Djarot Ajukan APBD Perubahan DKI 2017 Senilai Rp 71,89 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 kepada DPRD DKI, Rabu (20/9/2017). Nilai APBD-P yang diajukan Djarot lebih besar 2,34 persen dari APBD DKI 2017.

"Secara total dapat saya sampaikan bahwa APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 naik sebesar Rp1,70 trliun atau 2,43 persen dari Rp 70,19 triliun menjadi Rp 71,89 triliun," kata Djarot di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu.

Pada APBD-P 2017, pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya bertambah dari Rp 41,48 triliun menjadi Rp 41,68 triliun.

Selain itu, Djarot mengatakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana berimbangan tidak berubah yaitu tetap Rp 18,77 triliun.

Baca juga: Djarot Tak Loloskan Usulan Tambahan Dana Rp 1,8 Triliun pada APBD-P

Untuk pendapatan daerah lain yang sah, anggaran yang masuk dalam APBD-P adalah Rp 2,13 triliun. Sementara itu, anggaran belanja daerah mengalami penurunan dari Rp 63,61 triliun menjadi Rp 61,89 triliun.

Untuk penerimaan pembiayaan, awalnya dialokasikan sebesar Rp 7,72 triliun pada saat penetapan APBD 2017. Penetapan pembiayaan berasal dari Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) tahun 2016 dan penerimaan penerusan pinjaman pemerintah pusat atas proyek MRT.

Pada APBD-P kali ini, penerimaan pembiayaan naik menjadi Rp 9,30 triliun. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, terdapat peningkatan sebesar Rp 3,42 triliun menjadi Rp 10 triliun pada APBD-P 2017.

"Pengeluaran pembiayaan sebagian besar digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games tahun 2018, percepatan peningkatan pembangunan transportasi massal dan beberapa proyek potensial," ujar Djarot.