Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI Ingin Rumah Sakit Berikan Layanan Kesehatan yang Ramah Anak

Kompas.com - 11/09/2017, 16:35 WIB
Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto meminta agar ada kebijakan yang mengatur layanan kesehatan di DKI Jakarta dapat ideal untuk anak-anak.

"Kebijakan yang ideal, pertama rumah sakit baik swasta maupun negeri memastikan anak itu bisa terlayani dengan baik. Bukan hanya layanan medis, tetapi di luar layanan medis juga harus diberikan," ujar Susanto saat ditemui di Kantor KPAI Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

Ia memberikan contoh untuk pelayanan di luar layanan medis, misalnya saja ada anak terduga mendapatkan kekerasan.

Menurut Susanto, seharusnya rumah sakit memberikan informasi kepada penegak hukum agar layanan itu bisa berlangsung dengan baik. Kemudian, KPAI menyorot masalah pembiayaan dalam layanan kesehatan.

Susanto mengatakan, jika ada anak yang terkendala ekonomi, maka anak tersebut seharusnya menjadi jaminan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

"Ini harus menjadi catatan penting revitalisasi di bidang kesehatan," kata Susanto.

Baca: Dinkes DKI Akan Bentuk Tim Khusus dan Temui Orangtua Debora

Lalu, kata dia, anak merupakan kelompok yang rentan, sehingga perspektifnya harus berbeda antara pelayanan untuk orang dewasa dengan anak-anak.

Maka dari itu, KPAI meminta pemerintah membuat regulasi perbaikan sistem layanan kesehatan ramah anak, pembinaan secara berkala, kontrol layanan yang berkelanjutan, dan kepastian semua rumah sakit melaksanakan undang-undang.

KPAI mencontohkan, jika ada anak ditemukan terlantar, pihak rumah sakit bisa memberikan pertolongan kepada anak tersebut agar mendapatkan layanan kesehatan yang tepat.

"Bahwa kemudian harus dibantu oleh dinas sosial atau dinas kesehatan, itu bagian dari teknis. Tapi pemastian dari yang bersangkutan harus mendapatkan layanan kesehatan, itu memang harus dan sifatnya mandatori,"  lanjut Susanto.

Sebelumnya, bayi Tiara Debora meninggal dunia di RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, pada Minggu (3/9/2017) lalu setelah disebut tidak menerima penanganan medis karena uang muka perawatan yang diberikan orangtuanya tidak mencukupi.

Baca: Tahu Debora Punya BPJS, Mengapa RS Tak Langsung Masukkan ke PICU?

Awalnya, staf medis memberikan pertolongan pertama saat bayi berusia empat bulan itu dibawa ke rumah sakit tersebut pada Minggu dini hari. Dokter kemudian memberi tahu bahwa Debora harus dimasukkan ke ruang pediatric intensive care unit (PICU).

Namun, keluarga harus membayar uang muka berjumlah belasan juta rupiah terlebih dahulu. Akhisnya, Debora tak bisa dirawat di ruang PICU karena uang muka tidak mencukupi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com