"Pengembang Mau Beri Kontribusi Tambahan 15 Persen, Kenapa DPRD Enggak?" - Kompas.com

"Pengembang Mau Beri Kontribusi Tambahan 15 Persen, Kenapa DPRD Enggak?"

Kompas.com - 14/09/2017, 12:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat melayani sesi wawancara dengan wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (14/9/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat melayani sesi wawancara dengan wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (14/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersikeras agar pasal tentang kontribusi tambahan 15 persen masuk ke dalam raperda terkait reklamasi.

Dia mengatakan, pengembang reklamasi bersedia memberikan kontribusi tambahan itu. Dia justru heran jika DPRD DKI malah tidak mau memasukkan pasal kontribusi tambahan 15 persen itu.

"Orang pengembangnya mau dan sebagian sudah bersedia untuk berkontribusi. Kok aneh? Ada apa DPRD enggak mau?" ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (14/9/2017).

Sebelum pembahasan raperda itu dihentikan, komunikasi antara Pemprov DKI dan DPRD DKI memang sempat alot terkait pasal kontribusi tambahan itu.

Baca: Demi Rp 48 Triliun, Djarot Bersikeras Kontribusi Tambahan 15 Persen Masuk Perda Reklamasi

Pemprov DKI ingin memasukkan pasal tersebut ke dalam raperda sedangkan DPRD DKI meminta agar pasal itu masuk dalam Pergub.

Selain itu, DPRD DKI juga menilai kontribusi tambahan sebesar 15 persen terlalu besar bagi pengembang.

Mengingat pengalaman itu, Djarot pun menegaskan sejak awal bahwa pasal kontribusi tambahan harus masuk dalam perda.

"Ada apa DPRD kemudian ini masuk ke pergub? Kalau pergub itu lemah karena pergub itu bisa langsung di PTUN kalau ada yang tidak puas. Bisa gugur ya. Padahal ini semata-mata untuk kepentingan rakyat," kata Djarot.

Sebelumnbya, pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau terkait reklamasi teluk di sisi utara Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan reklamasi Teluk Jakarta, terutama di Pulau C dan Pulau D dapat dilanjutkan. Pemerintah pun akan mencabut sanksi administratif dua pulau reklamasi itu.

Djarot mengatakan dia menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait proyek reklamasi ini.

Surat itu kemudian akan dikirimkan ke DPRD DKI Jakarta agar pembahasan dua raperda bisa dimulai kembali.

"Makanya kami menunggu surat dari pemerintah pusat, jawaban dari pemerintah pusat," kata Djarot.

Baca: Lulung Tak Mau Loloskan Kontribusi Tambahan 15 Persen

Sebelumnya, DPRD DKI menghentikan pembahasan dua raperda itu sejak tahun lalu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan pihaknya akan menunggu surat tertulis dari pemerintah pusat terlebih dahulu.

"Dewan akan menunggu kejelasan status reklamasi terlebih dahulu. Kita menunggu surat dari pemerintah pusat terkait pencabutan moratorium reklamasi," ujar Triwisaksana.


EditorErvan Hardoko
Komentar

Terkini Lainnya

Uni Emirat Arab Siap Dukung Penarikan Mundur Pemberontak Yaman

Uni Emirat Arab Siap Dukung Penarikan Mundur Pemberontak Yaman

Internasional
Pemkot Jakbar Cari Lokasi Pengganti Tempat Pembuangan Sampah yang Dikeluhkan Warga

Pemkot Jakbar Cari Lokasi Pengganti Tempat Pembuangan Sampah yang Dikeluhkan Warga

Megapolitan
Tugas Perdana dari Mendagri, Pj Gubernur Sumut Datangi Danau Toba

Tugas Perdana dari Mendagri, Pj Gubernur Sumut Datangi Danau Toba

Regional
KPU NTT Kesulitan Atur Akun Medsos yang Kampanye Saat Masa Tenang

KPU NTT Kesulitan Atur Akun Medsos yang Kampanye Saat Masa Tenang

Regional
Menengok Saluran Air Penuh Sampah di Duren Sawit

Menengok Saluran Air Penuh Sampah di Duren Sawit

Megapolitan
Cerita Korban Terpeleset Cairan Licin Diduga Oli di Pejompongan

Cerita Korban Terpeleset Cairan Licin Diduga Oli di Pejompongan

Megapolitan
415 Pengamat Internasional Terakreditasi Pantau Pemilu Turki

415 Pengamat Internasional Terakreditasi Pantau Pemilu Turki

Internasional
Jika Ada Polisi Tidak Netral di Pilkada Jabar, Laporkan ke Kapolda

Jika Ada Polisi Tidak Netral di Pilkada Jabar, Laporkan ke Kapolda

Regional
Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Regional
Antisipasi 'Serangan Fajar' di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Antisipasi "Serangan Fajar" di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Nasional
'Baju Kertasku', Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

"Baju Kertasku", Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Regional
Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Regional
Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Regional
Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Internasional

Close Ads X