Puji E-Budgeting, KPK Rayu Djarot Beri Sistem Gratis ke Daerah Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim koordinasi supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mendampingi kinerja pejabat DKI selama tiga bulan terakhir. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, laporan tim KPK itu begitu baik, khususnya terkait sistem penganggaran yang ada di Pemprov DKI Jakarta.

"Apa yang direncanakan disambungkan dengan anggarannya, e-budgeting dan e-planing harus terintegrasi sehingga masyarakat bisa melihat ada gak yang menyimpang dan berubah," ujar Basaria di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (4/10/2017).

Basaria lalu merayu Djarot agar mau membagikan sistem elektronik tersebut kepada daerah-daerah lain. Dengan demikian, sistem itu bisa diterapkan di daerah lain juga.

Basaria ingin Pemprov DKI Jakarta menjadi role model dalam sistem penganggaran di Indonesia. Kata dia, tim KPK siap membantu untuk menyempurnakan sistem itu.

Baca juga: Saat Basaria Ajak Djarot dan DPRD DKI Bayangkan Ditangkap KPK

"Nanti dengan beberapa perbaikan, best practice yang ada di sini akan kami ambil dan dibuat jadi contoh. Saya yakin Pak Gubernur akan memberikan gratis ya Pak. Akan kami ambil dan diberikan ke daerah lain," kata Basaria.

Sambil tersenyum, Djarot mengangguk-angguk dari kursinya.

Selain masalah sistem elektronik, Basaria juga senang karena banyak komitmen yang ada sudah di internal Pemprov DKI. Komitmen tersebut terkait transparansi anggaran di DKI Jakarta.

"Kalau kita bicara penindakan dan pemberantasan terhadap korupsi, maka yang paling penting adalah transparan. Tidak ada kata pemberantasan korupsi kalau tidak dilakukan secara transparan," kata Basaria.