Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Sepakati Pembangunan RPTRA Tahun Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) tetap dilakukan pada 2018.

Rencana ini sudah disampaikan kepada tim sinkronisasi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, gubenur dan wakil gubernur terpilih.

"Sudah (diberi tahu ke tim sinkronisasi), setuju. Jadi hal-hal yang baik ya setuju. Semua yang kita ajukan ke DPRD sudah melalui pembahasan dengan tim sinkronisasi, tidak ada masalah dengan tim sinkronisasi," ujar Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/8/2017).

Menurut rencana pembangunan RPTRA pada 2018 membutuhan anggaran sebesar Rp 93,2 miliar.

Baca: Ini Alasan Bappeda DKI Hapuskan Anggaran Pengadaan Lahan RPTRA

Tuty mengatakan, penyebab anggaran pengadaan lahan RPTRA dihapus adalah tidak adanya waktu yang cukup untuk pengadaan lahan.

"Waktunya dihitung-hitung itu tidak mencukupi lagi, maka dipilih untuk dimatikan saja daripada nanti jadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)," kata Tuty.

Basuki Tjahaja Purnama "mewariskan" pekerjaan kepada lima wali kota untuk melakukan pengadaan lahan RPTRA dengan anggaran Rp 50 miliar untuk setiap kota.

Namun, anggaran pengadaan lahan RPTRA itu dihapus dari KUPA-PPAS APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Alasannya, jajaran wali kota salah memasukkan nomenklatur hingga salah kode rekening. Padahal seharusnya lahan tersebut nantinya akan dibangun RPTRA pada tahun 2018.

Baca: Anggaran Pengadaan Lahan Dihapus, DKI Tetap Bangun RPTRA 2018