Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Antikorupsi Minta KPK Terbitkan Sprindik Baru untuk Novanto

Kompas.com - 01/10/2017, 10:09 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

Kompas TV Sesakti apakah Setya Novanto dalam persolan kasus hukum karena selalu lolos dari belitan hukum?


JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat sipil antikorupsi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan kembali surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Setya Novanto. Masyarakat antikorupsi itu meminta KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka.

Dukungan terhadap KPK tersebut disampaikan masyarakat antikorupsi saat menggelar aksi di lokasi car free day, Bundaran HI, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2017).

"Kami mendorong KPK terbitkan sprindik baru buat SN, agar SN segera diadili dan ditahan," ujar Tibiko Jabbar, seorang peserta aksi masyarakat antikrupsi.

Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut menilai, Novanto menggunakan cara klasik untuk menghindari proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Novanto dinilai telah merencanakan strategi untuk meloloskan diri dari jerat hukum.

"Kasus yang seharusnya menjerat SN bukan hanya e-KTP. Banyak kasus yang sampai saat ini diungkap. SN ibarat belut yang kena oli, dia lolos lagi," kata Tibiko.

(baca: Kecewa pada Putusan Praperadilan Novanto, Massa Antikorupsi Gelar Aksi di CFD)

Dalam aksi ini, massa menggunakan pakaian serba hitam. Mereka mengungkapkan rasa kecewa atas putusan praperadilan yang membebaskan Novanto dari status tersangka.

Para peserta aksi mengangkat poster berisi dukungan terhadap KPK. Salah satu poster bertuliskan "Sprindik Baru buat Papa".

Dalam sidang putusan praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2017), hakim tunggal Cepi Iskandar menilai penetapan tersangka Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah.

KPK pun diminta untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya.

Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari Hakim Cepi membuat putusan tersebut.

(baca: Putusan Praperadilan Novanto Dinilai Beri Celah Korupsi Bersama-sama)

Pertama, Cepi menilai penetapan tersangka Novanto oleh KPK sudah dilakukan di awal penyidikan. Menurut Cepi, harusnya penetapan tersangka dilakukan di akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal itu untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.

Selain itu, Cepi juga menilai alat bukti yang diajukan berasal dari penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi E-KTP.

Menurut Cepi, alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bus yang 'Digetok' Tarif Parkir Liar di Istiqlal Ternyata Bawa Rombongan Pondok Pesantren dari Bandung

Bus yang "Digetok" Tarif Parkir Liar di Istiqlal Ternyata Bawa Rombongan Pondok Pesantren dari Bandung

Megapolitan
Antisipasi Judi Online, Wali Kota Tangsel Cek Ponsel Para ASN

Antisipasi Judi Online, Wali Kota Tangsel Cek Ponsel Para ASN

Megapolitan
Virgoun Suruh Kru Band Beli Sabu, 1 Gram Seharga Rp 1,6 Juta

Virgoun Suruh Kru Band Beli Sabu, 1 Gram Seharga Rp 1,6 Juta

Megapolitan
Bus Digetok Tarif Parkir Liar Rp 300.000 di Depan Masjid Istiqlal, padahal Hanya Turunkan Penumpang

Bus Digetok Tarif Parkir Liar Rp 300.000 di Depan Masjid Istiqlal, padahal Hanya Turunkan Penumpang

Megapolitan
Sebelum Ditangkap Polisi, Virgoun Akui Pernah Konsumsi Narkoba pada 2012

Sebelum Ditangkap Polisi, Virgoun Akui Pernah Konsumsi Narkoba pada 2012

Megapolitan
Ulah Sopir Taksi 'Online' di Ancol, Serempet Mobil Seorang Wanita lalu Berupaya Kabur hingga Bikin Korban Terseret

Ulah Sopir Taksi "Online" di Ancol, Serempet Mobil Seorang Wanita lalu Berupaya Kabur hingga Bikin Korban Terseret

Megapolitan
Kronologi Dua Bus Digetok Tarif Parkir Liar Rp 300.000 di Masjid Istiqlal

Kronologi Dua Bus Digetok Tarif Parkir Liar Rp 300.000 di Masjid Istiqlal

Megapolitan
Warga: Kami Sudah Lapor ke Dishub Terkait Pungli di Jalan Samping RPTRA Kalijodo, tapi Tak Ditanggapi

Warga: Kami Sudah Lapor ke Dishub Terkait Pungli di Jalan Samping RPTRA Kalijodo, tapi Tak Ditanggapi

Megapolitan
Akhir Pelarian Pria di Tangsel yang Sekap dan Aniaya Pacar, Dibekuk Saat Sembunyi di Rumah Kakak Ipar

Akhir Pelarian Pria di Tangsel yang Sekap dan Aniaya Pacar, Dibekuk Saat Sembunyi di Rumah Kakak Ipar

Megapolitan
DPP PKS Beri Restu Atang Trisnanto Maju Pilkada Bogor 2024

DPP PKS Beri Restu Atang Trisnanto Maju Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Polisi: Wanita yang Ditangkap Bersama Virgoun adalah Kerabat Dekatnya

Polisi: Wanita yang Ditangkap Bersama Virgoun adalah Kerabat Dekatnya

Megapolitan
Anjing yang Gigit Bocah di Kebayoran Lama Dikarantina

Anjing yang Gigit Bocah di Kebayoran Lama Dikarantina

Megapolitan
Pembunuhan Pedagang Perabot di Duren Sawit, Dihabisi lalu Motor Dibawa Kabur Putrinya

Pembunuhan Pedagang Perabot di Duren Sawit, Dihabisi lalu Motor Dibawa Kabur Putrinya

Megapolitan
Rumah Subsidi Pemerintah di Cikarang Dijarah, Pengamat: Bank dan Pemilik Tidak Peduli dengan Nilai Bangunan

Rumah Subsidi Pemerintah di Cikarang Dijarah, Pengamat: Bank dan Pemilik Tidak Peduli dengan Nilai Bangunan

Megapolitan
Motor Melintas Harus Bayar Rp 5.000, Warga Keluhkan Dugaan Pungli di Samping Kalijodo

Motor Melintas Harus Bayar Rp 5.000, Warga Keluhkan Dugaan Pungli di Samping Kalijodo

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com