MA Perintahkan Stop Kebijakan Swastanisasi Air di DKI

Kompas.com - 11/10/2017, 12:31 WIB
Gedung Mahkamah Agung. KOMPAS IMAGES / DHONI SETIAWANGedung Mahkamah Agung.
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung ( MA) perintahkan stop kebijakan swastanisasi air di Jakarta. MA menilai swastanisasi air itu telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta.

"Pasca adanya perjanjian kerja sama swastanisasi tersebut pelayanan terhadap pengelolaan air bersih dan air minum warga di DKI Jakarta tidak meningkat dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas," demikian petikan dalam amar putusan Nomor 31 K/Pdt/2017 sebagaimana dikutip Kompas.com dari laman MA, Rabu (11/10/2017).

Selain itu, swastanisasi air tersebut membuat PAM Jaya kehilangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta. MA memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Baca: MA Diharapkan Tolak Banding Pemprov DKI soal Swastanisasi Air


Dengan adanya swastanisasi air, para tergugat telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas air terhadap warga negaranya, khususnya masyarakat DKI Jakarta.

"Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dalam wujud pembuatan perjanjian kerjasama (PKS) tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbaharui dengan perjanjian kerjasama (PKS) tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini," demikian bunyi amar putusan itu.

MA juga menyatakan para tergugat telah merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta. Melalui amar putusannya, MA memerintahkan para tergugat untuk melakukan beberapa hal, yakni:

1. Menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI.

2. Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Melaksanakan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 juncto Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Gugatan yang diajukan warga pada 2011 itu diputuskan di tingkat kasasi oleh MA pada 10 April 2017 oleh hakim ketua Nurul Elmiyah serta dua hakim anggota Panji Widagdo dan Sunarto.

Namun, amar putusan itu baru diunggah ke laman MA, https://putusan.mahkamahagung.go.id/, pada Selasa (10/10/2017). Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah membenarkan putusan tersebut.

"Iya memang benar tanggal 10 April 2017. Di amarnya perintahnya hakim apa, itu yang harus dilaksanakan," ujar Abdullah saat dihubungi Kompas.com.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harapan Warga kepada Jokowi-Ma'ruf, Lindungi Pengusaha Kecil hingga Buka Lapangan Kerja

Harapan Warga kepada Jokowi-Ma'ruf, Lindungi Pengusaha Kecil hingga Buka Lapangan Kerja

Megapolitan
Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Jalan Sekitar Monas Ditutup

Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Jalan Sekitar Monas Ditutup

Megapolitan
Amankan Pelantikan Presiden, TNI Kerahkan Helikopter hingga Drone

Amankan Pelantikan Presiden, TNI Kerahkan Helikopter hingga Drone

Megapolitan
Situasi Jakarta Kondusif Jelang Pelantikan Presiden-Wapres

Situasi Jakarta Kondusif Jelang Pelantikan Presiden-Wapres

Megapolitan
[JABODETABEK SEPEKAN] Pengakuan Wanita Pengancam Jokowi | Anies Gubernur Rasa Presiden | Tipu Muslihat Djeni

[JABODETABEK SEPEKAN] Pengakuan Wanita Pengancam Jokowi | Anies Gubernur Rasa Presiden | Tipu Muslihat Djeni

Megapolitan
Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Belakang Kompleks Parlemen Senayan Dijaga Ketat

Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Belakang Kompleks Parlemen Senayan Dijaga Ketat

Megapolitan
Ini Pengalihan Lalu Lintas di Seputar Istana Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Ini Pengalihan Lalu Lintas di Seputar Istana Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Ini Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini, Buka Mulai Pukul 6.00 WIB

Ini Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini, Buka Mulai Pukul 6.00 WIB

Megapolitan
Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Jalan Seputar Istana Ditutup

Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Jalan Seputar Istana Ditutup

Megapolitan
Ada Pelantikan Presiden-Wapres, CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan Hari Ini

Ada Pelantikan Presiden-Wapres, CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan Hari Ini

Megapolitan
Petugas Damkar Lepas Cincin Mainan dari Jari Seorang Ibu

Petugas Damkar Lepas Cincin Mainan dari Jari Seorang Ibu

Megapolitan
Yusril Enggan Tanggapi Kemungkinan Jadi Menteri Kabinet Jokowi

Yusril Enggan Tanggapi Kemungkinan Jadi Menteri Kabinet Jokowi

Megapolitan
Perwakilan Pengusaha Sebut Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Memberatkan

Perwakilan Pengusaha Sebut Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Memberatkan

Megapolitan
MUI: KH Ma'ruf Amin Ketua Umum Non Aktif hingga 2020

MUI: KH Ma'ruf Amin Ketua Umum Non Aktif hingga 2020

Megapolitan
Viral Pemalakan Sopir Truk di Tambora, Pelaku Langsung Ditangkap

Viral Pemalakan Sopir Truk di Tambora, Pelaku Langsung Ditangkap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X