Fraksi PKS: Rendahnya Penyerapan APBD 2017 Akan Jadi Beban Anies-Sandi

Kompas.com - 22/09/2017, 20:33 WIB
Rapat pembahasan raperda hak keuangan DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/8/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Rapat pembahasan raperda hak keuangan DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menyayangkan rendahnya realisasi penyerapan anggaran belanja daerah Pemprov DKI Jakarta pada semester I tahun anggaran 2017. Dari anggaran Rp 63,61 triliun untuk belanja daerah pada 2017, yang terserap hingga semester I hanya Rp 16,1 triliun atau 25,31 persen, lebih rendah dari realisasi belanja daerah pada semester I tahun 2016.

Pandangan fraksi PKS itu disampaikan Anggota Fraksi PKS Yusriah Dzinnun dalam rapat paripurna tentang rancangan peraturan daerah APBD Perubahan 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (22/9/2017).

"Fraksi PKS cukup prihatin dengan realisasi belanja sampai semester I - 2017 yang baru mencapai 25,31 persen. Hal ini akan menjadi beban untuk gubernur baru (Anies Baswedan) yang akan memimpin Jakarta pada pertengahan bulan depan," ujar Yusriah.

Rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah juga disoroti Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekretaris Fraksi PPP Belly Bilalusalam mengatakan, rendahnya penyerapan belanja daerah mencerminkan kinerja anggaran yang tidak optimal.

Fraksi PPP meminta Pemprov DKI memiliki strategi untuk mencapai target realisasi anggaran pada 2017. Fraksi PPP tidak ingin realisasi APBD 2017 menjadi PR bagi Anies-Sandi.

"Mengingat pembahasan perubahan APBD 2017 ini berada dalam masa transisi kepemimpinan kepala daerah, tidaklah elok bila itu menjadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah yang baru, karena yang kelak akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD 2017 ini adalah kepala dan wakil kepala daerah DKI yang terpilih," kata Belly.

Fraksi PDI-P juga menyoroti hal yang sama. Anggota Fraksi PDI-P Johnni Adventus Hutapea menyampaikan, rendahnya realisasi anggaran belanja daerah pada semester I harus diperbaiki pada semester II atau sisa tahun anggaran 2017.

Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2013-2017.

"Pada semester II tahun 2017 harusnya ada semangat melaksanakan program supaya target RPJMD 2013-2017 dapat dicapai sesuai ketentuan yang berlaku dan mengusir rasa takut salah bagi para pejabat SKPD yang berwenang atau pengguna anggaran tanpa melanggar aturan," ujar Johnni.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Takut Dibawa ke Kantor Polisi, Seorang Pencuri Kotak Amal Mengaku ODP Covid-19

Takut Dibawa ke Kantor Polisi, Seorang Pencuri Kotak Amal Mengaku ODP Covid-19

Megapolitan
Dikritik, Permintaan Anies Ojol Bisa Angkut Penumpang

Dikritik, Permintaan Anies Ojol Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Berencana Jadikan Hotel sebagai Tempat Karantina Covid-19

Pemkot Tangerang Berencana Jadikan Hotel sebagai Tempat Karantina Covid-19

Megapolitan
Vanessa Angel Jadi Tersangka karena Miliki Pil Xanax yang Tidak Sesuai Resep Dokter

Vanessa Angel Jadi Tersangka karena Miliki Pil Xanax yang Tidak Sesuai Resep Dokter

Megapolitan
Pemkot Tangerang Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 138 Miliar

Pemkot Tangerang Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 138 Miliar

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Masyarakat Taati Aturan Selama PSBB

Ketua DPRD DKI Minta Masyarakat Taati Aturan Selama PSBB

Megapolitan
Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

Megapolitan
Ini Skenario Pembatasan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB di DKI

Ini Skenario Pembatasan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB di DKI

Megapolitan
3.042 Pekerja di Tangerang Kena PHK karena Perusahaan Terdampak Covid-19

3.042 Pekerja di Tangerang Kena PHK karena Perusahaan Terdampak Covid-19

Megapolitan
Warga Miskin dan Rentan Miskin di DKI Diminta Daftar ke RW untuk Dapat Bantuan Sembako

Warga Miskin dan Rentan Miskin di DKI Diminta Daftar ke RW untuk Dapat Bantuan Sembako

Megapolitan
[HOAKS] PT KAI Batalkan Seluruh Perjalanan Jakarta Selama PSBB

[HOAKS] PT KAI Batalkan Seluruh Perjalanan Jakarta Selama PSBB

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Pemprov DKI Belum Komunikasi Terkait Anggaran Covid-19

Ketua DPRD Sebut Pemprov DKI Belum Komunikasi Terkait Anggaran Covid-19

Megapolitan
Mekanisme Karantina ODP dan PDP di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Mekanisme Karantina ODP dan PDP di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Polisi Tangkap Sekuriti dan Sopir Angkot Pelaku Bobol ATM, Sudah 12 Kali Beraksi

Polisi Tangkap Sekuriti dan Sopir Angkot Pelaku Bobol ATM, Sudah 12 Kali Beraksi

Megapolitan
Tahap Pertama, Pemprov DKI Distribusikan Bantuan Sembako ke 1,2 Juta KK

Tahap Pertama, Pemprov DKI Distribusikan Bantuan Sembako ke 1,2 Juta KK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X