Wacana Kenaikan Tunjangan PNS DKI dan Nasib PTT Satpol PP

Kompas.com - 26/09/2017, 08:10 WIB
Ratusan anggota Satpol PP berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Senin (25/9/2017). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARRatusan anggota Satpol PP berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Senin (25/9/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan DPRD DKI Jakarta ingin menaikkan tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai negeri sipil (PNS) yang pekerjaannya berisiko tinggi.

Salah satu yang tunjangannya akan dinaikkan yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas menegakkan peraturan daerah (perda) dan seringkali berhadapan dengan warga. Selain Satpol PP, Djarot juga ingin TKD pemadam kebakaran naik.

"Contoh pemadam kebakaran, itu taruhannya nyawa. Dia bukan hanya memadamkan kebakaran, tetapi dia juga penyelamatan. Kemudian Satpol PP, makanya dilihat mana yang risiko kerjanya tertinggi itu harus juga dikasih insentif," ujar Djarot, Senin (25/9/2017).

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif juga memiliki keinginan yang sama. Dia mengusulkan besaran TKD bagi pemadam kebakaran, Satpol PP, dan penyidik PNS di Inspektorat DKI Jakarta dinaikkan. DPRD DKI ingin PNS yang beban kerjanya lebih berisiko memiliki tunjangan lebih tinggi.

"Saya sih mengusulkan naik 70 persen dari biasanya. Seorang pemadam kebakaran misalnya menghadapi api, tingkat risikonya kan tinggi. Satpol PP penertiban kan berhadapan dengan warga. Penyidik PNS ya kan itu kalau misalnya main mata agak bahaya tuh," kata Syarif, Minggu (24/9/2017).

(baca: Setuju dengan DPRD, Sekda DKI Terbuka Evaluasi Skema Tunjangan PNS)

Dengan adanya perbedaan beban kerja di tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta mengusulkan skema penghitungan TKD dirombak dan akan membicarakannya dengan Pemprov DKI.

Nasib PTT Satpol PP

Di satu sisi, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI ingin TKD Satpol PP yang telah berstatus PNS dinaikan. Namun, di sisi lain, banyak personel Satpol PP di Jakarta yang masih berstatus pegawai tidak tetap (PTT).

Pada Senin (25/9/2017), ratusan PTT Satpol PP dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta berunjuk rasa di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memperjuangkan nasib diangkat menjadi PNS.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 22 Oktober: Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.011, Paling Banyak di Periuk

UPDATE 22 Oktober: Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.011, Paling Banyak di Periuk

Megapolitan
Terungkapnya Si Pembuang Kantong Sampah di Kalimalang, Menyerahkan Diri Setelah Video Viral

Terungkapnya Si Pembuang Kantong Sampah di Kalimalang, Menyerahkan Diri Setelah Video Viral

Megapolitan
Selain Pemilik yang Kabur dari Ambulans, Tujuh Terapis Panti Pijat Wijaya Juga Positif Covid-19

Selain Pemilik yang Kabur dari Ambulans, Tujuh Terapis Panti Pijat Wijaya Juga Positif Covid-19

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 22 Oktober: Masih Ada 1.345 Pasien yang Dirawat dan Isolasi Mandiri

[UPDATE] Grafik Covid-19 22 Oktober: Masih Ada 1.345 Pasien yang Dirawat dan Isolasi Mandiri

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Guyur Jakarta Pagi ini dan Bodebek Sore Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Guyur Jakarta Pagi ini dan Bodebek Sore Nanti

Megapolitan
Wagub DKI: Di Seluruh Dunia, Pompa Diandalkan Hadapi Banjir

Wagub DKI: Di Seluruh Dunia, Pompa Diandalkan Hadapi Banjir

Megapolitan
4 Kiat Pesepeda di Jakarta agar Tak Dijambret

4 Kiat Pesepeda di Jakarta agar Tak Dijambret

Megapolitan
Ini 5 Masukan Risma kepada Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta

Ini 5 Masukan Risma kepada Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Pembuang Sampah ke Kalimalang Mengaku Buang Sisa Makanan Pesta Ulang Tahun Anaknya

Pembuang Sampah ke Kalimalang Mengaku Buang Sisa Makanan Pesta Ulang Tahun Anaknya

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Bahas Soal UMP 2021

Pemprov DKI Belum Bahas Soal UMP 2021

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober: Bertambah 44 Kasus Positif, 169 Pasien Covid-19  di Tangsel Masih Dirawat

UPDATE 22 Oktober: Bertambah 44 Kasus Positif, 169 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

Megapolitan
Tak Tahan Punya Uang Pas-pasan, Residivis di Bekasi Ini Nekat Jualan Sabu

Tak Tahan Punya Uang Pas-pasan, Residivis di Bekasi Ini Nekat Jualan Sabu

Megapolitan
Menristek/BRIN Pastikan Kompleks Batan Indah Sudah Bebas dari Paparan Zat Radioaktif

Menristek/BRIN Pastikan Kompleks Batan Indah Sudah Bebas dari Paparan Zat Radioaktif

Megapolitan
Jual Ganja Untuk Biaya Kuliah, Mahasiswa Asal Depok Ditangkap Polisi

Jual Ganja Untuk Biaya Kuliah, Mahasiswa Asal Depok Ditangkap Polisi

Megapolitan
Pemkot Jaktim Tegur PT Khong Guan karena Tak Kunjung Perbaiki Tembok Roboh

Pemkot Jaktim Tegur PT Khong Guan karena Tak Kunjung Perbaiki Tembok Roboh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X