Penghuni 31 Unit Rusun Harus Angkat Kaki Per 23 Agustus

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jakarta harus mengosongkan unit huniannya karena menunggak pembayaran sewa. Mereka bukan warga terdampak relokasi.

"Jadi ada 31 unit hunian rusunawa umum, artinya penghuninya bukan warga relokasi, yang harus mengosongkan unit huniannya per 23 Agustus 2017 lalu," ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan, Selasa (5/9/2017).

Ia mengatakan, pengosongan paksa unit hunian tersebut dilakukan setelah melalui berbagai tahapan.

Pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta telah menerbitkan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga untuk warga yang menunggak selama minimal 6 bulan tersebut.

(Baca juga: Warga Lansia yang Menunggak Rusun Tak Selalu Dipindahkan ke Panti )

Agustino mengatakan, saat itu ada 925 pemilik rusun yang diberikan ST I, kemudian meningkat jadi 1.006 penghuni yang diberi ST II.

"Jika ST I dan ST II ini tidak diindahkan, maka akan dilakukan penyegelan selama 7x24 jam. Di Jakarta, ada 805 unit rusunawa yang harus disegel," kata dia.

Menurut dia, apabila setelah masa penyegelan penghuni tak juga mempunyai itikad baik untuk melunasi tunggakannya, akan diterbitkan surat peringatan pertama (SP 1) kemudian surat peringatan kedua (SP 2) tiga hari setelahnya.

"Di Jakarta, ada sebanyak 334 unit rusun yang sampai tahap SP I dan 35 rusun yang sampai pada tahap SP II," ucapnya.

(Baca juga: Penghuni Rusun Muara Baru Kesulitan Bayar Sewa karena Terbebani Biaya Air Bersih)

Agustino menambahkan, ketika batas waktu peringatan telah berakhir dan penghuni tak juga mengindahkannya, barulah unit pengelola rumah susun (UPRS) melakukan upaya pengosongan paksa.