Kompas.com - 28/08/2017, 16:26 WIB
Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (23/5/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (23/5/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, penyebab dihapusnya anggaran pengadaan lahan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) bukan karena kesalahan nomenklatur.

Penyebab hilangnya anggaran pengadaan lahan RPTRA itu disebabkan karena tidak ada waktu cukup untuk melakukan pembebasan lahan.

"Ini cuma karena enggak ada waktu saja, jadi kan wali kota baru mau diberi penugasan tahun ini, sebelumnya kan enggak melakukan pembelian lahan," ujar Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/8/2017).

Tuty mengatakan, pengadaan lahan harus melewati berbagai proses, misalnya proses pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca: Tanpa Anggaran Pembebasan Lahan, Pembangunan RPTRA Gunakan Aset yang Ada

Semua proses yang dibutuhkan untuk pengadaan lahan memakan waktu yang panjang. Sehingga, Tuty khawatir pengadaan lahan tidak terwujud sampai akhir tahun anggaran 2017.

"Waktunya dihitung-hitung itu tidak mencukupi lagi, maka dipilih untuk dimatikan saja daripada nanti jadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)," kata Tuty.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Basuki Tjahaja Purnama "mewariskan" pekerjaan kepada lima wali kota di yakni melakukan pengadaan lahan RPTRA dengan anggaran Rp 50 miliar untuk setiap kota.

Namun, anggaran untuk pengadaan lahan RPTRA itu dihapus dari KUPA-PPAS APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Alasannya, jajaran wali kota salah memasukkan nomenklatur hingga salah kode rekening. Padahal seharusnya lahan tersebut akan digunakan untuk membangun RPTRA pada 2018.

Baca: Anggaran Pengadaan Lahan Dihapus, DKI Tetap Bangun RPTRA 2018



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Pasien Aktif Covid-19 di Tangsel Melonjak Jadi 10.467 Orang

UPDATE: Pasien Aktif Covid-19 di Tangsel Melonjak Jadi 10.467 Orang

Megapolitan
UPDATE: 711 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 12 Pasien Wafat

UPDATE: 711 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 12 Pasien Wafat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Sebagian Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Sebagian Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok Hujan

Megapolitan
Wagub DKI: Sekalipun Sudah Vaksin, Bukan Berarti Bebas Tak Jalankan Prokes

Wagub DKI: Sekalipun Sudah Vaksin, Bukan Berarti Bebas Tak Jalankan Prokes

Megapolitan
Bagaimana Harimau Tino dan Hari di Ragunan Tertular Covid-19? Ini Kata Dokter Hewan

Bagaimana Harimau Tino dan Hari di Ragunan Tertular Covid-19? Ini Kata Dokter Hewan

Megapolitan
Hasil Penjualan Sapi 23 Pedagang di Depok Dibawa Kabur, Kerugian Ditaksir Rp 1,4 Miliar

Hasil Penjualan Sapi 23 Pedagang di Depok Dibawa Kabur, Kerugian Ditaksir Rp 1,4 Miliar

Megapolitan
Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19, Anies: Sudah Ada Tanda-tanda Kesembuhan

Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19, Anies: Sudah Ada Tanda-tanda Kesembuhan

Megapolitan
Video Tawuran Pemuda di Bintaro Viral, Saksi Sebut Ada yang Bawa Sajam

Video Tawuran Pemuda di Bintaro Viral, Saksi Sebut Ada yang Bawa Sajam

Megapolitan
UPDATE 1 Agustus: Tambah 2.701 Kasus Covid-19 di Jakarta, 15.884 Orang Kini Berjuang Sembuh

UPDATE 1 Agustus: Tambah 2.701 Kasus Covid-19 di Jakarta, 15.884 Orang Kini Berjuang Sembuh

Megapolitan
Makan Harus Tunjukkan Surat Vaksin, Pengusaha Warteg: Kebijakan yang Mengada-ada

Makan Harus Tunjukkan Surat Vaksin, Pengusaha Warteg: Kebijakan yang Mengada-ada

Megapolitan
Ketua Pengusaha Warteg: Kebijakan Makan 20 Menit Tak Tepat, Menu Kami Kan Bervariasi...

Ketua Pengusaha Warteg: Kebijakan Makan 20 Menit Tak Tepat, Menu Kami Kan Bervariasi...

Megapolitan
Ada Aduan Pungli Bansos Kemensos, Ombudsman Minta Pemkot Tangerang Ikut Pantau Penyalurannya

Ada Aduan Pungli Bansos Kemensos, Ombudsman Minta Pemkot Tangerang Ikut Pantau Penyalurannya

Megapolitan
Efek Pandemi Covid-19, Banyak Pengusaha Warteg Pulang Kampung ke Tegal dan Brebes

Efek Pandemi Covid-19, Banyak Pengusaha Warteg Pulang Kampung ke Tegal dan Brebes

Megapolitan
Sejak Awal Pandemi, Ada 13.912 Anak Terpapar Covid-19 di Kota Bekasi

Sejak Awal Pandemi, Ada 13.912 Anak Terpapar Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Anies Paparkan Bukti PPKM Darurat di Jakarta Berhasil Turunkan Kasus Covid-19

Anies Paparkan Bukti PPKM Darurat di Jakarta Berhasil Turunkan Kasus Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X