Kompas.com - 11/10/2017, 12:31 WIB
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) perintahkan stop kebijakan swastanisasi air di Jakarta. MA menilai swastanisasi air itu telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta.

"Pasca adanya perjanjian kerja sama swastanisasi tersebut pelayanan terhadap pengelolaan air bersih dan air minum warga di DKI Jakarta tidak meningkat dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas," demikian petikan dalam amar putusan Nomor 31 K/Pdt/2017 sebagaimana dikutip Kompas.com dari laman MA, Rabu (11/10/2017).

Selain itu, swastanisasi air tersebut membuat PAM Jaya kehilangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta. MA memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Baca: MA Diharapkan Tolak Banding Pemprov DKI soal Swastanisasi Air

Dengan adanya swastanisasi air, para tergugat telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas air terhadap warga negaranya, khususnya masyarakat DKI Jakarta.

"Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dalam wujud pembuatan perjanjian kerjasama (PKS) tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbaharui dengan perjanjian kerjasama (PKS) tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini," demikian bunyi amar putusan itu.

MA juga menyatakan para tergugat telah merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta. Melalui amar putusannya, MA memerintahkan para tergugat untuk melakukan beberapa hal, yakni:

1. Menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI.

2. Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Melaksanakan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 juncto Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Gugatan yang diajukan warga pada 2011 itu diputuskan di tingkat kasasi oleh MA pada 10 April 2017 oleh hakim ketua Nurul Elmiyah serta dua hakim anggota Panji Widagdo dan Sunarto.

Namun, amar putusan itu baru diunggah ke laman MA, https://putusan.mahkamahagung.go.id/, pada Selasa (10/10/2017). Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah membenarkan putusan tersebut.

"Iya memang benar tanggal 10 April 2017. Di amarnya perintahnya hakim apa, itu yang harus dilaksanakan," ujar Abdullah saat dihubungi Kompas.com.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tol Becakayu Seksi 2A Jakasampurna-Margajaya Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini

Tol Becakayu Seksi 2A Jakasampurna-Margajaya Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini

Megapolitan
Sudin Lingkungan Hidup Jakut Bakal Identifikasi Air Tanah yang Tercemar Bakteri E Coli

Sudin Lingkungan Hidup Jakut Bakal Identifikasi Air Tanah yang Tercemar Bakteri E Coli

Megapolitan
Perempuan Ditusuk di Ratujaya Depok, Pelaku Diduga Sakit Hati karena Cintanya Tak Ditanggapi

Perempuan Ditusuk di Ratujaya Depok, Pelaku Diduga Sakit Hati karena Cintanya Tak Ditanggapi

Megapolitan
Berkas Kasus Penistaan Agama Diterima Kejari Jakbar, Roy Suryo Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba Sebelum Persidangan

Berkas Kasus Penistaan Agama Diterima Kejari Jakbar, Roy Suryo Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba Sebelum Persidangan

Megapolitan
Pemerintah Diminta Tetapkan Makam Syekh Buyut Jenggot sebagai Cagar Budaya

Pemerintah Diminta Tetapkan Makam Syekh Buyut Jenggot sebagai Cagar Budaya

Megapolitan
Ada Kartu Mainan Anak Berisi 'QR Code' Situs Judi, KPAI: Segera Tarik Peredarannya!

Ada Kartu Mainan Anak Berisi "QR Code" Situs Judi, KPAI: Segera Tarik Peredarannya!

Megapolitan
Tanpa Penyangga Leher, Roy Suryo Tinggalkan Kejari Jakbar Sembari Acungkan Ibu Jari

Tanpa Penyangga Leher, Roy Suryo Tinggalkan Kejari Jakbar Sembari Acungkan Ibu Jari

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Visum Lesti Kejora untuk Selidiki Dugaan KDRT oleh Rizky Billar

Polisi Tunggu Hasil Visum Lesti Kejora untuk Selidiki Dugaan KDRT oleh Rizky Billar

Megapolitan
Kalijodo Diduga Kembali Jadi Sarang Bisnis Prostitusi, Kasatpol PP: Kami Cek Sore Ini

Kalijodo Diduga Kembali Jadi Sarang Bisnis Prostitusi, Kasatpol PP: Kami Cek Sore Ini

Megapolitan
Maling Motor yang Mengaku Petugas Leasing di Tangerang Ditangkap, Begini Modusnya

Maling Motor yang Mengaku Petugas Leasing di Tangerang Ditangkap, Begini Modusnya

Megapolitan
Ponsel Petugas PPSU Dijambret Saat Bertugas di Kemayoran

Ponsel Petugas PPSU Dijambret Saat Bertugas di Kemayoran

Megapolitan
Berkas Perkara Penistaan Agama oleh Roy Suryo Diterima Kejari Jakbar

Berkas Perkara Penistaan Agama oleh Roy Suryo Diterima Kejari Jakbar

Megapolitan
Sumur Resapan Dinilai Tak Efektif, Wagub DKI: Masyarakat Nanti yang Mengetahui

Sumur Resapan Dinilai Tak Efektif, Wagub DKI: Masyarakat Nanti yang Mengetahui

Megapolitan
Polisi Dalami Dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora oleh Rizky Billar

Polisi Dalami Dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora oleh Rizky Billar

Megapolitan
Pemprov DKI Mengaku Akan Dukung Pencabutan Status Pandemi Covid-19

Pemprov DKI Mengaku Akan Dukung Pencabutan Status Pandemi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.