Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadis Pariwisata: Bukannya Saya Membela Diskotek Diamond, tetapi...

Kompas.com - 14/09/2017, 15:30 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Tinia Budiati belum bisa memastikan akan ada sanksi pencabutan izin bagi tempat hiburan malam Diamond.

Ini terkait dengan temuan alat hisab sabu saat polisi menangkap politisi Partai Golkar, IJP, di diskotek itu.

"Saya harus periksa apakah memang menggunakan (sabu) di dalam (diskotek) atau menggunakan di luar. Ketika ada penggerebekan urinnya terbukti. Itu kan harus saya lihat dulu, saya enggak berani nge-judges," kata Tinia di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (14/9/2017).

Diskotek Diamond sebelumnya telah diberi surat peringatan karena pernah kedapatan ada narkoba di dalamnya.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Kepariwisataan, tempat hiburan malam yang dua kali kedapatan ada narkoba akan ditutup dan dicabut izinnya. Tinia ingin memahami duduk permasalahannya terlebih dahulu.

Baca: Djarot Minta Dinas Pariwisata Investigasi Temuan Narkoba di Diamond

Sebab, bisa saja pihak pengelola tidak mengetahui tamunya membawa alat hisab tersebut ke dalam diskotek. Dia membantah membela pengelola diskotek dalam hal ini.

Jika pengelola diskotek mengetahui adanya alat hisab sabu itu, maka Pemprov DKI tidak segan menjatuhkan sanksi.

"Bukannya saya membela ya, tapi ini kita akan ditempatkan sesuai dengan aturan dan pemeriksaannya dulu," kata Tinia.

Tinia menegaskan aturan yang tercantum dalam perda belum berubah. Artinya, diskotek yang kedapatan ada narkoba dua kali akan ditutup.

 

Baca: Pemprov DKI Ancam Tutup Diskotek Tempat Politisi Golkar Ditangkap

Namun untuk memutuskan sanksi itu, dia ingin menyelidiki lebih lanjut terlebih dahulu. Apalagi, penangkapan politisi oleh polisi semalam tidak didampingi Dinas Pariwisata.

"Sekarang tetap kalau memang si pemilik diskotek itu ternyata dia mengetahui dan memfasilitasi, pasti kena," ujar Tinia.

Kompas TV Surat dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, kepada pimpinan KPK, untuk meminta penundaan pemeriksaan ketua DPR Setya Novanto .

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Megapolitan
Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Megapolitan
Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Identitas 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Belum Diketahui

Identitas 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Belum Diketahui

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com