Cara Pemprov DKI Paksa Semua Rumah Sakit Bermitra dengan BPJS

Kompas.com - 13/09/2017, 07:24 WIB
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (11/9/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (11/9/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai seluruh rumah sakit harus melayani pasien gawat darurat sampai stabil. Dia memastikan akan ada sanksi bagi rumah sakit yang menolak pasien karena tidak bisa membayar uang muka.

Pernyataan Djarot itu disampaikan menyusul mencuatnya kasus bayi Tiara Debora yang meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Kalideres pada 3 September 2017. Bayi itu meninggal setelah pihak rumah sakit menolak merawatnya di ruang PICU (pediatric intensive care unit) sebelum pihak keluarga membayar uang muka perawatan sebesar Rp 19,8 juta.

"Kalau RS tipe C dan B non-pendidikan, itu izinnya ada di Pemprov dan kami juga ada Badan Pengawas Rumah Sakit. Kalau ada kayak begitu (tolak pasien), paling tidak sanksi peringatan 1 dan 2," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (12/9/2017).

Djarot mengatakan tugas seorang dokter adalah menolong pasien. Tidak seharusnya rumah sakit menunda penanganan medis yang mendesak karena masalah biaya. Jika hal itu terjadi hingga memakan korban jiwa, izin operasional rumah sakit bisa dicabut.

"Sama saja mereka telantarkan pasien, sedangkan misi utama rumah sakit adalah menolong jiwa pasien dan menyelamatkan pasien," kata Djarot.

Target 2019

Biaya perawatan di rumah sakit tidak lepas dari BPJS Kesehatan yang banyak dimiliki warga. Kejadian meminta uang muka sebelum penanganan medis biasanya terjadi pada rumah sakit yang belum bermitra dengan BPJS Kesehatan.

Di rumah sakit itu, pasien tidak bisa menggunakan BPJS untuk membayar biaya pengobatan. Data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta saat ini, rumah sakit di Jakarta yang sudah bermitra dengan BPJS ada 91 dari 187 rumah sakit milik pemerintahan maupun swasta. Khusus RS swasta, yang belum bermitra dengan BPJS baru 64 dari 160 rumah sakit.

Pada 2019, Djarot ingin semua rumah sakit sudah bermitra dengan BPJS karena Pemprov DKI akan menerapkan universal health coverage. Cara pemprov mendorong rumah sakit swasta agar bekerjasama dengan BPJS adalah dengan menjadikan itu sebagai salah satu syarat untuk memperpanjang izin dan akreditasinya.

"Kalau itu RS swasta, nanti ada persyaratan (supaya) kita kasih izin, mereka harus mau gabung ke BPJS. Itu tahun depan," ujar Djarot.

Baca juga: Djarot Akan Paksa RS Swasta Bermitra dengan BPJS Kesehatan

Surat edaran

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mabuk dan Tabrak Pengguna Skuter Listrik Hingga Tewas, Pengamat: Seharusnya Pelaku Ditahan

Mabuk dan Tabrak Pengguna Skuter Listrik Hingga Tewas, Pengamat: Seharusnya Pelaku Ditahan

Megapolitan
3 Warga Kebon Jeruk Jadi Korban Tabrakan Bus di Cipali

3 Warga Kebon Jeruk Jadi Korban Tabrakan Bus di Cipali

Megapolitan
Jalan Putaran Depan Kampus IISIP Ditutup Mulai Jumat Besok

Jalan Putaran Depan Kampus IISIP Ditutup Mulai Jumat Besok

Megapolitan
Persyaratan Lengkap CPNS DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangsel

Persyaratan Lengkap CPNS DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangsel

Megapolitan
Kendarai Skuter Listrik di Trotoar dan JPO Bisa Didenda Rp 500.000

Kendarai Skuter Listrik di Trotoar dan JPO Bisa Didenda Rp 500.000

Megapolitan
BPTJ Akan Integrasikan Jak Lingko dengan Angkutan Umum di Bodetabek

BPTJ Akan Integrasikan Jak Lingko dengan Angkutan Umum di Bodetabek

Megapolitan
Pencuri Isi Kotak Amal Ditangkap, Pelaku Sudah Beraksi 16 Kali

Pencuri Isi Kotak Amal Ditangkap, Pelaku Sudah Beraksi 16 Kali

Megapolitan
Musim Hujan, Waspadai 10 Wilayah Rawan Longsor di Jakarta

Musim Hujan, Waspadai 10 Wilayah Rawan Longsor di Jakarta

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Keruk Waduk hingga Bangun Sumur Resapan

Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Keruk Waduk hingga Bangun Sumur Resapan

Megapolitan
Sopir Truk yang Tabrak Mahasiswi UIN Dibebaskan, Ini Kata Polisi

Sopir Truk yang Tabrak Mahasiswi UIN Dibebaskan, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Keluarga Korban Pengguna Skuter Listrik Nilai Aneh Polisi Tak Tahan Pelaku

Keluarga Korban Pengguna Skuter Listrik Nilai Aneh Polisi Tak Tahan Pelaku

Megapolitan
BPTJ: Skuter Listrik Bukan Alat Transportasi, Just For Fun Aja

BPTJ: Skuter Listrik Bukan Alat Transportasi, Just For Fun Aja

Megapolitan
Polisi Tangkap 12 Begal, 6 di Antaranya Anak di Bawah Umur

Polisi Tangkap 12 Begal, 6 di Antaranya Anak di Bawah Umur

Megapolitan
Ada Demo Buruh, Jalan Ahmad Yani Menuju Pekayon Bekasi Macet Parah

Ada Demo Buruh, Jalan Ahmad Yani Menuju Pekayon Bekasi Macet Parah

Megapolitan
Jika Melintas di Jalan Raya, Pengguna Skuter Listrik Akan Dihentikan Dishub

Jika Melintas di Jalan Raya, Pengguna Skuter Listrik Akan Dihentikan Dishub

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X