Kompas.com - 11/10/2017, 10:43 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini mencabut moratorium izin reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta. Artinya, pengembang-pengembang itu dapat kembali melanjutkan aktivitas reklamasi Teluk Jakarta.

Pencabutan moratoriun ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 untuk mencabut moratorium reklamasi yang ditetapkan Menko Kemaritiman sebelumnya, Rizal Ramli. Menurut Luhut, surat tersebut telah dikirim ke Pemprov DKI Jakarta.

"Semua ketentuan yang berlaku dari semua Kementerian/Lembaga yang terlibat itu tidak ada masalah. Sampai rekayasa teknologi dari PLN, Pertamina itu semua sudah kami lakukan," kata Luhut, Senin (9/10/2017).

Luhut menegaskan, kewenangan reklamasi Teluk Jakarta berada sepenuhnya di tangan Pemerintah Pusat. Sehingga, tidak ada pihak manapun yang berhak membatalkan pelaksaannnya, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode mendatang yang akan dipimpin Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Baca: Bertemu Sandiaga, Menko Luhut Minta Tak Ribut-ribut soal Reklamasi

"Jadi enggak usah ribut-ribut di luar, kalau ada yang tidak setuju, beri tahu. Karena yang kaji (reklamasi) itu kami-kami semua, jadi jangan buat ada yang aneh-aneh," kata Luhut.

Jika merunut setahun ke belakang, institusi pemerintah yang berwenang atas reklamasi Teluk Jakarta sebenarnya masih simpang siur.

Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selalu bersikukuh bahwa wewenang reklamasi Teluk Jakarta ada di tangannnya. Hal itu pernah diucapkannya saat Rizal menerbitkan moratorium reklamasi. Ahok menganggap Gubernur DKI sudah diberikan delegasi dari Pemerintah Pusat.

Baca: Moratorium Dicabut, Bagaimana Nasib Status Lahan Pulau Reklamasi?

"Delegasinya itu ada, kamu tanya deh sama mereka (Pemerintah Pusat). Ada pasalnya kok. Tetapi, jangan aku yang ngomong. Wawancara Setneg, Seskab saja deh," ujar Ahok kepada para wartawan di Balai Kota, Rabu (6/4/2016).

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan ucapan Ahok. Pram menekankan, proyek reklamasi pada dasarnya merupakan wewenang Pemerintah Pusat yang didelegasikan ke Gubernur DKI.

"Dalam Pasal 4 Kepres itu, wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura Jakarta itu berada pada Gubernur DKI Jakarta," ujar Pramono di kantornya pada sekitar April 2016. Selama menjabat sebagai gubernur, Ahok selalu berpegang pada Kepres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Baca: Hakim Cabut SK Ahok, Reklamasi Pulau G Ditunda sampai Berkekuatan Hukum Tetap

Menurut Pasal 4 peraturan tersebut, wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantai utara ada pada gubernur selaku kepala Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Namun dalam perkembangannya, ada peraturan lain yang juga dijadikan acuan dalam pelaksanaan reklamasi Pantura, yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Dalam sebuah kesempatan, Ahok juga pernah menyatakan kewenangan penuh pelaksaanaan reklamasi di Teluk Jakarta ada di tangan Presiden dan bukan menteri.

Baca: Gubernur DKI Minta Rekomendasi soal Raperda Reklamasi, Ini Kata KPK

"Seorang menteri tidak bisa mengeluarkan surat pemberhentian karena dasar hukum reklamasi adalah Keppres. Di mana ada negara Keppres bisa kalah dari Kepmen," ujar Ahok kepada majelis hakim saat sidang kasus suap proyek reklamasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Sampai saat ini, pihak Anies-Sandi belum bersedia berkomentar mengenai dicabutnya moratorium reklamasi yang dilakukan Luhut. Mereka menyatakan baru akan mengeluarkan pernyataan setelah dilantik secara resmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2017-2022 pada 16 Oktober mendatang.

Selama kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, pasangan Anies-Sandiaga berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Pada sebuah kesempatan, Sandiaga pernah menyatakan, jika nantinya reklamasi benar-benar dihentikan, pihaknya akan mengajak masyarakat dan pengembang untuk berembuk.

Kompas TV Luhut mengaku perlu bicara dengan Anies -Sandi untuk membatalkan niatnya yang berencana menghentikan proyek reklamasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 22 Mei: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 56 Pasien Dirawat

UPDATE 22 Mei: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 56 Pasien Dirawat

Megapolitan
Saat Napi Teroris Menguasai Rutan Mako Brimob, Rebut Senjata dan Tewaskan 5 Polisi (1)

Saat Napi Teroris Menguasai Rutan Mako Brimob, Rebut Senjata dan Tewaskan 5 Polisi (1)

Megapolitan
BMKG: Waspada Hujan Disertai Petir Siang hingga Sore di Jakbar-Jaksel, Malam di Bodebek

BMKG: Waspada Hujan Disertai Petir Siang hingga Sore di Jakbar-Jaksel, Malam di Bodebek

Megapolitan
2 Motor 'Adu Banteng' di Sukatani Bekasi, Tiga Orang Tewas, Salah Satunya Polisi

2 Motor "Adu Banteng" di Sukatani Bekasi, Tiga Orang Tewas, Salah Satunya Polisi

Megapolitan
Korban Kecelakaan Bus Peziarah di Ciamis Curiga Sopir Lalai Berkendara

Korban Kecelakaan Bus Peziarah di Ciamis Curiga Sopir Lalai Berkendara

Megapolitan
Cerita Salah Satu Korban Kecelakaan di Ciamis, Banyak Lansia Trauma tapi Terus Ditanya Polisi

Cerita Salah Satu Korban Kecelakaan di Ciamis, Banyak Lansia Trauma tapi Terus Ditanya Polisi

Megapolitan
Peziarah Korban Kecelakaan di Ciamis Mengaku Baru Dievakuasi Beberapa Jam Usai Kejadian

Peziarah Korban Kecelakaan di Ciamis Mengaku Baru Dievakuasi Beberapa Jam Usai Kejadian

Megapolitan
Mobil Balap Formula E Akan Konvoi Keliling Monas, 2 Hari Jelang Balapan

Mobil Balap Formula E Akan Konvoi Keliling Monas, 2 Hari Jelang Balapan

Megapolitan
Detik-detik Bus Peziarah Kecelakaan di Ciamis, Sopir Panik dan Berteriak Saat Lewati Jalan Menurun

Detik-detik Bus Peziarah Kecelakaan di Ciamis, Sopir Panik dan Berteriak Saat Lewati Jalan Menurun

Megapolitan
100 UMKM Disebut Bakal Ramaikan Perhelatan Formula E Jakarta 2022

100 UMKM Disebut Bakal Ramaikan Perhelatan Formula E Jakarta 2022

Megapolitan
Bodi Mobil Balap Formula E Tiba di JIS, Akan Dirakit di Ancol pada 27 Mei

Bodi Mobil Balap Formula E Tiba di JIS, Akan Dirakit di Ancol pada 27 Mei

Megapolitan
Video Viral Pengemudi Pajero Marahi dan Tampar Sopir Yaris di Tol, Polisi Telusuri Masalahnya

Video Viral Pengemudi Pajero Marahi dan Tampar Sopir Yaris di Tol, Polisi Telusuri Masalahnya

Megapolitan
Anak Peziarah yang Meninggal Kecelakaan di Ciamis: Saya Lihat Foto, Ibu Sudah Tergeletak...

Anak Peziarah yang Meninggal Kecelakaan di Ciamis: Saya Lihat Foto, Ibu Sudah Tergeletak...

Megapolitan
Tangisan Anak Iringi Pemakaman Peziarah Asal Tangerang yang Meninggal di Ciamis...

Tangisan Anak Iringi Pemakaman Peziarah Asal Tangerang yang Meninggal di Ciamis...

Megapolitan
Rumah di Kemayoran Terbakar akibat Korsleting Listrik, 60 Personel Damkar Dikerahkan

Rumah di Kemayoran Terbakar akibat Korsleting Listrik, 60 Personel Damkar Dikerahkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.