Pemerintah Ingin Transportasi Umum di Jakarta Gunakan Sistem Non-tunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia, Kementerian Perhubungan, Badan Pengelola Transportasi Jakarta, dan Pemeritah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menerapkan sistem pembayaran elektronik pada semua moda transportasi umum di Jakarta.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan semua sistem transportasi umum akan semakin baik jika sistem pembayarannya terintegrasi.

Dengan demikian, kata dia, masyarakat bisa menggunakan satu kartu untuk semua moda transportasi umum seperti bus transjakarta, KRL commuterline, hingga mass rapid transit (MRT), serta light rail transit (LRT).

"Kalau masing-masing (moda transportasi umum) keluarkan (kartu), dompet kita bisa tebal. Oleh karenanya saya sambut baik adanya kerja sama ini sehingga egosektoral bisa disatukan," ujar Budi, dalam acara kesepakatan tentang rancangan integrasi sistem pembayaran elektronik, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6/9/2017).

(baca: Pembayaran Non-tunai di Tol Jakarta-Cikampek Dapat Diskon 10 Persen)

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur transportasi massal seperti pembangunan MRT dan LRT.

Menurut Djarot, pembangunan fisik harus paralel dengan pengaturan sistem pembayarannya.

"Kami tidak bisa saling menunggu, dalam arti pembangunan fisik selesai, baru memikirkan sistem pembayaran. Kami harus berbarengan," ujar Djarot.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan sinergi antara instansi terkait sangat dibutuhkan untuk integrasi pembayaran non-tunai. Semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi juga kebutuhan akan transportasi publik yang berkualitas.

"Tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin lancar dan efisien pun tak terelakkan. Oleh karena itu, sinergi bayar secara non-tunai dan integrasi pembayaran transportasi yang selama ini sendiri-sendiri adalah progres konkret," kata Agus.