"Kenapa Program PSO Transjakarta Enggak Dinamakan OK-OTRIP Saja?"

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif bingung dengan penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawaty terkait program Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam APBD-P 2017. Sebab, Tuty selalu menyebut bahwa program Anies-Sandi sudah masuk.

"Jawabannya selalu begitu, secara substansi program Anies-Sandi berhimpitan, sudah masuk," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (29/8/2017).

Namun, tetap saja nama nomenklatur anggarannya tidak menggunakan nama program Anies-Sandi.

Tuty sebelumnya mencontohkan anggaran public service obligation (PSO) PT Transjakarta yang disebut sebagai program OK-OTRIP. Syarif bingung kenapa program tersebut tidak dinamakan OK-OTRIP saja dalam APBD-P.

"Kenapa enggak dinamakan OK-OTRIP saja?" tanya Syarif.

Baca: Mungkinkah OK OTRIP Anies-Sandi Diterapkan di Jakarta?

Dia menjelaskan pentingnya keselarasan sebuah nama dengan isi program. Dia mencontohkan program KJP Plus yang juga tidak masuk dalam APBD-P. Setelah Anies-Sandi menjabat, kartu yang diproduksi pasti bernama KJP Plus.

"Pasti kartu itu namanya KJP Plus. Sekarang misalnya BPK melakukan audit, ini ada KJP Plus tapi kok di anggaran tidak ada? Ternyata di APBD-P namanya berbeda bukan KJP. Jadi masalah dong. Ini jangan dianggap sepele," ujar Syarif.

Dia pun mempertanyakan sikap Bappeda yang tetap tidak mau menggunakan nama program Anies-Sandi dalam nomenklatur anggaran.

Syarif mengaku siap berdebat dengan pihak eksekutif terkait masalah penamaan anggaran ini. "Kalau Bu Tuty ngotot, ayo uji publik," kata dia.

Baca: Sandiaga Ingin Sopir Bemo Masuk Program OK-OTRIP