Nelayan Mengaku Kondisi Ekonominya Membaik Saat Reklamasi Dimoratorium

Kompas.com - 30/08/2017, 15:32 WIB
Puluhan nelayan yang tergabung dalam Koalisi Nelayan Tradisional (KNT) dari Muara Angke mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (11/7/2017). Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.comPuluhan nelayan yang tergabung dalam Koalisi Nelayan Tradisional (KNT) dari Muara Angke mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (11/7/2017).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komuntitas Nelayan Tradisioal (KNT), Iwan, mengaku kecewa dengan terbitnya hak guna bangunan (HGB) atas pulau D kepada pengembang. Menurut dia, kehidupan nelayan tradisional di Teluk Jakarta membaik setelah proyek reklamasi dimoratorium.

"Nelayan tersenyum sekarang, ekonomi meningkat karena moratorium reklamasi. Tapi begitu mendengar gugatan di Mahkamah Agung ditolak, para nelayan kecewa," kata Iwan saat ditemui di kantor Rujak Center for Urban Studies, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).

Proyek reklamasi selama beberapa tahun terakhir dinilai Iwan menyengsarakan rekan-rekannya. Mereka sulit mendapat tangkapan ikan.

"Dampaknya enggak pernah dipikirkan pemerintah, contohnya Pulau C, D, G itu jelas buat buruk sekali, muara dangkal, mata pencaharian susah, dan banyak yang tidak hidup di situ lagi," ujar Iwan.


Baca juga: Pemprov DKI Tanyakan Moratorium Reklamasi ke Pemerintah Pusat

Namun begitu proyek pembangunan pulau ditangguhkan pada April 2016, kondisi ekonomi mereka berangsur membaik. Apalagi, gugatan para nelayan dikabulkan hakim PTUN.

Sayangnya, harapan itu tidak berlangsung lama sebab upaya gugatan para nelayan di tingkat banding kalah, dan ketika mengajukan kasasi, digugurkan hakim.

Marthin Hadiniwinata dari KNTI menyayangkan putusan hakim Mahkamah Agung. Menurutnya, dengan gugurnya gugatan para nelayan, reklamasi berpotensi dilanjutkan dan pada akhirnya akan menyengsarakan nelayan serta lingkungan.

"Hak pengelolaan lahan (HPL) di Pulau C dan D itu bermasalah karena dua pulau itu hanya bisa untuk kepentingan kawasan lindung atau penyangga," kata dia.

Langkah hukum yang akan diambil para penggugat adalah terus melawan. Mereka minta kepada KPK dan KY untuk memeriksa dua hakim yang sebelumnya sudah memutus dalam memenangkan pemerintah Jakarta.

Lihat juga: Dinas LHK DKI Sebut Moratorium Pulau Reklamasi Akan Dicabut

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Megapolitan
Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Megapolitan
Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
Suhu Jakarta Panas, Warga Diimbau Tidak Bakar Sampah

Suhu Jakarta Panas, Warga Diimbau Tidak Bakar Sampah

Megapolitan
Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Megapolitan
Maju Pilkada Tangsel 2020, Siti Nur Azizah Mengaku Tak Ingin Manfaatkan Ma'ruf Amin

Maju Pilkada Tangsel 2020, Siti Nur Azizah Mengaku Tak Ingin Manfaatkan Ma'ruf Amin

Megapolitan
Gelar 7 Pertunjukan Kebudayaan, Pemprov DKI Ubah Wajah Jakarta

Gelar 7 Pertunjukan Kebudayaan, Pemprov DKI Ubah Wajah Jakarta

Megapolitan
Ceceran Semen Tumpah di Jalan Raya Gempol, Pengendara Diimbau Hati-hati

Ceceran Semen Tumpah di Jalan Raya Gempol, Pengendara Diimbau Hati-hati

Megapolitan
Sembilan Tahun Bekerja sebagai ART, ABA Kerap Disiksa Majikan dan Tak Terima Gaji

Sembilan Tahun Bekerja sebagai ART, ABA Kerap Disiksa Majikan dan Tak Terima Gaji

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X