Kementerian Lingkungan Hidup Akan Cabut Sanksi Pulau C dan D - Kompas.com

Kementerian Lingkungan Hidup Akan Cabut Sanksi Pulau C dan D

Kompas.com - 06/09/2017, 13:17 WIB
Sejumlah pekerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memasang plang penghentian sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian LHK menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Sejumlah pekerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memasang plang penghentian sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian LHK menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mencabut sanksi administratif Pulau C dan Pulau D hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pengembang Pulau C dan D yaitu PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan PT Agung Sedayu Group) sudah melaksanakan 11 poin yang menjadi sanksi mereka.

"Kami kan beri sanksi administratif Pulau C dan D yang di dalam catatan Kementerian LHK 14 bulan lalu, ada 11 poin dan (sekarang) 11 poin itu mereka sudah selesaikan," ujar Siti, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jalan MH Thamrin, Rabu (6/9/2017).

Siti menyampaikan hal itu usai rapat internal dengan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.

(baca: Menteri Siti: Ada Satu Syarat yang Belum Dipenuhi Pengembang Reklamasi Pulau G)

Siti mengatakan pengembang sudah mengubah dokumen lingkungan mengacu kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sudah memberikan data detail mengenai sumber pasir uruk dan material, dan merapikan dampak pengerukan itu.

"Kajian dampakmya secara detail 45 halaman sudah dibahas lama, bayangkan sudah 14 bulan kami minta dia memperbaiki itu," ujar Siti.

Dengan demikian, kata Siti, Kementerian LHK akan mencabut sanksi administrasi dan menyampaikannya kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

"Jadi saya segera menyurati Pak Gubernur untuk menjawab mengenai sanksi-sanksi lingkungan di Pulau C dan D, sedangkan Pulau G sanksinya berbeda, itu harus didalami lagi," ujar dia.

Kompas TV Luhut mengaku perlu bicara dengan Anies -Sandi untuk membatalkan niatnya yang berencana menghentikan proyek reklamasi.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorIndra Akuntono
Komentar

Terkini Lainnya

Uni Emirat Arab Siap Dukung Penarikan Mundur Pemberontak Yaman

Uni Emirat Arab Siap Dukung Penarikan Mundur Pemberontak Yaman

Internasional
Pemkot Jakbar Cari Lokasi Pengganti Tempat Pembuangan Sampah yang Dikeluhkan Warga

Pemkot Jakbar Cari Lokasi Pengganti Tempat Pembuangan Sampah yang Dikeluhkan Warga

Megapolitan
Tugas Perdana dari Mendagri, Pj Gubernur Sumut Datangi Danau Toba

Tugas Perdana dari Mendagri, Pj Gubernur Sumut Datangi Danau Toba

Regional
KPU NTT Kesulitan Atur Akun Medsos yang Kampanye Saat Masa Tenang

KPU NTT Kesulitan Atur Akun Medsos yang Kampanye Saat Masa Tenang

Regional
Menengok Saluran Air Penuh Sampah di Duren Sawit

Menengok Saluran Air Penuh Sampah di Duren Sawit

Megapolitan
Cerita Korban Terpeleset Cairan Licin Diduga Oli di Pejompongan

Cerita Korban Terpeleset Cairan Licin Diduga Oli di Pejompongan

Megapolitan
415 Pengamat Internasional Terakreditasi Pantau Pemilu Turki

415 Pengamat Internasional Terakreditasi Pantau Pemilu Turki

Internasional
Jika Ada Polisi Tidak Netral di Pilkada Jabar, Laporkan ke Kapolda

Jika Ada Polisi Tidak Netral di Pilkada Jabar, Laporkan ke Kapolda

Regional
Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Regional
Antisipasi 'Serangan Fajar' di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Antisipasi "Serangan Fajar" di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Nasional
'Baju Kertasku', Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

"Baju Kertasku", Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Regional
Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Regional
Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Regional
Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Internasional

Close Ads X