Dinkes DKI Beri Surat Teguran kepada RS Mitra Keluarga Kalideres

Kompas.com - 15/09/2017, 12:53 WIB
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto memberikan surat teguran ke RS Mitra Keluarga Kalideres, di Kantor Dinkes, Jalan Kesehatan, Jumat (15/9/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto memberikan surat teguran ke RS Mitra Keluarga Kalideres, di Kantor Dinkes, Jalan Kesehatan, Jumat (15/9/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto memberikan surat teguran kepada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat. Surat tersebut diterima Direktur RS Mitra Keluarga Kalideres, Fransisca, di Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Hari ini saya menyerahkan surat teguran kepada RS Mitra Keluarga Kalideres sesuai yang dianjurkan Menteri Kesehatan," ujar Koesmedi, di kantornya, Jalan Kesehatan, Jumat (15/9/2017).

Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga sudah membentuk tim investigasi untuk melakukan audit medik kasus meninggalnya bayi Tiara Debora di RS Mitra Keluarga Kalideres.

Dari hasil audit medik tersebut, Dinas Kesehatan DKI Jakarta dapat memutuskan sanksi berupa surat teguran, denda, hingga pencabutan izin operasional.

"Nanti tim akan cari data-data medical record dan lainnya dulu yang ada di rumah sakit dan nanti akan diolah tim," kata Koesmedi.

(baca: Pihak Bayi Debora: Mereka Tak Akui Bersalah, malah Memojokkan Kami)

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Farid Moeloek menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada RS Mitra Keluarga Kalideres berdasarkan hasil penelusuran investigasi Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam surat resmi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor UM.0105/Menkes/395/2017 tertanggal 13 September 2017.

“Memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi administrasi sesuai dengan kewenangan, berupa teguran tertulis,” ujar Nila, dalam suratnya.

Dari hasil investigasi Kemenkes, didapat lima kesimpulan. Pertama, layanan medik sudah diberikan pihak rumah sakit, namun untuk menilai kesesuaian dengan standar maka akan tetap ditindaklanjuti dengan audit medik oleh profesi.

Kedua, ditemukan ada kesalahan pada layanan administrasi dan keuangan yang diberikan oleh rumah sakit terhadap status pasien.

Ketiga, pasien tetap membayarkan biaya perawatan dan diterima oleh pihak rumah sakit. Keempat, kebijakan internal rumah sakit belum berjalan dengan baik dan ada kebijakan uang muka yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

“(Kelima), bahwa kebijakan rumah sakit belum secara utuh diketahui oleh petugas yang berada di layanan informasi,” ujar Nila.

Tiara Debora meninggal dunia di RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, pada Minggu (3/9/2017). Penyebabnya disebut karena tidak mendapat penanganan medis lantaran uang muka perawatan yang diberikan orangtuanya tidak mencukupi untuk biaya perawatan di ruang pediatric intensive care unit (PICU).

(baca: Kasus Bayi Debora, Ini 5 Rekomendasi Hasil Penelusuran Tim Kemenkes)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode dari Airin untuk Benyamin Terkait Pilkada Tangsel

Kode dari Airin untuk Benyamin Terkait Pilkada Tangsel

Megapolitan
Anies Minta Pembahasan APBD 2020 Dikebut

Anies Minta Pembahasan APBD 2020 Dikebut

Megapolitan
Rumah Kontrakan di Bekasi Dirampok, Penghuni Disekap dan Uang Rp 50 Juta Raib

Rumah Kontrakan di Bekasi Dirampok, Penghuni Disekap dan Uang Rp 50 Juta Raib

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub

Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub

Megapolitan
Satu Kamera Pemantau Gunung Merapi Rusak Akibat Awan Panas Letusan

Satu Kamera Pemantau Gunung Merapi Rusak Akibat Awan Panas Letusan

Megapolitan
Setelah Divonis Bebas, Ina Ingin Kembali Bersama Tiga Anaknya

Setelah Divonis Bebas, Ina Ingin Kembali Bersama Tiga Anaknya

Megapolitan
Terkait Jumat Bergamis Hitam, Pemkot Tangsel Periksa Camat Ciputat

Terkait Jumat Bergamis Hitam, Pemkot Tangsel Periksa Camat Ciputat

Megapolitan
RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Graha Bintaro, Sopir Kabur

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Graha Bintaro, Sopir Kabur

Megapolitan
Prasetio Edi Janji Akan Langsung Bahas Alat Kelengkapan DPRD

Prasetio Edi Janji Akan Langsung Bahas Alat Kelengkapan DPRD

Megapolitan
Cegah Pungli, Kamera Tubuh Petugas PJR Dilengkapi Fitur GPS dan Live Streaming

Cegah Pungli, Kamera Tubuh Petugas PJR Dilengkapi Fitur GPS dan Live Streaming

Megapolitan
Polisi: Pengendara Motor yang Tewas Terlindas Truk di Bintaro Tanpa Identitas

Polisi: Pengendara Motor yang Tewas Terlindas Truk di Bintaro Tanpa Identitas

Megapolitan
RAPBD 2020 Diunggah ke Situs Bappeda, Penyusunan Anggaran DKI Diklaim Transparan

RAPBD 2020 Diunggah ke Situs Bappeda, Penyusunan Anggaran DKI Diklaim Transparan

Megapolitan
Kamera Bodi Petugas PJR Dilengkapi Tombol Darurat

Kamera Bodi Petugas PJR Dilengkapi Tombol Darurat

Megapolitan
Kembali Jabat Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Fokus Masalah Permukiman Kumuh hingga MRT dan LRT

Kembali Jabat Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Fokus Masalah Permukiman Kumuh hingga MRT dan LRT

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X