Kompas.com - 11/10/2017, 12:31 WIB
Gedung Mahkamah Agung. KOMPAS IMAGES / DHONI SETIAWANGedung Mahkamah Agung.
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) perintahkan stop kebijakan swastanisasi air di Jakarta. MA menilai swastanisasi air itu telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta.

"Pasca adanya perjanjian kerja sama swastanisasi tersebut pelayanan terhadap pengelolaan air bersih dan air minum warga di DKI Jakarta tidak meningkat dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas," demikian petikan dalam amar putusan Nomor 31 K/Pdt/2017 sebagaimana dikutip Kompas.com dari laman MA, Rabu (11/10/2017).

Selain itu, swastanisasi air tersebut membuat PAM Jaya kehilangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta. MA memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Baca: MA Diharapkan Tolak Banding Pemprov DKI soal Swastanisasi Air

Dengan adanya swastanisasi air, para tergugat telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas air terhadap warga negaranya, khususnya masyarakat DKI Jakarta.

"Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dalam wujud pembuatan perjanjian kerjasama (PKS) tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbaharui dengan perjanjian kerjasama (PKS) tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini," demikian bunyi amar putusan itu.

MA juga menyatakan para tergugat telah merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta. Melalui amar putusannya, MA memerintahkan para tergugat untuk melakukan beberapa hal, yakni:

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. Menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI.

2. Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Melaksanakan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 juncto Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Gugatan yang diajukan warga pada 2011 itu diputuskan di tingkat kasasi oleh MA pada 10 April 2017 oleh hakim ketua Nurul Elmiyah serta dua hakim anggota Panji Widagdo dan Sunarto.

Namun, amar putusan itu baru diunggah ke laman MA, https://putusan.mahkamahagung.go.id/, pada Selasa (10/10/2017). Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah membenarkan putusan tersebut.

"Iya memang benar tanggal 10 April 2017. Di amarnya perintahnya hakim apa, itu yang harus dilaksanakan," ujar Abdullah saat dihubungi Kompas.com.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perum PPD Gratiskan Layanan Bus Bogor-Jakarta Selama Sebulan

Perum PPD Gratiskan Layanan Bus Bogor-Jakarta Selama Sebulan

Megapolitan
Sopir Truk Korban Pungli Mengeluh: Anak Mau Jajan Dibentak, padahal Uang Disebar di Pelabuhan

Sopir Truk Korban Pungli Mengeluh: Anak Mau Jajan Dibentak, padahal Uang Disebar di Pelabuhan

Megapolitan
Mirisnya Hidup Sopir Truk di Tanjung Priok, Dipalak Preman hingga Petugas Pelabuhan

Mirisnya Hidup Sopir Truk di Tanjung Priok, Dipalak Preman hingga Petugas Pelabuhan

Megapolitan
19 Warga Gandasari Tangerang Sembuh dari Covid-19, 34 Orang Masih Dirawat

19 Warga Gandasari Tangerang Sembuh dari Covid-19, 34 Orang Masih Dirawat

Megapolitan
Komplotan Maling Bobol Rumah di Makasar Jaktim, Mengaku Petugas Kelurahan

Komplotan Maling Bobol Rumah di Makasar Jaktim, Mengaku Petugas Kelurahan

Megapolitan
Terduga Teroris yang Ditangkap di Bogor Sehari-hari Disebut Berjualan Bahan Kimia

Terduga Teroris yang Ditangkap di Bogor Sehari-hari Disebut Berjualan Bahan Kimia

Megapolitan
Sebagian Wilayah Kota Bekasi Banjir Usai Hujan Deras, Taman Narogong Paling Parah

Sebagian Wilayah Kota Bekasi Banjir Usai Hujan Deras, Taman Narogong Paling Parah

Megapolitan
Soal Kelanjutan Belajar di Sekolah, Pemkot Tangerang Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 Dulu

Soal Kelanjutan Belajar di Sekolah, Pemkot Tangerang Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 Dulu

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang Batasi Aktivitas Ekonomi Warga

Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang Batasi Aktivitas Ekonomi Warga

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Tambah Tempat Pusat Isolasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Tambah Tempat Pusat Isolasi

Megapolitan
Update 15 Juni: 383 Pasien Covid-19 Masih Dirawat dan Diisolasi di Tangsel

Update 15 Juni: 383 Pasien Covid-19 Masih Dirawat dan Diisolasi di Tangsel

Megapolitan
Operasional RSU Serpong Utara Terhambat Anggaran, Pemkot Tangsel Ajukan Dana Bantuan

Operasional RSU Serpong Utara Terhambat Anggaran, Pemkot Tangsel Ajukan Dana Bantuan

Megapolitan
Tak Ada Palang di Rel Kereta, Mobil Tabrak KRL di Duri Kosambi

Tak Ada Palang di Rel Kereta, Mobil Tabrak KRL di Duri Kosambi

Megapolitan
Kejar Target Herd Immunity dari Jokowi, Pemprov DKI Harus Permudah Vaksinasi

Kejar Target Herd Immunity dari Jokowi, Pemprov DKI Harus Permudah Vaksinasi

Megapolitan
Kasus Covid-19 Tinggi, Wagub DKI: Uji Coba Belajar Tatap Muka Tetap Jalan

Kasus Covid-19 Tinggi, Wagub DKI: Uji Coba Belajar Tatap Muka Tetap Jalan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X