Dinkes DKI Bentuk Tim Investigasi Kasus Bayi Debora

Kompas.com - 14/09/2017, 18:57 WIB
RS Mitra Keluarga Kalideres yang terletak di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (11/9/2017).Kompas.com/Sherly Puspita RS Mitra Keluarga Kalideres yang terletak di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (11/9/2017).


JAKARTA, KOMPAS.com -
Dinas Kesehatan DKI Jakarta membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kematian bayi Tiara Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, pada Minggu (3/3/2017), dengan melakukan audit medik.

Tim itu diisi 19 orang dari Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS), Badan Persatuan Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak DKI Jakarta, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Tienke Maria Margaretha mengatakan, tim investigasi akan mulai bekerja pada Jumat (15/9/2017).

"Tugasnya adalah yang pertama melakukan investigasi atau pemeriksaan terhadap kasus kematian bayi Debora secara komprehensif dan dari aspek medis, manajemen atau administrasi," ujar Tienke, di Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kamis (14/9/2017).


(baca: Kasus Bayi Debora, RS Mitra Keluarga Kalideres Dilaporkan ke Polisi)

Tim investigasi yang diketuai Tienke akan melaporkan hasil investigasi kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Tim investigasi tersebut memiliki wewenang untuk memeriksa, memanggil, dan meminta keterangan saksi atau ahli. Tim juga berwenang memeriksa dokumen atau surat menyurat, data informasi elektronik atau digital dari para pihak dan rekam medis kesehatan terkait.

"Kami datang ke rumah sakit, nanti kami minta data-data yang terkait dengan kasus kematian bayi Debora ini, dan wawancara terhadap petugas-petugas yang pada waktu itu ada pada saat kejadian," kata Tienke.

(baca: Pihak Bayi Debora: Mereka Tak Akui Bersalah, malah Memojokkan Kami)

Tim investigasi dibagi menjadi dua, yakni tim yang fokus pada pelayanan medis dan tim yang menangani aspek administrasi dan manajemen. Ada pula dua orang yang menjadi tim ahli.

Sanksi

Tienke menjelaskan, izin RS Mitra Keluarga dapat dicabut apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Sanksi pencabutan izin tercantum dalam Pasal 27 UU tersebut. Namun, Dinas Kesehatan belum bisa menentukan sanksi sebelum investigasi itu selesai dilakukan.

"Jadi kalau memang kami temukan ada bukti itu tentunya sanksi sampai pencabutan bisa kami lakukan, tapi tergantung hasil dari audit kami di lapangan," ujar Tienke.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorIndra Akuntono
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Penggabungan Bekasi ke Jakarta Dinilai Memenuhi Aturan

Penggabungan Bekasi ke Jakarta Dinilai Memenuhi Aturan

Megapolitan
Warga Tebet Bersyukur Reklamasi Bantaran Kali Ciliwung Berkurang

Warga Tebet Bersyukur Reklamasi Bantaran Kali Ciliwung Berkurang

Megapolitan
Normalisasi Sungai, DKI Siapkan Rp 600 Miliar untuk Bebaskan Lahan

Normalisasi Sungai, DKI Siapkan Rp 600 Miliar untuk Bebaskan Lahan

Megapolitan
Warga Papua di Jakarta Diimbau Tak Terprovokasi Informasi di Medsos

Warga Papua di Jakarta Diimbau Tak Terprovokasi Informasi di Medsos

Megapolitan
Ombudsman Duga Ada Pungli pada Kasus Pemutusan Listrik di Apartemen Mediterania

Ombudsman Duga Ada Pungli pada Kasus Pemutusan Listrik di Apartemen Mediterania

Megapolitan
Jakarta Barat Dinilai sebagai Surga Narkoba, Polres Jakbar Ubah Strategi Buru Bandar dan Produsen Narkoba

Jakarta Barat Dinilai sebagai Surga Narkoba, Polres Jakbar Ubah Strategi Buru Bandar dan Produsen Narkoba

Megapolitan
MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan demi Tempat Berdagang PKL

MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan demi Tempat Berdagang PKL

Megapolitan
Bekasi Akan Diuntungkan secara Keuangan apabila Gabung DKI

Bekasi Akan Diuntungkan secara Keuangan apabila Gabung DKI

Megapolitan
Sekda Tangsel Muhamad Bantah Mulai Blusukan untuk Pilkada 2020

Sekda Tangsel Muhamad Bantah Mulai Blusukan untuk Pilkada 2020

Megapolitan
25 Hari Listrik dan Air di Apartemen Mediterania Dimatikan, Ini Masalahnya...

25 Hari Listrik dan Air di Apartemen Mediterania Dimatikan, Ini Masalahnya...

Megapolitan
Wali Kota Pepen Disarankan Bikin Referendum Berkait Wacana Bekasi Gabung Jakarta

Wali Kota Pepen Disarankan Bikin Referendum Berkait Wacana Bekasi Gabung Jakarta

Megapolitan
Kala Pelanggan Setia Mengenang Bioskop XXI Taman Ismail Marzuki

Kala Pelanggan Setia Mengenang Bioskop XXI Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Pengemudi Taksi Online Unjuk Rasa di Balai Kota Tuntut Pengecualian Ganjil Genap

Pengemudi Taksi Online Unjuk Rasa di Balai Kota Tuntut Pengecualian Ganjil Genap

Megapolitan
Dituduh Ganggu Ketertiban Umum, Ustaz Abdul Somad Dilaporkan ke Polisi

Dituduh Ganggu Ketertiban Umum, Ustaz Abdul Somad Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Ini Kondisi Bantaran Kali Ciliwung Pasca Pembongkaran Tanah Reklamasi...

Ini Kondisi Bantaran Kali Ciliwung Pasca Pembongkaran Tanah Reklamasi...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X