Mengapa Dinas Kesehatan Tidak Cabut Izin RS Mitra Keluarga Kalideres?

Kompas.com - 26/09/2017, 06:13 WIB
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto menyampaikan hasil investigasi audit medik terhadap RS Mitra Keluarga Kalideres atas kasus meninggalnya bayi Tiara Debora, di Kantor Dinkes, Jalan Kesehatan, Senin (25/9/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto menyampaikan hasil investigasi audit medik terhadap RS Mitra Keluarga Kalideres atas kasus meninggalnya bayi Tiara Debora, di Kantor Dinkes, Jalan Kesehatan, Senin (25/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan, ada alasan mengapa pihaknya tidak mencabut izin RS Mitra Keluarga Kalideres sebagai sanksi atas kasus meninggalnya bayi Tiara Debora.

Alasan ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di kawasan Kalideres terhadap rumah sakit.

"Kami berpikir bahwa letak RS Mitra Keluarga Kalideres itu di dekat itu hanya ada satu rumah sakit yaitu RSUD Kalideres. Sementara kepadatan penduduk di situ lebih dari 1 juta penduduk," ujar Koesmedi di Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jalan Kesehatan, Senin (25/9/2017).

Jika izin operasional dicabut, maka RS Mitra Keluarga Kalideres tidak bisa beroperasi kembali. Tinggal satu rumah sakit yang bisa dituju warga saat membutuhkan penanganan medis. Warga pun akan kesulitan dan harus mencari rumah sakit yang lebih jauh.


Baca: Staf Khusus Menkes: Sanksi Paling Adil Perombakan Manajemen RS Mitra Keluarga

"Kalau itu ditutup, ke mana masyarakat di situ pergi kalau tiba-tiba mengalami kegawatdaruratan," kata Koesmedi.

Alasan itu yang membuat Dinas Kesehatan DKI Jakarta tidak mencabut izin operasional RS Mitra Keluarga Kalideres. Namun, ada sanksi-sanksi lain yang diberikan oleh Dinkes.

PT Ragam Sehat Multifita sebagai pemilik RS Mitra Keluarga Kalideres harus merombak jajaran manajemen hingga pimpinan di RS itu. Dinas Kesehatan memberi waktu 1 bulan sejak surat keputusan mereka keluarkan.

Baca: RS Mitra Keluarga Kalideres: Kami Sudah Optimal Bantu Bayi Debora

Tidak hanya itu, RS Mitra Keluarga Kalideres juga harus lulus akreditasi rumah sakit paling lambat 6 bulan setelah surat keputusan keluar. Dua hal tersebut harus dipenuhi rumah sakit sesuai jangka waktu yang diberikan.

Baca: RS Mitra Keluarga Kalideres Diberi Sanksi Rombak Manajemen hingga Pimpinannya

"Apabila RS Mitra Keluarga Kalideres tidak melaksanakan poin satu dan dua maka Dinas Kesehatan akan menghentikan operasional rumah sakit," ujar Koesmedi.

Menerima sanksi

Kepala Humas RS Mitra Keluarga Kalideres Nendya Libriani mengaku menghormati sanksi dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Termasuk sanksi untuk melakukan restrukturisasi terhadap jajaran manajemen hingga pimpinan di RS itu.

Baca: Kata Manajemen RS Mitra Keluarga Kalideres soal Sanksi dari Dinkes DKI

"Rekomendasi yang disampaikan pada hari ini tentu akan kami pelajari dan kami akan melakukan konsolidasi internal. Intinya kami akan komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi ke depan," ujar Nendya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorAna Shofiana Syatiri
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Anies Berharap Pemilihan Wagub DKI Tak Sampai Tahun Depan

Anies Berharap Pemilihan Wagub DKI Tak Sampai Tahun Depan

Megapolitan
Polisi Sita Ribuan Ekstasi dari Jaringan Pengedar Internasional

Polisi Sita Ribuan Ekstasi dari Jaringan Pengedar Internasional

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bagikan Tanaman Lidah Mertua untuk Tekan Polusi Udara

Pemprov DKI Akan Bagikan Tanaman Lidah Mertua untuk Tekan Polusi Udara

Megapolitan
Berkaca pada Kasus Nunung, Tahu Kerabat Konsumsi Narkoba tapi Tak Melapor Ada Akibatnya…

Berkaca pada Kasus Nunung, Tahu Kerabat Konsumsi Narkoba tapi Tak Melapor Ada Akibatnya…

Megapolitan
Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Megapolitan
Melihat Wajah Jakarta Melalui Ilusi Hologram

Melihat Wajah Jakarta Melalui Ilusi Hologram

Megapolitan
Anies Bilang Tak Punya Kewenangan untuk Desak Pemilihan Wagub

Anies Bilang Tak Punya Kewenangan untuk Desak Pemilihan Wagub

Megapolitan
Petugas UNHCR Mengecek Tempat Penampuan Pencari Suaka di Kalideres

Petugas UNHCR Mengecek Tempat Penampuan Pencari Suaka di Kalideres

Megapolitan
Putra Nunung Tak Tahu Ibunya Konsumsi Narkoba Jenis Sabu

Putra Nunung Tak Tahu Ibunya Konsumsi Narkoba Jenis Sabu

Megapolitan
Kivlan Zen Layangkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan ke Ryamizard Ryacudu

Kivlan Zen Layangkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan ke Ryamizard Ryacudu

Megapolitan
Situasi di Penampungan Imigran Kondusif Setelah Warga Afghanisatan dan Somalia Ribut

Situasi di Penampungan Imigran Kondusif Setelah Warga Afghanisatan dan Somalia Ribut

Megapolitan
Suami Pernah Ingatkan Nunung Berobat agar Berhenti Konsumsi Narkoba

Suami Pernah Ingatkan Nunung Berobat agar Berhenti Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Sidang Praperadilan Empat Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditunda hingga Esok

Sidang Praperadilan Empat Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditunda hingga Esok

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Sibuk Jadi Alasan Rapat Paripurna untuk Pilih Wagub Ditunda

Pimpinan DPRD DKI Sibuk Jadi Alasan Rapat Paripurna untuk Pilih Wagub Ditunda

Megapolitan
Beda Versi dengan Pertamina soal Penyebab Kecelakaan, Ini Kata Polisi

Beda Versi dengan Pertamina soal Penyebab Kecelakaan, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Close Ads X