Adakah Sanksi Lanjutan bagi RS Mitra Keluarga Kalideres?

Kompas.com - 14/09/2017, 08:26 WIB
RS Mitra Keluarga Kalideres yang terletak di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (11/9/2017).Kompas.com/Sherly Puspita RS Mitra Keluarga Kalideres yang terletak di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (11/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sanksi administratif sudah dijatuhkan kepada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres di Jakarta Barat terkait kematian bayi Tiara Debora pada 3 September 2017.

Sanksi tersebut dijatuhkan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Farid Moeloek berdasarkan hasil penelusuran Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam surat resmi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor UM.0105/Menkes/395/2017 tertanggal 13 September 2017.

“Memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi administrasi sesuai dengan kewenangan, berupa teguran tertulis,” kata Nila seperti tertuang dalam surat resmi Menkes, Rabu (13/9/2017) kemarin.

Dari hasil investigasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terdapat lima poin kesimpulan. Pertama, layanan medik sudah diberikan pihak rumah sakit. Namun, untuk menilai kesesuaian dengan standar maka akan tetap ditindaklanjuti dengan audit medik oleh profesi.

Baca juga: Kenapa Bayi Debora Diperlakukan Berbeda?

Kedua, ditemukan kesalahan pada layanan administrasi dan keuangan yang diberikan oleh rumah sakit terhadap status pasien. Ketiga, pasien tetap membayarkan biaya perawatan dan diterima oleh pihak rumah sakit.

Keempat, kebijakan internal rumah sakit belum berjalan dengan baik dan ada kebijakan uang muka yang tak sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

“(Kelima), kebijakan rumah sakit belum secara utuh diketahui oleh petugas yang berada di layanan informasi,” kata Nila.

Sanksi yang dikeluarkan Kemenkes itu baru sanksi administratif. Kementerian Kesehatan mempersilakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan audit medik dengan berkoordinasi dengan ikatan profesi.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan, sanksi administrasi berupa teguran tertulis untuk RS Mitra Keluarga Kalideres bisa berubah setelah adanya hasil audit medik.

"Sanksi (tertulis) itu kan sudah jatuh sebagai sanksi, tetapi bisa berubah apabila audit mediknya berbeda. (Audit medik) nanti yang melakukan profesi," ujar Koesmedi.

Apabila hasil audit medik berbeda dengan hasil penelusuran Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, sanksi yang diterima RS Mitra Keluarga tidak mungkin lebih ringan.

Saran penutupan sementara

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga akan memberikan rekomendasi terkait sanksi untuk RS Mitra Keluarga Kalideres. Komisioner KPAI bidang Kesehatan, Siti Himawati mengatakan, rekomendasi sanksi itu menunggu hasil investigasi.

"Punishment bisa dilakukan pemberian surat peringatan 1, 2, dan 3. Kemudian bisa juga dilakukan penutupan sementara," ujar Siti.

Sanksi penutupan sementara dipertimbangkan. Dengan sanksi itu, KPAI berharap RS Mitra Keluarga Kalideres bisa memiliki waktu untuk memperbaiki kualitas layanan.

Siti memahami layanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Jakarta.  Melihat kondisi tersebut maka rekomendasi KPAI dalam kasus ini paling berat adalah penutupan sementara.

Baca juga: Jauh dari RS Lain, Izin RS Mitra Keluarga Kalideres Tak Akan Dicabut?

"Karena bagaimanapun layanan kesehatan yang disiapkan negara belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Sehingga kita memerlukan bantuan dari rumah sakit swasta," kata Siti.


EditorEgidius Patnistik

Terkini Lainnya

Pengunjung Berburu Makanan Murah Hingga Pakaian di Bekasi Night Carnival

Pengunjung Berburu Makanan Murah Hingga Pakaian di Bekasi Night Carnival

Megapolitan
Buka Lapangan Kerja, Sandiaga Akan Beri Insentif Industri Perfilman

Buka Lapangan Kerja, Sandiaga Akan Beri Insentif Industri Perfilman

Regional
BPN Optimistis Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Meningkat Pasca-Kampanye Rapat Umum

BPN Optimistis Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Meningkat Pasca-Kampanye Rapat Umum

Nasional
Jonan Sebut Rasio Elektifikasi NTT Paling Rendah di Indonesia

Jonan Sebut Rasio Elektifikasi NTT Paling Rendah di Indonesia

Regional
Prabowo dan Sandiaga Dijadwalkan Kampanye Rapat Umum Bersama di 4 Kota

Prabowo dan Sandiaga Dijadwalkan Kampanye Rapat Umum Bersama di 4 Kota

Nasional
Terjatuh dari Kapal, ABK Ditemukan Tewas di Pelabuhan Samudera Kendari

Terjatuh dari Kapal, ABK Ditemukan Tewas di Pelabuhan Samudera Kendari

Regional
Prabowo dan Sandiaga Awali Rapat Kampanye Rapat Umum di Kota yang Berbeda

Prabowo dan Sandiaga Awali Rapat Kampanye Rapat Umum di Kota yang Berbeda

Nasional
Prabowo Akan Awali Kampanye Rapat Umum di Manado dan Makassar

Prabowo Akan Awali Kampanye Rapat Umum di Manado dan Makassar

Nasional
Pasca-banjir Bandang Jayapura, Warga Diminta Lapor Jika Cium Aroma Tak Sedap

Pasca-banjir Bandang Jayapura, Warga Diminta Lapor Jika Cium Aroma Tak Sedap

Regional
Mengamuk, Pria Ini Bacok Tiga Anggota Keluarga Mantan Istrinya

Mengamuk, Pria Ini Bacok Tiga Anggota Keluarga Mantan Istrinya

Regional
La Nyalla Ancam 'Amputasi' Kader Pemuda Pancasila Jatim yang Tak Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

La Nyalla Ancam "Amputasi" Kader Pemuda Pancasila Jatim yang Tak Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

Regional
Puting Beliung Rusak 117 Unit Bangunan di Bolaang Mongondow

Puting Beliung Rusak 117 Unit Bangunan di Bolaang Mongondow

Regional
Tahun 2020, Jokowi Akan Bangun 3.000 BLK Komunitas di Pondok Pesantren

Tahun 2020, Jokowi Akan Bangun 3.000 BLK Komunitas di Pondok Pesantren

Regional
TNBTS Minta Semua Wisatawan Patuhi Larangan Mendekat ke Kawah Bromo

TNBTS Minta Semua Wisatawan Patuhi Larangan Mendekat ke Kawah Bromo

Regional
Patung Putri Duyung Kini Pakai Kemben, Manajemen Ancol Sebut Penyesuaian Budaya

Patung Putri Duyung Kini Pakai Kemben, Manajemen Ancol Sebut Penyesuaian Budaya

Megapolitan

Close Ads X