Ini yang Harus Dilakukan Pemprov DKI Agar Moratorium Pulau G Dicabut

Kompas.com - 29/09/2017, 17:37 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan. KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.
Penulis Jessi Carina
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pemerintah pusat meminta agar masalah administratif terkait Pulau G dan H segera diselesaikan.

Tujuannya agar moratorium terhadap kedua pulau hasil reklamasi tersebut bisa segera dicabut.

"Jadi tadi kan rapat di Kemenko Maritim dipimpin oleh Pak Menko. Ditanya ini kenapa lambat? Kasihan orang sudah investasi. Akhirnya kita diminta lakukan percepatan," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/9/2017).

Saat pemerintah pusat melakukan moratorium Pulau G dan H, pihak pengembang diminta melengkapi sejumlah persyaratan. Salah satunya adalah analisis dampak lingkungan (amdal) di Pulau G.

Baca: MA Tolak Kasasi Walhi dan Kiara soal Izin Reklamasi Pulau G

Saat moratorium diberlakukan, pengembang dinilai melakukan pelanggaran karena pembangunan pulau dilakukan di atas jaringan kabel listrik PLN.

"Kajian PLN yang direstui Kementerian Lingkungan Hidup akan kita adopsi itu," kata Saefullah.

Saat ini, Saefullah melakukan rapat internal bersama pengembang untuk menyelesaikan amdal tersebut.

Senin depan, dia akan kembali bertemu dengan pemerintah pusat dengan membawa amdal yang sudah diperbaiki.

"Ya mudah-mudahan hari Senin dicabut (moratoriumnya), buat apa lagi sih ditahan-tahan, orang juga sudah tanggung kerja," kata dia.

Sebelum ini pemerintah pusat sudah mencabut moratorium Pulau C dan Pulau D.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pengembang Pulau C dan D yaitu PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan PT Agung Sedayu Group) sudah melaksanakan 11 poin yang menjadi sanksi mereka.

"Kita kan beri sanksi administratif Pulau C dan D yang di dalam catatan Kementerian LHK 14 bulan lalu, ada 11 poin dan (sekarang) 11 poin itu mereka sudah selesaikan," ujar Siti di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Rabu (6/9/2017).

Baca: Sebulan Lagi, Pengembang Pulau G Wajib Serahkan Amdal ke KLHK



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari Bebas

Eks Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari Bebas

Megapolitan
Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Megapolitan
Video Pengemudi Bus dan Mobil Pribadi Adu Mulut di Jalan Viral

Video Pengemudi Bus dan Mobil Pribadi Adu Mulut di Jalan Viral

Megapolitan
11 Pasien Covid-19 di The Green Hotel Dipindahkan ke RS Darurat Stadion Patriot Bekasi

11 Pasien Covid-19 di The Green Hotel Dipindahkan ke RS Darurat Stadion Patriot Bekasi

Megapolitan
Pengunjung Kota Tua Mencapai 2.412 Orang pada Jumat Kemarin

Pengunjung Kota Tua Mencapai 2.412 Orang pada Jumat Kemarin

Megapolitan
Kongres Sumpah Pemuda Ternyata Pernah Digelar di Area Gereja Katedral

Kongres Sumpah Pemuda Ternyata Pernah Digelar di Area Gereja Katedral

Megapolitan
Duka Tukang Gali Harian di Tengah Pandemi, Bertahan dengan Rp 250.000 Sebulan

Duka Tukang Gali Harian di Tengah Pandemi, Bertahan dengan Rp 250.000 Sebulan

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Warga Pakistan karena Kesal Diklakson

Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Warga Pakistan karena Kesal Diklakson

Megapolitan
5 Wisatawan Diminta Pulang Usai Jalani Rapid Test di Stasiun Bogor

5 Wisatawan Diminta Pulang Usai Jalani Rapid Test di Stasiun Bogor

Megapolitan
Update 30 Oktober: Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.159, Bertambah 19 Kasus

Update 30 Oktober: Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.159, Bertambah 19 Kasus

Megapolitan
BNPB Minta Depok Segera Isolasi OTG Covid-19 di Lokasi Khusus

BNPB Minta Depok Segera Isolasi OTG Covid-19 di Lokasi Khusus

Megapolitan
KPU Tetapkan Jadwal Debat Kandidat Pilkada Tangsel: 22 November dan 3 Desember 2020

KPU Tetapkan Jadwal Debat Kandidat Pilkada Tangsel: 22 November dan 3 Desember 2020

Megapolitan
Libur Panjang, 509.140 kendaraan Tinggalkan Jakarta

Libur Panjang, 509.140 kendaraan Tinggalkan Jakarta

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 30 Oktober: Total 7.116 Kasus di Depok

[UPDATE] Grafik Covid-19 30 Oktober: Total 7.116 Kasus di Depok

Megapolitan
Polemik Lokasi Khusus Isolasi OTG Covid-19 di Depok, Kini BNPB Sebut Wisma Makara UI Boleh Dipakai

Polemik Lokasi Khusus Isolasi OTG Covid-19 di Depok, Kini BNPB Sebut Wisma Makara UI Boleh Dipakai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X