Pemkot Bekasi Sidak Pabrik Sablon yang Diduga Buang Limbah Sembarangan

Kompas.com - 28/09/2017, 18:09 WIB
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Jumhana Lutfi saat memeriksa perusahaan yang diduga mencemari Kali Bekasi, di Cipendawa, Kota Bekasi, Kamis (28/9/2017). KOMPAS.COM/Anggita Muslimah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Jumhana Lutfi saat memeriksa perusahaan yang diduga mencemari Kali Bekasi, di Cipendawa, Kota Bekasi, Kamis (28/9/2017).

BEKASI, KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Bekasi melakukan inspeksi mendadak ( sidak) ke salah satu pabrik yang diduga membuang limbahnya sembarangan. Limbah yang dihasilkan dari perusahaan tersebut melanggar, karena diangkut oleh para pemulung.

"PT. Jeil Indonesia ini kita cek enggak ada tempat penampungan limbahnya. Mereka bilang sudah bekerjasama dengan pihak ketiga," ujar Kepala Dinas LH Kota Bekasi, Jumhana Lutfi, di Jalan Cipendawa Lama, Kota Bekasi, Kamis (28/9/2017).

Perusahaan tersebut merupakan pabrik printing, sablon dan bordir. Limbah yang dihasilkan termasuk limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) yang tidak boleh limbahnya dibuang di sembarang tempat.

"Walaupun limbahnya B3 dan kecil, tapi limbahnya harus diproses juga, jangan dibuang gitu aja, kan berbahaya," kata Jumahana.

Baca: DPRD Kota Bekasi: Diduga Ada 18 Perusahaan Buang Limbah ke Kali Bekasi

Sekitar satu jam melakukan sidak, Jumahana mengatakan, pihak perusahaan masih belum bisa menunjukkan bukti kerjasama dengan pihak ketiga. Pemkot Bekasi akan menunggu bukti surat perjanjian yang dimiliki oleh perusahaan.

Sementara itu, jika perusahaan tersebut tidak dapat membuktikan sesuai dengan keterangan yang diberikan, Jumhana menegaskan akan memanggil pihak perusahaan dan membuat surat pernyataan.

Selain limbah B3 yang dibuang secara langsung, perusahaan tersebut memang sudah memiliki dokumen lingkungan, namun tidak memiliki izin air tanah dan kerjasama dengan Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) sudah berhenti sejak 1,5 tahun lalu.

Baca: DPRD Cek Kali Bekasi yang Tercemar Limbah Pabrik

Jumhana menekankan, jika dokumen tidak lengkap dan pembuangan limbah tidak diperbaiki, maka perusahaan terancam ditutup sementara.



EditorDian Maharani
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Anies Pastikan Tak Ada Sekolah Favorit di Tiap Zonasi di Jakarta

Anies Pastikan Tak Ada Sekolah Favorit di Tiap Zonasi di Jakarta

Megapolitan
Protes Anies soal Reklamasi, Massa Bentangkan Spanduk 'Maju Pantainya, Sengsara Warganya'

Protes Anies soal Reklamasi, Massa Bentangkan Spanduk "Maju Pantainya, Sengsara Warganya"

Megapolitan
Anies Usulkan Pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Anies Usulkan Pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Megapolitan
Ditargetkan Rampung Agustus, Begini Progres Pembangunan Rusunami DP Rp 0

Ditargetkan Rampung Agustus, Begini Progres Pembangunan Rusunami DP Rp 0

Megapolitan
Produksi Sabu Rumahan, MG Menjualnya Rp 700.000 Per Gram

Produksi Sabu Rumahan, MG Menjualnya Rp 700.000 Per Gram

Megapolitan
Pengacara Klaim Polisi Kabulkan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana

Pengacara Klaim Polisi Kabulkan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana

Megapolitan
Rusunami DP Rp 0 Jilid II Akan Dibangun September 2019 di Cilangkap

Rusunami DP Rp 0 Jilid II Akan Dibangun September 2019 di Cilangkap

Megapolitan
Kepsek SMAN 68 Jakarta: Banyak Orangtua Antre dari Subuh karena Keliru

Kepsek SMAN 68 Jakarta: Banyak Orangtua Antre dari Subuh karena Keliru

Megapolitan
Dalam PPDB Sistem Zonasi, Nilai Siswa Tetap Diperhitungkan

Dalam PPDB Sistem Zonasi, Nilai Siswa Tetap Diperhitungkan

Megapolitan
Polisi Sebut Kivlan Zen Tidak Kooperatif, Ini Tanggapan Pengacara...

Polisi Sebut Kivlan Zen Tidak Kooperatif, Ini Tanggapan Pengacara...

Megapolitan
Keluarga TNI: Kenapa PPDB Sesuai KK? Kan Kita Pindah-pindah, Tugas Negara

Keluarga TNI: Kenapa PPDB Sesuai KK? Kan Kita Pindah-pindah, Tugas Negara

Megapolitan
Rusunawa KS Tubun Diperuntukkan bagi Warga Berpenghasilan Rp 4 Juta-7 Juta

Rusunawa KS Tubun Diperuntukkan bagi Warga Berpenghasilan Rp 4 Juta-7 Juta

Megapolitan
Karyawan dan Pemilik Gudang Elektronik di Bekasi Disekap dan Dirampok

Karyawan dan Pemilik Gudang Elektronik di Bekasi Disekap dan Dirampok

Megapolitan
Pendaftar PPDB Membeludak, SMPN 115 Jakarta Terapkan Sistem Antre seperti di Bank

Pendaftar PPDB Membeludak, SMPN 115 Jakarta Terapkan Sistem Antre seperti di Bank

Megapolitan
Akhirnya Rusunawa KS Tubun Siap Dihuni Agustus, Tarifnya Rp 1,5 Juta

Akhirnya Rusunawa KS Tubun Siap Dihuni Agustus, Tarifnya Rp 1,5 Juta

Megapolitan

Close Ads X