Kompas.com - 10/10/2017, 15:28 WIB
Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGSuasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, pada masa kampanye Pilkada DKI 2017 telah dengan tegas menyatakan bahwa mereka menolak reklamasi di pantai utara Jakarta.

"Mengapa kita menolak reklamasi, karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolan lingkungan," kata Anies saat debat putaran kedua Pilkada DKI 2017 pada 12 April 2017.

Dalam beberapa kesempatan selama masa kampanye itu, Anies sering mengungkapkan niatnya menghentikan reklamasi dan menyelamatkan nelayan di Jakarta Utara. Menurut Anies, jika reklamasi tetap dilanjutkan, lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

Sandiaga juga menyuarakan hal yang sama.  "Kami mengambil keputusan untuk dihentikan (proyek reklamasi)," kata Sandiaga di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, pada 17 Maret 2017.

Sandiaga menambahkan, jika reklamasi dihentikan, ia akan mengajak masyarakat dan pengembang berembuk. "Kami mau win-win solution, warga diberikan kemenangan, tetapi yang investasi dipastikan juga tidak dirugikan, yang sudah beli tanah di sana juga bisa mendapatkan uang kembali," kata Sandiaga saat itu.

Baca juga: Sandiaga Tegaskan Lagi, Pihaknya Tolak Reklamasi

Beberapa saat setelah pilkada, Anies dan Sandi tetap konsisten dengan penolakan mereka terhadap reklamasi.

"Kami juga pastikan jangan diteruskan itu reklamasi. Resep mujarab kalau reklamasi dijalankan bakal merata banjir di Jakarta," kata Anies di Bukit Duri, Jakarta Selatan, pada 21 Juni 2017.

Sementara Sandi di Tebet, Jakarta Selatan pada 4 Mei 2017, mengatakan, "Reklamasi kami sesuaikan dengan rencana kerja kami yaitu menolak."

Setelah keduanya dikukuhkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, mereka membentuk tim sinkronisasi. Lewat tim itu, semua janji kampanye mereka, termasuk menghentikan reklamasi, diformulasikan untuk jadi kebijakan yang bisa masuk dalam program kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tim sinkronisasi yang dipimpin Sudirman Said itu membahas topik penghentian reklamasi.  Sudirman beberapa kali menemui pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membahas soal reklamasi.

Dalam perkembangan lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah pusat tetap melanjutkan reklamasi. Luhut menegaskan urgensi proyek reklamasi didukung pemerintah pusat, bahwa proyek itu bukan hanya menyangkut kepentingan masyarakat Jakarta tetapi kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan atau nasional.

Setelah beberapa kali pertemuan dan pembahasan teknis, Sudirman mengungkapkan kajian terhadap reklamasi akan jadi poin prioritas dari program kerja Anies-Sandi saat menjabat nanti. Sudirman memastikan, pihaknya akan menunggu hasil audit analisis dampak lingkungan dari keberadaan pulau-pulau reklamasi.

"Setelah Pak Anies dan Pak Sandi dilantik, pasti akan mempelajari semua aspek dan pasti juga akan mendengar dari Pak Gubernur Djarot bahkan pasti akan mendengar juga dari Presiden karena soal reklamasi kan kelihatannya berkaitan dengan pemerintah pusat," kata Sudirman pada 21 Agustus 2017.

Pada 6 Oktober 2017, penghentian sementara atau moratorium pembangunan pulau reklamasi resmi dicabut oleh Luhut melalui Surat Menko Maritim Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 tertanggal 5 Oktober 2017. Dengan begitu, kegiatan pembangunan di pulau reklamasi bisa dilanjutkan kembali.

Apakah Anies dan Sandi aan melawan perintah pusat?

Dalam perkembangan terbaru hari ini, Luhut mengatakan bahwa beberapa waktu lalu, Sandiaga menyambanginya di kantornya untuk membahas soal reklamasi Teluk Jakarta.

"Iya, mereka datang ke mari dan saya sudah jelaskan, nanti Pak Ridwan (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin) yang brief mereka. Jadi enggak usah ribut-ribut di luar, kalau ada yang tidak setuju, beritahu. Karena yang kaji (reklamasi) itu kami-kami semua, jadi jangan buat ada yang aneh-aneh," kata Luhut, Senin, tetang pertemuannya dengan Sandi.

Luhut menegaskan, Anies-Sandiaga tak dapat membatalkan pelaksanaan reklamasi karena kendali dan wewenang berada di tangan pemerintah pusat.

Luhut mengklaim sudah melakukan kajian sebenar-benarnya untuk pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta.

"Semua kami lakukan sesuai aturan yang ada. Kalau ada yang missed ngomong, jangan (ngomong) di publik," kata Luhut.

Lihat juga: Bertemu Sandiaga, Menko Luhut Minta Tak Ribut-ribut soal Reklamasi

Kompas TV Polemik kelanjutan proyek reklamasi di wilayah utara Jakarta terus bergulir.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 75,4 Persen

UPDATE 24 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 75,4 Persen

Megapolitan
Tangsel Tetap PPKM Level 2, PTM dan WFO Dibatasi 50 Persen

Tangsel Tetap PPKM Level 2, PTM dan WFO Dibatasi 50 Persen

Megapolitan
Dari 43 Sekolah yang Sempat Ditutup karena Covid-19, 40 di Antaranya Sudah Kembali Dibuka

Dari 43 Sekolah yang Sempat Ditutup karena Covid-19, 40 di Antaranya Sudah Kembali Dibuka

Megapolitan
UPDATE 24 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 131, Pasien Dirawat Bertambah 124

UPDATE 24 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 131, Pasien Dirawat Bertambah 124

Megapolitan
PPKM Level 2 Kota Tangerang Diperpanjang hingga 31 Januari

PPKM Level 2 Kota Tangerang Diperpanjang hingga 31 Januari

Megapolitan
Aturan Makan di Restoran di Jakarta Selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Aturan Makan di Restoran di Jakarta Selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Megapolitan
Pemkot Tangerang Terapkan PTM 50 Persen dan Wacanakan Siswa SD Belajar Daring

Pemkot Tangerang Terapkan PTM 50 Persen dan Wacanakan Siswa SD Belajar Daring

Megapolitan
Bentak Ibu Korban Pencabulan, Pengacara Diduga Kesal Kliennya Diseret ke Pengadilan Lagi

Bentak Ibu Korban Pencabulan, Pengacara Diduga Kesal Kliennya Diseret ke Pengadilan Lagi

Megapolitan
Kecurigaan Keluarga Kakek yang Tewas Dikeroyok karena Dituduh Maling

Kecurigaan Keluarga Kakek yang Tewas Dikeroyok karena Dituduh Maling

Megapolitan
Duduk Perkara Konvoi Mobil Disetop Polisi karena Berfoto di Tol Andara

Duduk Perkara Konvoi Mobil Disetop Polisi karena Berfoto di Tol Andara

Megapolitan
Jakarta Tetap PPKM Level 2, Mal Buka hingga 21.00, Kapasitas 50 Persen

Jakarta Tetap PPKM Level 2, Mal Buka hingga 21.00, Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
Konvoi Mobil Mewah Berkendara Pelan dan Ambil Dokumentasi di Tol, Tak Ditilang Polisi karena Kooperatif

Konvoi Mobil Mewah Berkendara Pelan dan Ambil Dokumentasi di Tol, Tak Ditilang Polisi karena Kooperatif

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Gelar Operasi Pasar untuk Pastikan Stok dan Harga Minyak Goreng Terjangkau

Pemprov DKI Akan Gelar Operasi Pasar untuk Pastikan Stok dan Harga Minyak Goreng Terjangkau

Megapolitan
Jakarta Akan Punya 5 Lapangan Sepakbola Berstandar FIFA, Ini Lokasinya

Jakarta Akan Punya 5 Lapangan Sepakbola Berstandar FIFA, Ini Lokasinya

Megapolitan
43 Sekolah di Jakarta Ditutup Sementara Akibat Covid-19, Ini Daftarnya

43 Sekolah di Jakarta Ditutup Sementara Akibat Covid-19, Ini Daftarnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.