Kompas.com - 20/09/2017, 06:30 WIB
Pelapor Khusus PBB  Leilani Farha dalam diskusi yang digelar Rujak Center for Urban Studies bertema Perumahan adalah Hak Asasi Manusia, Goethe Haus, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARPelapor Khusus PBB Leilani Farha dalam diskusi yang digelar Rujak Center for Urban Studies bertema Perumahan adalah Hak Asasi Manusia, Goethe Haus, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017).
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam diskusi yang digelar Rujak Center for Urban Studies bertema "Perumahan adalah Hak Asasi Manusia", Pelapor Khusus PBB Leilani Farha menjawab soal kepemilikan dan sewa rumah yang menjadi perdebatan program selama Pilkada Jakarta.

Selasa (19/9/2017) malam, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Aryo Djojohadikusomo bertanya kepada Farha mana yang lebih baik. Ia menceritakan Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur petahana menerapkan kebijakan rumah susun sewa.

Sementara lawannya, pasangan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang didukung Gerindra, memercayai tempat tinggal yang layak adalah yang dimiliki.

"Jadi mana yang benar? Sebab saya dan kandidat yang saya dukung percaya rumah harus dimiliki," kata Aryo di Goethe Haus, Jakarta Pusat, Selasa malam.

Baca: Rumah 25 Meter Persegi Bisa Dibangun dalam Sehari

Menurut Farha yang telah berkecimpung lama di hak atas tempat tinggal, sewa atau kepemilikan bagi masyarakat miskin, tak jadi masalah.

"Tidak ada dikte pemenuhan hak atas tempat tinggal harus kepemilikan. Sewa atau kepemilikan bisa saja," kata Farha menjawab pertanyaan Aryo.

Farha mengatakan hak atas tempat tinggal bisa dipenuhi melalui sistem sewa rusun. Asalkan, masyarakat dipastikan terjamin bisa tinggal di sana untuk waktu yang lama.

Sewa yang dipatok pun juga harus sesuai kemampuan. Hak kepemilikan tak melulu ideal jika pada akhirnya menambah beban utang warga yang tak bisa dilunasi.

Baca: Persoalan Hunian, Mulai dari Izin Sampai Rumah Deret

Karena tidak adanya pakem soal sewa dan kepemilikan, Farha menyarankan agar pemangku kebijakan mendengar keinginan dan kebutuhan masyarakatnya.

Menurut Farha, alih-alih pemerintah memutuskan yang terbaik menurut pemerintah, seharusnya ada jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan pemerintah dengan keinginan masyarakat.

"Dengar dan pahami apa yang diinginkan komunitas. Bahas kesulitan dan negosiasikan dengan pemerintah," ujar Farha.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyerangan Geng Motor di Jagakarsa, Bawa Belasan Celurit hingga Seorang Terluka

Penyerangan Geng Motor di Jagakarsa, Bawa Belasan Celurit hingga Seorang Terluka

Megapolitan
Satu Rumah di Tambora Terbakar, Diduga karena Korsleting Kabel Mesin Jahit

Satu Rumah di Tambora Terbakar, Diduga karena Korsleting Kabel Mesin Jahit

Megapolitan
Ketentuan dan Jam Operasional Usaha Pariwisata Selama Ramadhan 2021 di Jakarta

Ketentuan dan Jam Operasional Usaha Pariwisata Selama Ramadhan 2021 di Jakarta

Megapolitan
Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Tangsel, Kejari Kantongi Sejumlah Nama yang Rugikan Negara Rp 1 Miliar Lebih

Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Tangsel, Kejari Kantongi Sejumlah Nama yang Rugikan Negara Rp 1 Miliar Lebih

Megapolitan
Ambulans Kimia Farma Terobos Lampu Merah Sebelum Kecelakaan, Sedang Tak Bawa Pasien

Ambulans Kimia Farma Terobos Lampu Merah Sebelum Kecelakaan, Sedang Tak Bawa Pasien

Megapolitan
Masa Jabatan Tinggal Setahun, Anies Diminta Tuntaskan Program Rumah DP Rp 0

Masa Jabatan Tinggal Setahun, Anies Diminta Tuntaskan Program Rumah DP Rp 0

Megapolitan
Tarik Ulur Revitalisasi Tugu Pamulang, Pemprov Banten Tak Punya Anggaran dan Minta Pembongkaran

Tarik Ulur Revitalisasi Tugu Pamulang, Pemprov Banten Tak Punya Anggaran dan Minta Pembongkaran

Megapolitan
UPDATE 15 April: Tambah 20 Kasus di Kota Tangerang, 221 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 15 April: Tambah 20 Kasus di Kota Tangerang, 221 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Tenaga Kesehatan Khawatir Akan Terjadi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Tenaga Kesehatan Khawatir Akan Terjadi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Koboi dan Pemotor Berdamai, Kasus Kepemilikan Senjata Tetap Diproses

Pengemudi Fortuner Koboi dan Pemotor Berdamai, Kasus Kepemilikan Senjata Tetap Diproses

Megapolitan
Sempat Tak Bisa Diakses, Aplikasi Perpanjangan SIM Online Kini Sudah Bisa Digunakan

Sempat Tak Bisa Diakses, Aplikasi Perpanjangan SIM Online Kini Sudah Bisa Digunakan

Megapolitan
Aksi Petugas Derek Liar Paksa Sopir Truk di Tol yang Berujung Penangkapan

Aksi Petugas Derek Liar Paksa Sopir Truk di Tol yang Berujung Penangkapan

Megapolitan
Jembatan yang Jadi Akses Pemuda Tawuran di Johar Baru...

Jembatan yang Jadi Akses Pemuda Tawuran di Johar Baru...

Megapolitan
Aparat dan Kementerian Turun Tangan, Babak Baru Dugaan Korupsi Damkar yang Diungkap Sandi

Aparat dan Kementerian Turun Tangan, Babak Baru Dugaan Korupsi Damkar yang Diungkap Sandi

Megapolitan
Penyerangan di Jagakarsa, Satu Warga Derita Luka Bacok pada Bagian Lengan

Penyerangan di Jagakarsa, Satu Warga Derita Luka Bacok pada Bagian Lengan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X