Demi Rp 48 Triliun, Djarot Bersikeras Kontribusi Tambahan 15 Persen Masuk Perda Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjelaskan besarnya potensi pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tambahan kontribusi 15 persen pengembang pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Djarot mengatakan Pemprov DKI bisa mendapat Rp 48 triliun jika kontribusi tambahan disetujui 15 persen.

"Kalau rata-rata NJOP Rp 10 juta, maka yang didapat paling konvensional di kawasan yang terbangun itu kami bisa dapatkan Rp 48 triliun," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/9/2017).

Keuntungan lain, kata Djarot, akan didapat dari kewajiban pengembang pulau reklamasi di Teluk Jakarta memberikan lima persen lahan yang bisa digunakan Pemprov DKI untuk membangun dermaga, rumah susun, dan berbagai fasilitas publik lainnya.

Djarot mendorong DPRD DKI Jakarta segera membahas dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi yang tertunda, yakni Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) serta revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

(baca: Lulung Tak Mau Loloskan Kontribusi Tambahan 15 Persen)

DPRD DKI menghentikan pembahasan dua raperda itu setelah seorang anggotanya, Mohamad Sanusi, terjaring operasi tangkap tangan KPK karena kasus suap pasal raperda.

"Pisahkan proses hukum yang ditangani KPK dan proses legislasi yang ditangani pemda," ujar Djarot.

Jika raperda dibahas kembali, Djarot akan bersikeras meminta pasal tambahan kontribusi 15 persen masuk ke dalam perda karena besarnya pendapatan yang akan diterima Pemprov DKI dari tambahan kontribusi tersebut.

"Jadi untuk kontribusi tambahan 15 persen tidak ada tawar menawar," kata Djarot.