Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Sandi Sindir Izin Reklamasi yang Lebih Cepat Ketimbang Izin UKM

Kompas.com - 18/09/2017, 06:13 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat menghadiri peluncuran gerakan Jakarta Coffee Capital di salah satu kedai kopi di Jalan Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (16/9/2017) malam, wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno sempat menyinggung sedikit mengenai perkembangan pemberian izin kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Hal itu dilontarkannya saat menanggapi keluhan pengusaha usaha kecil menengah (UKM) bidang kopi mengenai sulitnya mendapatkan izin usaha.

Pada kesempatan tersebut, ia menilai penerbitan izin untuk pengembang pulau reklamasi lebih mudah ketimbang izin usaha untuk pengusaha UKM.

"Jangan izin bagi pengusaha kecil dipersulit, untuk pengusaha besarnya mudah. Contohnya izin reklamasi. Gubernurnya lagi naik haji, pulang-pulang izin reklamasinya sudah disetujui," kata Sandi.

Sandi berjanji Pemerintah Provinsi DKI pada rezim kepemimpinannya dan Anies Baswedan akan mempermudah proses perizinan pendirian kedai bagi pengusaha UKM bidang kopi yang jadi anggota gerakan Jakarta Coffee Capital.

Baca: Luhut Pastikan Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan

Menurutnya, regulasi bagi pengusaha UKM akan dipermudah dan tidak akan dibeda-bedakan dengan pengusaha besar.

"Keluhan di bawah tadi kalau untuk usaha besar, perizinannnya bisa cepat sekali. Bisa bergerak super cepat. Dalam hitungan Minggu keluar izinnya. Bisa keluar izinnya mahadahsyat secepat kilat, kenapa untuk UKM tidak dihadirkan hal yang sama," ujar Sandi.

Belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta, terutama kegiatan pembangunan di Pulau C dan Pulau D dapat dilanjutkan kembali.

Hal ini juga menyusul dikeluarkannya sertifikat Hak Guna Bangunan Pulau D oleh Badan Pertanahan Nasional untuk PT Kapuk Naga Indah pada awal September 2017. Sebelumnya, pemerintah sempat melakukan moratorium terhadap kegiatan pembangunan di Pulau C dan Pulau D.

Moratorium dilakukan menyusul temuan adanya pelanggaran yang dilakukan pengembang. Penerbitan sertifikat HGB Pulau D diketahui memang terjadi saat gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan sedang menunaikan ibadah haji.

Pihak Anies-Sandi selama ini diketahui menjanjikan akan menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta.

Dicurhati soal sulitnya izin UKM

Saat acara peluncuran gerakan Jakarta Coffee Capital, salah satu anggota gerakan bernama Tri memang sempat mengeluhkan seputar sulitnya pemberian izin usaha seperti yang pernah dialaminya.

Tri adalah pemilik Escape Coffee, sebuah kedai kopi kecil yang beralamat kawasan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com