JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, pada masa kampanye Pilkada DKI 2017 telah dengan tegas menyatakan bahwa mereka menolak reklamasi di pantai utara Jakarta.

"Mengapa kita menolak reklamasi, karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolan lingkungan," kata Anies saat debat putaran kedua Pilkada DKI 2017 pada 12 April 2017.

Dalam beberapa kesempatan selama masa kampanye itu, Anies sering mengungkapkan niatnya menghentikan reklamasi dan menyelamatkan nelayan di Jakarta Utara. Menurut Anies, jika reklamasi tetap dilanjutkan, lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

Sandiaga juga menyuarakan hal yang sama.  "Kami mengambil keputusan untuk dihentikan (proyek reklamasi)," kata Sandiaga di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, pada 17 Maret 2017.

Sandiaga menambahkan, jika reklamasi dihentikan, ia akan mengajak masyarakat dan pengembang berembuk. "Kami mau win-win solution, warga diberikan kemenangan, tetapi yang investasi dipastikan juga tidak dirugikan, yang sudah beli tanah di sana juga bisa mendapatkan uang kembali," kata Sandiaga saat itu.

Baca juga: Sandiaga Tegaskan Lagi, Pihaknya Tolak Reklamasi

Beberapa saat setelah pilkada, Anies dan Sandi tetap konsisten dengan penolakan mereka terhadap reklamasi.

"Kami juga pastikan jangan diteruskan itu reklamasi. Resep mujarab kalau reklamasi dijalankan bakal merata banjir di Jakarta," kata Anies di Bukit Duri, Jakarta Selatan, pada 21 Juni 2017.

Sementara Sandi di Tebet, Jakarta Selatan pada 4 Mei 2017, mengatakan, "Reklamasi kami sesuaikan dengan rencana kerja kami yaitu menolak."

Setelah keduanya dikukuhkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, mereka membentuk tim sinkronisasi. Lewat tim itu, semua janji kampanye mereka, termasuk menghentikan reklamasi, diformulasikan untuk jadi kebijakan yang bisa masuk dalam program kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tim sinkronisasi yang dipimpin Sudirman Said itu membahas topik penghentian reklamasi.  Sudirman beberapa kali menemui pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membahas soal reklamasi.

Dalam perkembangan lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah pusat tetap melanjutkan reklamasi. Luhut menegaskan urgensi proyek reklamasi didukung pemerintah pusat, bahwa proyek itu bukan hanya menyangkut kepentingan masyarakat Jakarta tetapi kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan atau nasional.

Setelah beberapa kali pertemuan dan pembahasan teknis, Sudirman mengungkapkan kajian terhadap reklamasi akan jadi poin prioritas dari program kerja Anies-Sandi saat menjabat nanti. Sudirman memastikan, pihaknya akan menunggu hasil audit analisis dampak lingkungan dari keberadaan pulau- pulau reklamasi.

"Setelah Pak Anies dan Pak Sandi dilantik, pasti akan mempelajari semua aspek dan pasti juga akan mendengar dari Pak Gubernur Djarot bahkan pasti akan mendengar juga dari Presiden karena soal reklamasi kan kelihatannya berkaitan dengan pemerintah pusat," kata Sudirman pada 21 Agustus 2017.

Pada 6 Oktober 2017, penghentian sementara atau moratorium pembangunan pulau reklamasi resmi dicabut oleh Luhut melalui Surat Menko Maritim Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 tertanggal 5 Oktober 2017. Dengan begitu, kegiatan pembangunan di pulau reklamasi bisa dilanjutkan kembali.

Apakah Anies dan Sandi aan melawan perintah pusat?

Dalam perkembangan terbaru hari ini, Luhut mengatakan bahwa beberapa waktu lalu, Sandiaga menyambanginya di kantornya untuk membahas soal reklamasi Teluk Jakarta.

"Iya, mereka datang ke mari dan saya sudah jelaskan, nanti Pak Ridwan (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin) yang brief mereka. Jadi enggak usah ribut-ribut di luar, kalau ada yang tidak setuju, beritahu. Karena yang kaji (reklamasi) itu kami-kami semua, jadi jangan buat ada yang aneh-aneh," kata Luhut, Senin, tetang pertemuannya dengan Sandi.

Luhut menegaskan, Anies-Sandiaga tak dapat membatalkan pelaksanaan reklamasi karena kendali dan wewenang berada di tangan pemerintah pusat.

Luhut mengklaim sudah melakukan kajian sebenar-benarnya untuk pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta.

"Semua kami lakukan sesuai aturan yang ada. Kalau ada yang missed ngomong, jangan (ngomong) di publik," kata Luhut.

Lihat juga: Bertemu Sandiaga, Menko Luhut Minta Tak Ribut-ribut soal Reklamasi