Lulung: Mengapa Kontribusi Tambahan Nilainya Lebih Besar? - Kompas.com

Lulung: Mengapa Kontribusi Tambahan Nilainya Lebih Besar?

Kompas.com - 12/10/2017, 17:30 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (12/10/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (12/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham " Lulung" Lunggana tetap tidak menyetujui adanya kontribusi tambahan 15 persen dalam rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi, yakni revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Menurut Lulung, kontribusi tambahan 15 persen tidak memiliki landasan hukum. Dia juga mempertanyakan besaran kontribusi tambahan yang justru lebih besar dibandingkan kewajiban kontribusi senilai 5 persen.

"Kan kontribusi secara hukum sudah 5 persen, terus ada tambahan kontribusi 15 persen. Lah kok lebih banyak tambahan kontribusinya dari kontribusinya?" kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (12/10/2017).

Baca juga: Pengembang Mau Beri Kontribusi Tambahan 15 Persen, Kenapa DPRD Enggak?

Ia mempersoalkan isi surat yang dikirim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meminta pembahasan dua raperda terkait reklamasi dilanjutkan. Dalam surat itu, kata Lulung, Pemprov DKI Jakarta menulis soal kontribusi tambahan 15 persen.

Pemprov DKI seharusnya tidak menulis hal tersebut karena kontribusi tambahan 15 persen sudah tercantum dalam revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. DPRD DKI Jakarta akan membalas surat tersebut agar Pemprov DKI Jakarta merevisi surat yang mereka layangkan.

" Kontribusi tambahan kan sudah ada di draf, ngapain lagi gubernur pesen di sini (surat). Kan drafnya dia yang ngusulin juga, kenapa dituangkan 15 persen di sini," kata Lulung.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan, pasal tentang kontribusi tambahan 15 persen akan dibahas dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang diketuai Lulung. Keputusan soal pasal tersebut bergantung hasil rapat saat perda itu dibahas kembali.

"Permasalahan kontribusi 15 persen, nah itulah yang jadi debatable dan belum selesai juga di (revisi perda) tata ruang. Itu yang belum disepakati. Itulah tadi tugasnya Pak Lulung dengan tim bapemperda," kata Prasetio saat ditemui terpisah.

Jawaban Pemprov

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, adanya usulan kontribusi tambahan 15 persen bukan tanpa alasan. Selain kewajiban kontribusi 5 persen untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pemprov DKI juga menghitung hal-hal lain yang akan ditanggung dari kontribusi tambahan 15 persen.

Kontribusi tambahan 15 persen, kata Saefullah, merupakan diskresi gubernur DKI Jakarta dengan hitungan 15 persen dikali nilai jual obyek pajak (NJOP). Kontribusi tambahan itu diserahkan pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta dalam bentuk uang.

"Buat apa? Revitalisasi saluran-salurah air di daratan, buat merapikan sedimen, itu kan ada dua kanal, kanal vertikal, kanal lateral. Intinya buat sarana prasarana, ada yang sudah jadi rumah susun, jalan inspeksi," kata Saefullah.

Lihat juga: Ketua DPRD DKI Beri Sinyal Kontribusi Tambahan 15 Persen Disetujui

Saefullah menyerahkan keputusan soal pasal kontribusi tambahan 15 persen itu dalam pembahasan revisi perda tersebut.


EditorEgidius Patnistik
Komentar

Terkini Lainnya

Ganjar Pranowo Kembali Aktif Jadi Gubernur Jawa Tengah

Ganjar Pranowo Kembali Aktif Jadi Gubernur Jawa Tengah

Regional
Ridwan Kamil Targetkan Raih 10 Persen Suara Pemilih Gamang

Ridwan Kamil Targetkan Raih 10 Persen Suara Pemilih Gamang

Regional
Bangunan Berarsitektur Unik Ini Jadi Spot Foto di Yogyakarta

Bangunan Berarsitektur Unik Ini Jadi Spot Foto di Yogyakarta

Regional
Dedi Mulyadi Nilai Polri, TNI dan Pemprov Jabar Profesional Kawal Kampanye

Dedi Mulyadi Nilai Polri, TNI dan Pemprov Jabar Profesional Kawal Kampanye

Regional
PDI-P: SBY 'Playing Victim', Dihantui Cara Berpikirnya Sendiri

PDI-P: SBY "Playing Victim", Dihantui Cara Berpikirnya Sendiri

Nasional
Bertolak ke AS, Sandiaga Uno Akan Tinjau Teknologi Atasi Kemacetan

Bertolak ke AS, Sandiaga Uno Akan Tinjau Teknologi Atasi Kemacetan

Megapolitan
Kemenkumham: KPU Tak Berwenang Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

Kemenkumham: KPU Tak Berwenang Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

Nasional
Kembali Jadi Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil Kampanyekan Jangan Golput

Kembali Jadi Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil Kampanyekan Jangan Golput

Regional
Kemenkumham: PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Tak Berlaku jika Belum Diundangkan

Kemenkumham: PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Tak Berlaku jika Belum Diundangkan

Nasional
Ridwan Kamil dan Oded Kembali Pimpin Kota Bandung

Ridwan Kamil dan Oded Kembali Pimpin Kota Bandung

Regional
Polisi Serahkan ke Imigrasi 7 WNA Asal China yang Ditangkap di Perairan Kupang

Polisi Serahkan ke Imigrasi 7 WNA Asal China yang Ditangkap di Perairan Kupang

Regional
PNS Mabes Polri yang Selundupkan Sabu ke Rutan Suaminya Terlibat Kasus Ekstasi Jumbo

PNS Mabes Polri yang Selundupkan Sabu ke Rutan Suaminya Terlibat Kasus Ekstasi Jumbo

Megapolitan
Kemenhub Akan Bagikan 5000 Jaket Keselamatan untuk Operator Kapal di Danau Toba

Kemenhub Akan Bagikan 5000 Jaket Keselamatan untuk Operator Kapal di Danau Toba

Nasional
Mencari Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kaburnya 2 Tahanan Polres Jaktim...

Mencari Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kaburnya 2 Tahanan Polres Jaktim...

Megapolitan
Guru Asal Mesir Ditemukan Meninggal Dunia di Ponpes Pabelan Magelang

Guru Asal Mesir Ditemukan Meninggal Dunia di Ponpes Pabelan Magelang

Regional

Close Ads X