Wewenang Reklamasi Jakarta, Pemerintah Pusat atau Gubernur DKI?

Kompas.com - 11/10/2017, 10:43 WIB
Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGSuasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini mencabut moratorium izin reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta. Artinya, pengembang-pengembang itu dapat kembali melanjutkan aktivitas reklamasi Teluk Jakarta.

Pencabutan moratoriun ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 untuk mencabut moratorium reklamasi yang ditetapkan Menko Kemaritiman sebelumnya, Rizal Ramli. Menurut Luhut, surat tersebut telah dikirim ke Pemprov DKI Jakarta.

"Semua ketentuan yang berlaku dari semua Kementerian/Lembaga yang terlibat itu tidak ada masalah. Sampai rekayasa teknologi dari PLN, Pertamina itu semua sudah kami lakukan," kata Luhut, Senin (9/10/2017).

Luhut menegaskan, kewenangan reklamasi Teluk Jakarta berada sepenuhnya di tangan Pemerintah Pusat. Sehingga, tidak ada pihak manapun yang berhak membatalkan pelaksaannnya, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode mendatang yang akan dipimpin Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Baca: Bertemu Sandiaga, Menko Luhut Minta Tak Ribut-ribut soal Reklamasi

"Jadi enggak usah ribut-ribut di luar, kalau ada yang tidak setuju, beri tahu. Karena yang kaji (reklamasi) itu kami-kami semua, jadi jangan buat ada yang aneh-aneh," kata Luhut.

Jika merunut setahun ke belakang, institusi pemerintah yang berwenang atas reklamasi Teluk Jakarta sebenarnya masih simpang siur.

Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selalu bersikukuh bahwa wewenang reklamasi Teluk Jakarta ada di tangannnya. Hal itu pernah diucapkannya saat Rizal menerbitkan moratorium reklamasi. Ahok menganggap Gubernur DKI sudah diberikan delegasi dari Pemerintah Pusat.

Baca: Moratorium Dicabut, Bagaimana Nasib Status Lahan Pulau Reklamasi?

"Delegasinya itu ada, kamu tanya deh sama mereka (Pemerintah Pusat). Ada pasalnya kok. Tetapi, jangan aku yang ngomong. Wawancara Setneg, Seskab saja deh," ujar Ahok kepada para wartawan di Balai Kota, Rabu (6/4/2016).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tetapkan 6 Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI AD di Jakarta Utara

Polisi Tetapkan 6 Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI AD di Jakarta Utara

Megapolitan
4 Petugas Terima Status Terdakwa Kebakaran Lapas Tangerang, Kuasa Hukum: Karena Mereka yang Tugas Saat Itu

4 Petugas Terima Status Terdakwa Kebakaran Lapas Tangerang, Kuasa Hukum: Karena Mereka yang Tugas Saat Itu

Megapolitan
Pasien di Wisma Atlet Melonjak, Banyak yang Baru Pulang dari Luar Negeri, Ini Asal Negaranya

Pasien di Wisma Atlet Melonjak, Banyak yang Baru Pulang dari Luar Negeri, Ini Asal Negaranya

Megapolitan
Wagub DKI Yakin Jakarta Akan Jadi Pusat Ekonomi meski Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Wagub DKI Yakin Jakarta Akan Jadi Pusat Ekonomi meski Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Megapolitan
Imbas Jalan Ahmad Yani Pulogadung Banjir, Gerbang Tol Cempaka Putih Ditutup Sementara

Imbas Jalan Ahmad Yani Pulogadung Banjir, Gerbang Tol Cempaka Putih Ditutup Sementara

Megapolitan
Kuasa Hukum Terdakwa Tunggu Dakwaan Dibacakan Untuk Siapkan Pembelaan

Kuasa Hukum Terdakwa Tunggu Dakwaan Dibacakan Untuk Siapkan Pembelaan

Megapolitan
Jadi Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, 4 Petugas Tak Ditahan dan Masih Bekerja

Jadi Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, 4 Petugas Tak Ditahan dan Masih Bekerja

Megapolitan
Banjir 60-70 Cm di Jalan Letjend R Suprapto, Lalu Lintas Dialihkan Sementara

Banjir 60-70 Cm di Jalan Letjend R Suprapto, Lalu Lintas Dialihkan Sementara

Megapolitan
19 Titik di Jakarta Terendam Banjir, Termasuk Jalan Depan Monas

19 Titik di Jakarta Terendam Banjir, Termasuk Jalan Depan Monas

Megapolitan
Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Jakarta Utara Terendam Banjir

Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Jakarta Utara Terendam Banjir

Megapolitan
Jalan Ahmad Yani Pulogadung Terendam Banjir Setinggi 50 Sentimeter, Arus Lalu Lintas Tersendat

Jalan Ahmad Yani Pulogadung Terendam Banjir Setinggi 50 Sentimeter, Arus Lalu Lintas Tersendat

Megapolitan
Aksi Curanmor yang Diduga Dilakukan Pasangan Suami Istri di Bekasi Terekam CCTV

Aksi Curanmor yang Diduga Dilakukan Pasangan Suami Istri di Bekasi Terekam CCTV

Megapolitan
Wagub DKI Benarkan Kasus Probable Omicron Ditemukan di Satu Sekolah di Jakarta Timur

Wagub DKI Benarkan Kasus Probable Omicron Ditemukan di Satu Sekolah di Jakarta Timur

Megapolitan
Jalan Bungur Raya Terendam Banjir 20 Cm, Arus Lalu Lintas Tersendat

Jalan Bungur Raya Terendam Banjir 20 Cm, Arus Lalu Lintas Tersendat

Megapolitan
Polisi Buru 4 Pelaku Pengeroyokan TNI AD, Satu di Antaranya Diduga Tusuk Korban hingga Tewas

Polisi Buru 4 Pelaku Pengeroyokan TNI AD, Satu di Antaranya Diduga Tusuk Korban hingga Tewas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.