JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Gamal Sinurat mengatakan, hingga saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menerbitkan pernyataan tertulis bahwa lahan di Kampung Bandan, Jakarta Utara, bisa dijadikan lokasi pembangunan depo mass rapid transit (MRT) jalur Selatan-Utara.
Padahal, sejak Maret 2017, lahan milik PT KAI itu telah disepakati menjadi lokasi depo MRT.
"Waktu itu kan Sudah ada pembahasan dengan Pak Sekda, dipastikan depo di situ (Kampung Bandang). Setelah itu kan kami minta ada tertulisnya dari Kemenhub, tapi sampai sekarang belum," ujar Gamal, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (8/9/2017).
Karena depo belum dapat dipastikan dibangun di Kampung Bandan, kata Gamal, trase dari Kota ke Kampung Bandan pun masih bersifat indikatif atau belum final.
(baca: PT MRT Yakin Bisa Dapat Pinjaman Dana untuk Bangun Depo Kampung Bandan)
Pemprov DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta akan meminta kejelasan soal pembangunan depo tersebut kepada Kemenhub.
"Artinya kenapa indikatif, kalau nanti ada perubahan-perubahan kan bisa berubah, tapi jaraknya ya tetap," kata Gamal.
Berbeda dengan trase Kota ke Kampung Bandan, trase dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Kota sudah final. PT MRT Jakarta sudah bisa melakukan rencana pembangunan jalur MRT dari Bundaran HI ke Kota, contohnya melakukan konsultasi publik dengan pemilik gedung untuk membangun jalur bawah tanah.
"Kemudian dia sudah bisa melakukan upaya-upaya kerja sama dengan pemilik-pemilik properti, karena ada dua hal, pintu masuk dan ada penempatan CTVT (cooling tower ventilation tower), penempatannya itu kan di tanah properti orang, jadi harus mulai dijajaki," ucap Gamal.
Adapun total panjang lintasan MRT fase II mencapai 8,3 kilometer dari Bundaran HI sampai Kampung Bandan. Pada Maret 2017, Pemprov DKI bersama PT MRT, Kemenhub, Kementerian BUMN, serta PT KAI sepakat pembangunan depo di Kampung Bandan.
Pemprov DKI sempat berencana memindahkan depo itu ke Ancol Timur karena lahan di Kampung Bandan telah dikontrak sejumlah perusahaan.
"Tadi sudah ada kata sepakat, Kampung Bandan ternyata bisa. Jadi kami juga kerjanya lebih enak karena fisibility study-nya dulu sudah dibuat di Kampung Bandan," ujar Sekda DKI Jakarta, Saefullah, Maret lalu.