Dinkes DKI Bentuk Tim Investigasi Kasus Bayi Debora

Kompas.com - 14/09/2017, 18:57 WIB
RS Mitra Keluarga Kalideres yang terletak di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (11/9/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaRS Mitra Keluarga Kalideres yang terletak di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (11/9/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Dinas Kesehatan DKI Jakarta membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kematian bayi Tiara Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, pada Minggu (3/3/2017), dengan melakukan audit medik.

Tim itu diisi 19 orang dari Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS), Badan Persatuan Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak DKI Jakarta, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Tienke Maria Margaretha mengatakan, tim investigasi akan mulai bekerja pada Jumat (15/9/2017).

"Tugasnya adalah yang pertama melakukan investigasi atau pemeriksaan terhadap kasus kematian bayi Debora secara komprehensif dan dari aspek medis, manajemen atau administrasi," ujar Tienke, di Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kamis (14/9/2017).

(baca: Kasus Bayi Debora, RS Mitra Keluarga Kalideres Dilaporkan ke Polisi)

Tim investigasi yang diketuai Tienke akan melaporkan hasil investigasi kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Tim investigasi tersebut memiliki wewenang untuk memeriksa, memanggil, dan meminta keterangan saksi atau ahli. Tim juga berwenang memeriksa dokumen atau surat menyurat, data informasi elektronik atau digital dari para pihak dan rekam medis kesehatan terkait.

"Kami datang ke rumah sakit, nanti kami minta data-data yang terkait dengan kasus kematian bayi Debora ini, dan wawancara terhadap petugas-petugas yang pada waktu itu ada pada saat kejadian," kata Tienke.

(baca: Pihak Bayi Debora: Mereka Tak Akui Bersalah, malah Memojokkan Kami)

Tim investigasi dibagi menjadi dua, yakni tim yang fokus pada pelayanan medis dan tim yang menangani aspek administrasi dan manajemen. Ada pula dua orang yang menjadi tim ahli.

Sanksi

Tienke menjelaskan, izin RS Mitra Keluarga dapat dicabut apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Sanksi pencabutan izin tercantum dalam Pasal 27 UU tersebut. Namun, Dinas Kesehatan belum bisa menentukan sanksi sebelum investigasi itu selesai dilakukan.

"Jadi kalau memang kami temukan ada bukti itu tentunya sanksi sampai pencabutan bisa kami lakukan, tapi tergantung hasil dari audit kami di lapangan," ujar Tienke.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjambret di Pecenongan Babak Belur Dihakimi Warga

Penjambret di Pecenongan Babak Belur Dihakimi Warga

Megapolitan
Aksi Vandalisme Terjadi di Depan Gedung DPR RI Saat Demo Berlangsung

Aksi Vandalisme Terjadi di Depan Gedung DPR RI Saat Demo Berlangsung

Megapolitan
Pantau Kejahatan dan Lalu Lintas, Polres Tangsel Bangun ICC

Pantau Kejahatan dan Lalu Lintas, Polres Tangsel Bangun ICC

Megapolitan
Karyawan Sarinah Hanya Bantu Beri Air, Kuasa Hukum Anggap Vonis 4 Bulan Keliru

Karyawan Sarinah Hanya Bantu Beri Air, Kuasa Hukum Anggap Vonis 4 Bulan Keliru

Megapolitan
Industri Arang di Cilincing dari Ancaman Kesehatan sampai Penutupan Pabrik

Industri Arang di Cilincing dari Ancaman Kesehatan sampai Penutupan Pabrik

Megapolitan
YLKI Minta Pemprov DKI Hentikan Sementara Pemotongan Kabel Optik

YLKI Minta Pemprov DKI Hentikan Sementara Pemotongan Kabel Optik

Megapolitan
Masuk Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Sekda Muhamad Belum Izin Airin

Masuk Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Sekda Muhamad Belum Izin Airin

Megapolitan
Warga Swafoto di Lokasi Kebakaran di Kamal, Petugas Sibuk Padamkan Api

Warga Swafoto di Lokasi Kebakaran di Kamal, Petugas Sibuk Padamkan Api

Megapolitan
Anggota DPRD Kota Bekasi Gadai SK untuk Beli Rumah dan Mobil

Anggota DPRD Kota Bekasi Gadai SK untuk Beli Rumah dan Mobil

Megapolitan
Ratusan Mahasiswa Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR RI

Ratusan Mahasiswa Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR RI

Megapolitan
29 Karyawan Sarinah Divonis 4 Bulan 3 Hari Penjara Terkait Kerusuhan 21-22 Mei

29 Karyawan Sarinah Divonis 4 Bulan 3 Hari Penjara Terkait Kerusuhan 21-22 Mei

Megapolitan
Didakwa Danai Senjata untuk Bunuh Penjabat, Siapakah Habil Marati?

Didakwa Danai Senjata untuk Bunuh Penjabat, Siapakah Habil Marati?

Megapolitan
Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Janjikan APBD 2020 Dibahas Oktober 2019

Pimpinan DPRD DKI Janjikan APBD 2020 Dibahas Oktober 2019

Megapolitan
Calon Ketua DPRD Kota Bekasi Anggap Lazim Gadai SK untuk Dapat Pinjaman

Calon Ketua DPRD Kota Bekasi Anggap Lazim Gadai SK untuk Dapat Pinjaman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X