Bantuan untuk TPST Bantargebang Belum Cair karena Pemkot Bekasi Telat Ajukan Proposal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa mencairkan bantuan dana sebesar Rp 64 miliar kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk community development Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, bantuan dana itu belum bisa diberikan karena Pemerintah Kota Bekasi belum menyerahkan proposal pengajuan dana tersebut.

"Kami masih utang Rp 64 miliar dari kewajiban, karena kemarin Bekasi terlambat mengusulkan. Akhirnya kami rekomendasikan tahun 2018, kami kan sudah tutup APBD-P juga, sedangkan sampai saat ini proposal belum lengkap," ujar Premi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (5/9/2017).

Premi menjelaskan, anggaran Rp 64 miliar itu bukan uang insentif yang diberikan langsung kepada masyarakat yang terdampak aktivitas TPST Bantargebang. Anggaran yang disebut "uang bau" itu sudah lebih dulu diberikan sebesar Rp 70 miliar kepada Pemerintah Kota Bekasi.

(baca: DKI Mulai Tanggung BPJS Pemulung di TPST Bantargebang)

Adapun, setiap tahunnya Pemprov DKI memberikan dua jenis bantuan keuangan untuk Pemkot Bekasi.

Selain dana bantuan terkait TPST Bantargebang, Pemprov DKI juga memberikan dana kemitraan.

Dana kemitraan tersebut digunakan untuk program-program di Kota Bekasi yang berhubungan dengan kepentingan Jakarta.

Pada 2017, dana kemitraan itu rencananya akan digunakan untuk pembangunam flyover Rawapanjang, flyover Cipendawa, dan jembatan Jatiwaringin untuk memudahkan akses menuju TPST Bantargebang dari Jakarta dan sebaliknya.

Namun, dana kemitraan tersebut belum cair. Premi mengatakan dana kemitraan baru bisa cair setelah Pemkot Bekasi menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kemitraan 2016.

"Kalau misalnya Bekasi belum menyampaikan laporan yang 2016, kami tidak akan merekomendasikan pencairan yang 2017," kata Premi.