Ketua DPRD DKI Beri Sinyal Kontribusi Tambahan 15 Persen Disetujui

Kompas.com - 11/10/2017, 15:04 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memberikan rekomendasi DPRD DKI Jakarta terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ-AMJ) gubernur DKI Jakarta tahun 2013-2017 kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin (2/10/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memberikan rekomendasi DPRD DKI Jakarta terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ-AMJ) gubernur DKI Jakarta tahun 2013-2017 kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin (2/10/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com -Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sudah menerima surat dari Pemerintah Provinsi DKI yang meminta dua raperda terkait reklamasi dibahas kembali. Prasetio memberi sinyal akan membahas kembali dua raperda itu.

Tidak hanya itu, Prasetio juga menyatakan akan menyetujui adanya kontribusi tambahan 15 persen dalam raperda.

"Pada saat pembahasan lalu kan terhenti dua pasal. Satu pasal izin reklmasi, kami tidak ada hak membuat izin, itu pasti kami drop. Kedua akan kami masukan kontribusi 15 persen dalam perda," kata Prasetio di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (11/10/2017).

Baca juga: Djarot: Jika Pasal Kontribusi Tambahan Hilang, Saya Duga Ada Permainan

Dua raperda terkait reklamasi yang dimaksud adalah rancangan peraturan daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) dan revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Prasetio setuju kontribusi tambahan 15 persen akan memberi keuntungan bagi masyarakat. Hal itu merupakan poin yang sempat diperdebatkan pada pembahasan raperda pertama.

Dulu belum ada kesepakatan bahwa kontribusi tambahan 15 persen dimasukan dalam raperda. Raperda pun terlanjur dihentikan karena salah satu anggota DPRD DKI tertangkap tangan oleh KPK terkait dengan pembahasan raperda itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasal kontribusi tambahan juga diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa pasal itu harus masuk dalam raperda.

Prasetio berencana menggelar rapat pimpinan gabungan untuk memutuskan kelanjutan raperda tersebut. Setelah itu, Prasetio meminta Badan Musyawarah untuk menjadwalkan pembahasan dua raperda itu.

Lihat juga: Wewenang Reklamasi Jakarta, Pemerintah Pusat atau Gubernur DKI?

Setelah selesai, rapat paripurna baru bisa digelar. Dia menegaskan rencana melanjutkan pembahasan dua raperda itu demi kepentingan masyarakat.

"ini juga buat kepentingan masyarakat bukan kepentingan oknum," kata dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga  dan Penyertaan Tuhan

Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga dan Penyertaan Tuhan

Megapolitan
Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Megapolitan
UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Megapolitan
Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Megapolitan
Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Megapolitan
Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Megapolitan
Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Megapolitan
Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Megapolitan
Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Megapolitan
Awasi Aktivitas di 6 TPS Liar yang Disegel, DLH Kota Tangerang Gandeng Satpol PP

Awasi Aktivitas di 6 TPS Liar yang Disegel, DLH Kota Tangerang Gandeng Satpol PP

Megapolitan
Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Polisi Diminta Ikut Aktif Cegah Eksploitasi Anak

Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Polisi Diminta Ikut Aktif Cegah Eksploitasi Anak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.