Ini Kejanggalan HGB Pulau D Menurut Para Penentang Reklamasi

Kompas.com - 30/08/2017, 17:54 WIB
Pembangunan di Pulau D, Teluk Jakarta. Foto diambil pada Rabu (4/5/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPembangunan di Pulau D, Teluk Jakarta. Foto diambil pada Rabu (4/5/2016).
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Para aktivis penentang reklamasi mempertanyakan penerbitan hak pengelolaan lahan (HPL) Pulau C dan D di Teluk Jakarta, terutama penerbitan HGB Pulau D untuk PT Kapuk Naga Indah.

"Ada hak tiba-tiba keluar tanpa ada dasar, basis, dan kajian lingkungan," kata Direktur RUJAK Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (30/8/2017).

Menurut Elisa, proyek reklamasi seharusnya didahului dengan kajian pemanfaatan lingkungan. Kajian ini nantinya dijadikan Perda sebagai dasar hukum.

Pembahasan Perda Reklamasi sendiri terhenti sejak anggota DPRD DKI Jakarta Sanusi terciduk akibat menerima suap dari pengembang terkait Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara.

Baca: Terbitnya Sertifikat HGB dan Aturan Pembangunan Pulau D

Sehingga pengelolaan pulau reklamasi yang belum memiliki dasar hukum ini diyakini berpotensi mengancam lingkungan dan menyengsarakan nelayan tradisional.

Dasar hukum berupa Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, juga disangsikan penerbitannya.

"Ketika Gubernur Ahok menerbitkan Pergub Nomor 206 Tahun 2016, ini sangat cepat, karena dua hari sebelum beliau cuti, dia langsung menerbitkan," ujar Matthew Michelle Lenggu dari LBH Jakarta.

Proyek reklamasi ini dicurigai tidak akan memihak warga lantaran warga sekitar tidak pernah dilibatkan dalam kajian maupun pengambilan keputusan.

Sedangkan Puspa Dewi dari Solidaritas Perempuan menganggap pemerintah tidak menaruh perhatian pada perempuan pesisir yang bekerja di sektor perikanan.

"Perempuan pesisir dan nelayan mempunyai hak yang sama untuk menilai penting atau tidak, bagus atau tidaknya reklamasi. Ini tidak pernah dipertimbangkan dalam dokumen-dokumen milik pemerintah," ujar Dewi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilot Wings Air yang Tewas Bunuh Diri Dikenal Baik dan Ramah oleh Tetangga

Pilot Wings Air yang Tewas Bunuh Diri Dikenal Baik dan Ramah oleh Tetangga

Megapolitan
12 Oknum Satpol PP DKI yang Diduga Bobol Dana Bank Dipecat

12 Oknum Satpol PP DKI yang Diduga Bobol Dana Bank Dipecat

Megapolitan
365 Kali Hari Anak dari Balik Jeruji Besi di Tangerang...

365 Kali Hari Anak dari Balik Jeruji Besi di Tangerang...

Megapolitan
Setelah Mediasi, Orangtua Murid dan SMA Kolese Gonzaga Sepakat Berdamai

Setelah Mediasi, Orangtua Murid dan SMA Kolese Gonzaga Sepakat Berdamai

Megapolitan
Mantan Kapolsek Kebayoran Baru Ditetapkan sebagai Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

Mantan Kapolsek Kebayoran Baru Ditetapkan sebagai Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Polisi Klarifikasi Pelapor Dugaan Penistaan Agama Terhadap Sukmawati Soekarnoputri

Polisi Klarifikasi Pelapor Dugaan Penistaan Agama Terhadap Sukmawati Soekarnoputri

Megapolitan
Kediamannya Retak dan Ambruk, Warga Setu Numpang Tidur di Rumah Tetangga

Kediamannya Retak dan Ambruk, Warga Setu Numpang Tidur di Rumah Tetangga

Megapolitan
Sanksi Cabut Pentil Tak Lagi Mempan, Dishub Derek Kendaraan yang Parkir Sembarangan

Sanksi Cabut Pentil Tak Lagi Mempan, Dishub Derek Kendaraan yang Parkir Sembarangan

Megapolitan
Pembahasan RAPBD DKI 2020 Molor, Wakil Ketua DPRD Yakin Kemendagri Beri Dispensasi untuk Jakarta

Pembahasan RAPBD DKI 2020 Molor, Wakil Ketua DPRD Yakin Kemendagri Beri Dispensasi untuk Jakarta

Megapolitan
Musim Hujan, Bekasi Optimistis Titik Jalan Berlubang Berkurang

Musim Hujan, Bekasi Optimistis Titik Jalan Berlubang Berkurang

Megapolitan
Parkir di Jalur Sepeda, Pelanggar Berhamburan Saat Dishub Razia Dadakan

Parkir di Jalur Sepeda, Pelanggar Berhamburan Saat Dishub Razia Dadakan

Megapolitan
Musim Hujan, Pemkot Bekasi Pangkas Pohon Raksasa di Jalan Utama

Musim Hujan, Pemkot Bekasi Pangkas Pohon Raksasa di Jalan Utama

Megapolitan
Kolong Tol JORR Kota Bintang Bekasi Masih Akan Tergenang pada Musim Hujan Tahun Ini

Kolong Tol JORR Kota Bintang Bekasi Masih Akan Tergenang pada Musim Hujan Tahun Ini

Megapolitan
Tahun 2030, PAM Jaya Targetkan Semua Warga Jakarta Dapat Pasokan Air Bersih

Tahun 2030, PAM Jaya Targetkan Semua Warga Jakarta Dapat Pasokan Air Bersih

Megapolitan
Api Lahap Satu Rumah di Dekat TPU Casablanca

Api Lahap Satu Rumah di Dekat TPU Casablanca

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X