

Sigit mengatakan, supeltas direkrut, dikelola, dan dilatih Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.


Baca: Djarot Tak Mau Menggaji "Pak Ogah" yang Dilatih Polisi

Artinya, para supeltas itu tidak masuk struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, anggaran gaji supeltas tidak bisa dibebankan pada APBD DKI.

"Sistem perekrutan, sistem pengawasan, dan sistem pengendalian kan kewenangannya ada di bawah Ditlantas. Enggak bisa kalau misalnya Pemprov DKI menggaji yang bersangkutan karena kan bukan masuk organisasi Pemprov," kata Sigit.

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menyurati Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat terkait pemberian gaji untuk para supeltas.

Dirlantas Polda Metro Jaya merekrut supeltas untuk dijadikan pengatur lalu lintas di titik-titik pembangunan yang rawan kemacetan.

Meski berstatus sukarelawan, mereka akan digaji badan usaha yang berada di sekitar titik kemacetan tersebut.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan pemerintah provinsi tidak bisa menggaji mereka.

Baca: Tunggu Keputusan soal Gaji, Polisi Batal Lantik "Pak Ogah" Pekan Ini

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Megapolitan
50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

Megapolitan
Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Megapolitan
Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Megapolitan
PT INKA Siapkan Tenaga Ahli untuk Kaji Pembangunan Jalur Trem di Bogor

PT INKA Siapkan Tenaga Ahli untuk Kaji Pembangunan Jalur Trem di Bogor

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Ciptakan 111.000 Wirausaha, Baru 13.000 yang Punya Izin

Pemprov DKI Klaim Ciptakan 111.000 Wirausaha, Baru 13.000 yang Punya Izin

Megapolitan
Pemprov DKI Optimistis Akan Lampaui Target Terciptanya 200.000 Wirausaha Baru

Pemprov DKI Optimistis Akan Lampaui Target Terciptanya 200.000 Wirausaha Baru

Megapolitan
Kerap Masuk ke Permukiman, Kawanan Monyet Liar Resahkan Warga Bogor

Kerap Masuk ke Permukiman, Kawanan Monyet Liar Resahkan Warga Bogor

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemalsu KTP PSK di Bawah Umur

Polisi Tangkap Pemalsu KTP PSK di Bawah Umur

Megapolitan
4 Pelajar Ditangkap, Diduga Keroyok Korban hingga Tewas Saat Tawuran

4 Pelajar Ditangkap, Diduga Keroyok Korban hingga Tewas Saat Tawuran

Megapolitan
BK DPRD Depok Akan Beri Seragam agar Anggota Dewan Disiplin

BK DPRD Depok Akan Beri Seragam agar Anggota Dewan Disiplin

Megapolitan
Tanpa Pelampung dan Tak Pandai Berenang, Fitra Tenggelam Usai Tolong Teman

Tanpa Pelampung dan Tak Pandai Berenang, Fitra Tenggelam Usai Tolong Teman

Megapolitan
Tawuran Pelajar di Kebayoran Baru, Sejumlah Pelajar Dibawa Polisi

Tawuran Pelajar di Kebayoran Baru, Sejumlah Pelajar Dibawa Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X