Djarot Tolak Permintaan DPRD DKI Sekali Rapat Dibayar Rp 3 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai besaran kenaikan tunjangan yang diajukan DPRD DKI tidak rasional. Contohnya, anggaran untuk biaya rapat pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta. Djarot langsung menolak mentah-mentah usulan itu.

"Ada biaya rapat, satu orang pimpinan itu Rp 3 juta sekali rapat, kemudian maksimal satu hari tiga kali rapat. Saya enggak mau!" kata Djarot di Lapangan IRTI Monumen Nasional, Senin (2/10/2017).

Besar tunjangan rapat yang diusulkan Rp 3 juta untuk ketua DPRD, Rp 2 juta untuk wakil ketua DPRD, dan Rp 500.000 untuk anggota Dewan. Menurut Djarot, besar tunjangan yang diajukan begitu besar.

"Coba itu dikalikan, enggak bisa aku bilang gitu ya," kata Djarot.

Baca juga: Djarot Tolak Kenaikan Tunjangan DPRD DKI karena Dianggap Fantastis

Djarot dan DPRD DKI Jakarta belum sepakat terkait besar kenaikan tunjangan dalam Peraturan Gubernur tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan. Akibatnya, pekan lalu APBD-Perubahan yang seharusnya sudah disahkan, tidak kunjung diparipurnakan.

Djarot berharap DPRD DKI Jakarta bisa memisahkan masalah pengesahan APBD-P dengan pergub hak keuangan anggota Dewan. Dengan demikian, APBD-P bisa disahkan terlebih dahulu sebelum pergub diteken.

"Saya tidak mau di akhir-akhir ini kemudian saling sandera, lurus saja sesuai aturan itu saja. Makanya APBD-P disetujui dulu. Alhamdulilah, baru pergubnya," kata Djarot.