Dinkes DKI Bentuk Tim Investigasi Kasus Bayi Debora

Kompas.com - 14/09/2017, 18:57 WIB
RS Mitra Keluarga Kalideres yang terletak di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (11/9/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaRS Mitra Keluarga Kalideres yang terletak di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (11/9/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Dinas Kesehatan DKI Jakarta membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kematian bayi Tiara Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, pada Minggu (3/3/2017), dengan melakukan audit medik.

Tim itu diisi 19 orang dari Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS), Badan Persatuan Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak DKI Jakarta, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Tienke Maria Margaretha mengatakan, tim investigasi akan mulai bekerja pada Jumat (15/9/2017).

"Tugasnya adalah yang pertama melakukan investigasi atau pemeriksaan terhadap kasus kematian bayi Debora secara komprehensif dan dari aspek medis, manajemen atau administrasi," ujar Tienke, di Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kamis (14/9/2017).


(baca: Kasus Bayi Debora, RS Mitra Keluarga Kalideres Dilaporkan ke Polisi)

Tim investigasi yang diketuai Tienke akan melaporkan hasil investigasi kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Tim investigasi tersebut memiliki wewenang untuk memeriksa, memanggil, dan meminta keterangan saksi atau ahli. Tim juga berwenang memeriksa dokumen atau surat menyurat, data informasi elektronik atau digital dari para pihak dan rekam medis kesehatan terkait.

"Kami datang ke rumah sakit, nanti kami minta data-data yang terkait dengan kasus kematian bayi Debora ini, dan wawancara terhadap petugas-petugas yang pada waktu itu ada pada saat kejadian," kata Tienke.

(baca: Pihak Bayi Debora: Mereka Tak Akui Bersalah, malah Memojokkan Kami)

Tim investigasi dibagi menjadi dua, yakni tim yang fokus pada pelayanan medis dan tim yang menangani aspek administrasi dan manajemen. Ada pula dua orang yang menjadi tim ahli.

Sanksi

Tienke menjelaskan, izin RS Mitra Keluarga dapat dicabut apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Sanksi pencabutan izin tercantum dalam Pasal 27 UU tersebut. Namun, Dinas Kesehatan belum bisa menentukan sanksi sebelum investigasi itu selesai dilakukan.

"Jadi kalau memang kami temukan ada bukti itu tentunya sanksi sampai pencabutan bisa kami lakukan, tapi tergantung hasil dari audit kami di lapangan," ujar Tienke.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Semi Permanen di Serpong Hangus Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Semi Permanen di Serpong Hangus Terbakar

Megapolitan
Begini Cara Mengurus Surat Tanah yang Hilang atau Rusak

Begini Cara Mengurus Surat Tanah yang Hilang atau Rusak

Megapolitan
Viral Polisi Pakai Jaket dan Helm Ojol Berhentikan Pengendara Nmax, Begini Ceritanya

Viral Polisi Pakai Jaket dan Helm Ojol Berhentikan Pengendara Nmax, Begini Ceritanya

Megapolitan
Kadisbud DKI Bersikukuh Rekomendasi Formula E di Monas dari TSP Bukan TACB

Kadisbud DKI Bersikukuh Rekomendasi Formula E di Monas dari TSP Bukan TACB

Megapolitan
Jakpro Tentukan Tipping Fee Sampah di ITF Sunter, Rp 583 Ribu Per Ton

Jakpro Tentukan Tipping Fee Sampah di ITF Sunter, Rp 583 Ribu Per Ton

Megapolitan
Pembuat Video Rekayasa Perkelahian di Thamrin: Saya Menyesal

Pembuat Video Rekayasa Perkelahian di Thamrin: Saya Menyesal

Megapolitan
Panitia Pemilihan Wagub DKI Segera Dibentuk, Ketuanya Tak Boleh dari Tiga Fraksi Ini

Panitia Pemilihan Wagub DKI Segera Dibentuk, Ketuanya Tak Boleh dari Tiga Fraksi Ini

Megapolitan
Kivlan Zen Kembali Masuk IGD karena Paru-paru Kronis, Sidang Ditunda

Kivlan Zen Kembali Masuk IGD karena Paru-paru Kronis, Sidang Ditunda

Megapolitan
Polisi Cari Begal yang Bacok Korbannya di Bintara Jaya

Polisi Cari Begal yang Bacok Korbannya di Bintara Jaya

Megapolitan
Polisi Tangkap Dua Komplotan Curanmor dalam Dua Pekan

Polisi Tangkap Dua Komplotan Curanmor dalam Dua Pekan

Megapolitan
Tinjau Lokasi Radiaksi Nuklir, Ketua DPRD Tangsel Bakal Panggil Batan dan Bapetan

Tinjau Lokasi Radiaksi Nuklir, Ketua DPRD Tangsel Bakal Panggil Batan dan Bapetan

Megapolitan
KPU Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Independen Pilkada Depok

KPU Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Independen Pilkada Depok

Megapolitan
Duduk Perkara Kadisbud DKI Dicecar dan Dimarahi Ketua hingga Anggota DPRD

Duduk Perkara Kadisbud DKI Dicecar dan Dimarahi Ketua hingga Anggota DPRD

Megapolitan
Ditanya Peluang Maju Lagi di Pilkada Depok, Idris: Jangan-jangan Elektabilitas Saya Rendah

Ditanya Peluang Maju Lagi di Pilkada Depok, Idris: Jangan-jangan Elektabilitas Saya Rendah

Megapolitan
Video Rekayasa Baku Hantam di Sarinah, 4 Sopir Bajaj Terseret karena Iming-iming Rp 200.000

Video Rekayasa Baku Hantam di Sarinah, 4 Sopir Bajaj Terseret karena Iming-iming Rp 200.000

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X