MA Perintahkan Stop Kebijakan Swastanisasi Air di DKI

Kompas.com - 11/10/2017, 12:31 WIB
Gedung Mahkamah Agung.KOMPAS IMAGES / DHONI SETIAWAN Gedung Mahkamah Agung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung ( MA) perintahkan stop kebijakan swastanisasi air di Jakarta. MA menilai swastanisasi air itu telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta.

"Pasca adanya perjanjian kerja sama swastanisasi tersebut pelayanan terhadap pengelolaan air bersih dan air minum warga di DKI Jakarta tidak meningkat dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas," demikian petikan dalam amar putusan Nomor 31 K/Pdt/2017 sebagaimana dikutip Kompas.com dari laman MA, Rabu (11/10/2017).

Selain itu, swastanisasi air tersebut membuat PAM Jaya kehilangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta. MA memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Baca: MA Diharapkan Tolak Banding Pemprov DKI soal Swastanisasi Air

Dengan adanya swastanisasi air, para tergugat telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas air terhadap warga negaranya, khususnya masyarakat DKI Jakarta.

"Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dalam wujud pembuatan perjanjian kerjasama (PKS) tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbaharui dengan perjanjian kerjasama (PKS) tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini," demikian bunyi amar putusan itu.

MA juga menyatakan para tergugat telah merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta. Melalui amar putusannya, MA memerintahkan para tergugat untuk melakukan beberapa hal, yakni:

1. Menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI.

2. Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Melaksanakan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 juncto Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Gugatan yang diajukan warga pada 2011 itu diputuskan di tingkat kasasi oleh MA pada 10 April 2017 oleh hakim ketua Nurul Elmiyah serta dua hakim anggota Panji Widagdo dan Sunarto.

Namun, amar putusan itu baru diunggah ke laman MA, https://putusan.mahkamahagung.go.id/, pada Selasa (10/10/2017). Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah membenarkan putusan tersebut.

"Iya memang benar tanggal 10 April 2017. Di amarnya perintahnya hakim apa, itu yang harus dilaksanakan," ujar Abdullah saat dihubungi Kompas.com.



EditorDian Maharani

Terkini Lainnya

7 Fakta Pengemudi BMW Todongkan Pistol Saat Terjebak Macet di Gambir

7 Fakta Pengemudi BMW Todongkan Pistol Saat Terjebak Macet di Gambir

Megapolitan
Jaringan Pipa Gas 1.732 Kilometer Akan Dibangun di Trans Kalimantan

Jaringan Pipa Gas 1.732 Kilometer Akan Dibangun di Trans Kalimantan

Megapolitan
Sebuah Rumah di Kemayoran Dilalap Si Jago Merah, 1 Orang Meninggal

Sebuah Rumah di Kemayoran Dilalap Si Jago Merah, 1 Orang Meninggal

Megapolitan
Sudinhub Jakpus Pastikan Lokasi Pengendara BMW yang Todongkan Pistol di Gambir adalah Satu Arah

Sudinhub Jakpus Pastikan Lokasi Pengendara BMW yang Todongkan Pistol di Gambir adalah Satu Arah

Megapolitan
Revitalisasi Trotoar Cikini-Kramat Ditargetkan Rampung Desember 2019

Revitalisasi Trotoar Cikini-Kramat Ditargetkan Rampung Desember 2019

Megapolitan
Bisa Curi Tujuh Motor Sehari, Komplotan Ini Jual Motor Curian Seharga Rp 2 Juta

Bisa Curi Tujuh Motor Sehari, Komplotan Ini Jual Motor Curian Seharga Rp 2 Juta

Megapolitan
Setahun Beroperasi, Komplotan Curanmor Ini Gondol 100-an Motor di Bekasi dan Jaktim

Setahun Beroperasi, Komplotan Curanmor Ini Gondol 100-an Motor di Bekasi dan Jaktim

Megapolitan
Polisi Ringkus Komplotan Curanmor Bekasi dan Jaktim Asal Lampung, Pimpinannya Tewas Didor

Polisi Ringkus Komplotan Curanmor Bekasi dan Jaktim Asal Lampung, Pimpinannya Tewas Didor

Megapolitan
Andi Wibowo, Pengemudi BMW yang Todongkan Pistol di Gambir adalah Seorang Direktur

Andi Wibowo, Pengemudi BMW yang Todongkan Pistol di Gambir adalah Seorang Direktur

Megapolitan
 Sambil Menangis, Pengemudi BMW yang Todongkan Pistol di Gambir Mengaku Salah dan Minta Maaf

Sambil Menangis, Pengemudi BMW yang Todongkan Pistol di Gambir Mengaku Salah dan Minta Maaf

Megapolitan
Kivlan Zen Diperiksa Terkait Uang 15.000 Dolar Singapura dari Habil Marati

Kivlan Zen Diperiksa Terkait Uang 15.000 Dolar Singapura dari Habil Marati

Megapolitan
Pengemudi BMW Todongkan Pistol di Gambir karena Tersulut Emosi

Pengemudi BMW Todongkan Pistol di Gambir karena Tersulut Emosi

Megapolitan
Komplotan Bersenjata Api di Tangerang Rampok Emas Senilai Rp 1,6 M, Aksinya Terekam CCTV

Komplotan Bersenjata Api di Tangerang Rampok Emas Senilai Rp 1,6 M, Aksinya Terekam CCTV

Megapolitan
Ini Kronologi Pengendara BMW Keluarkan Pistol Saat Macet di Gambir

Ini Kronologi Pengendara BMW Keluarkan Pistol Saat Macet di Gambir

Megapolitan
Polisi Tangkap Pengemudi BMW yang Keluarkan Pistol di Gambir

Polisi Tangkap Pengemudi BMW yang Keluarkan Pistol di Gambir

Megapolitan

Close Ads X