Kompas.com - 06/10/2017, 13:42 WIB
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (6/10/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (6/10/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, hari Jumat (6/10/2017) ini, Pemprov DKI Jakarta akan mengirim surat kepada DPRD DKI Jakarta untuk melanjutkan pembahasan dan mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi.

Pengiriman surat tersebut dilakukan menyusul terbitnya surat pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim).

"Kepada DPRD mohon untuk segera dibahas dan disetujui bersama, dilakukan paripurna persetujuan untuk perda. Kami bersurat hari ini," kata Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (6/10/2017).

Baca juga: Kata Menteri Siti soal Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta

Kedua raperda yang dimaksud yakni revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).

Pemprov DKI Jakarta juga akan mengirim surat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Tadi surat kepada DPRD dan surat kepada Menteri ATR sudah ditanda tangan oleh Pak Gubernur. Kami segera layangkan. Untuk ATR persetujuan substansi," kata Tuty.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menginformasikan pencabutan moratorium 17 pulau reklamasi kepada semua pihak, termasuk pengembang ke-17 pulau tersebut.

Menko Maritim Luhut B Panjaitan telah mengeluarkan Surat Menko Maritim Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017.

Surat yang ditandatangani Luhut itu berbunyi, "Dengan ini diberitahukan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi."

Lihat juga:Moratorium Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta Resmi Dicabut

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kata Polisi soal Alasan Rachel Vennya Pakai Nopol RFS

Ini Kata Polisi soal Alasan Rachel Vennya Pakai Nopol RFS

Megapolitan
Tewas dalam Kecelakaan Bus Transjakarta, Dadan Terpental Jauh dari Kursi

Tewas dalam Kecelakaan Bus Transjakarta, Dadan Terpental Jauh dari Kursi

Megapolitan
Kejaksaan Masih Cari Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Siapkan 8 Jaksa

Kejaksaan Masih Cari Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Siapkan 8 Jaksa

Megapolitan
Proses Lelang Belum Selesai, Revitalisasi Tugu Pamulang Mundur dari Rencana Awal

Proses Lelang Belum Selesai, Revitalisasi Tugu Pamulang Mundur dari Rencana Awal

Megapolitan
Polisi Periksa 5 Saksi untuk Ungkap Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta yang Tewaskan 2 Orang

Polisi Periksa 5 Saksi untuk Ungkap Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta yang Tewaskan 2 Orang

Megapolitan
Dikeluhkan Ambil Foto Perumahan Tanpa Izin, Google Minta Maaf dan Hapus Pemetaan Perumahannya

Dikeluhkan Ambil Foto Perumahan Tanpa Izin, Google Minta Maaf dan Hapus Pemetaan Perumahannya

Megapolitan
Mobil Keluar Jalur dan Terbalik di Puri Kembangan, Pengemudi Luka-luka

Mobil Keluar Jalur dan Terbalik di Puri Kembangan, Pengemudi Luka-luka

Megapolitan
Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Utara

Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Utara

Megapolitan
Kasus Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga, Istri Korban Kecewa RS di Salemba Berbohong

Kasus Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga, Istri Korban Kecewa RS di Salemba Berbohong

Megapolitan
Harga Minyak Goreng Naik, Pedagang dan Pemegang KJP Bisa Dapat Lebih Murah di Mini DC

Harga Minyak Goreng Naik, Pedagang dan Pemegang KJP Bisa Dapat Lebih Murah di Mini DC

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: Tambah 5 Kasus di Kota Tangerang, 23 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 27 Oktober: Tambah 5 Kasus di Kota Tangerang, 23 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Pemkot Depok Kucurkan 'Uang Lelah' Rp 85 Juta untuk Atlet yang Berlaga di PON Papua

Pemkot Depok Kucurkan "Uang Lelah" Rp 85 Juta untuk Atlet yang Berlaga di PON Papua

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: 8 Pasien Covid-19 di Depok Selesai Isolasi, 1 Orang Wafat

UPDATE 27 Oktober: 8 Pasien Covid-19 di Depok Selesai Isolasi, 1 Orang Wafat

Megapolitan
Kelurahan Duri Kepa Tak Kembalikan Pinjaman Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas Lapor Polisi

Kelurahan Duri Kepa Tak Kembalikan Pinjaman Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas Lapor Polisi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Waspada Banjir Lagi

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Waspada Banjir Lagi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.