Riwayat Hilangnya Satu RT di Tebet Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 30 rumah yang terletak di samping RS Tebet, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, dibongkar oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2017).

Penertiban ini dilaksanakan atas permintaan PT Pelayaran Bahtera Adiguna. Perusahaan yang berada di bawah naungan PT PLN itu disebut memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1860/Tebet Barat. Selama hampir 40 tahun ini, tanah ini disengketakan.

Pengacara warga, Rofinus, menuturkan tanah ini awalnya dikuasai oleh Hanapi bin Hamzah pada 1962. Kala itu, Hanapi memiliki sebidang tanah di Senayan, Jakarta Pusat. Lantaran ada perhelatan Asian Games, Presiden Soekarno meminta agar di Senayan dibangun pusat gelanggang yang kini dikenal dengan nama Gelora Bung Karno.

Komando Urusan Pembangunan Asian Games kemudian menukar tanah milik Hamzah, dengan memberinya sebidang tanah persil 14 blok hak usaha di Villa Besar Phase I/V di Kampung Dalam, yang kini dikenal sebagai Jalan MT Haryono Kavling 14.

Hamzah memegang surat occupatie verguning nomor 1/10 a sampai dengan d/IB/Polisi tertanggal 10 Juli 1962 dengan luas 3.420 meter persegi.

Di atas tanah itu, Hanapi membangun gedung semacam mess tingkat, di belakangnya, 30 rumah petak. Gedung dan rumah-rumah itu tetap berdiri hingga kemarin.

"Ini yang bangun ahli waris, kemudian rencananya akan dijual ke Perusahaan Negara (PN) Menunda Kapal Tundabara," kata Rofinus, Kamis.

Baca: 30 Rumah di Samping RS Tebet Dibongkar, Warga Sibuk Angkut Barang

Rofinus menjelaskan dalam surat perjanjian jual beli sementara, PN Menunda Kapal Tundabara rencananya akan menjadikan lokasi ini sebagai mess untuk pegawainya. Pegawai pun ditempatkan di situ, sebagian membantu membangun rumah.

KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Satpol PP mengosongkan rumah warga di samping RS Tebet Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2017).

PN Menunda Kapal Tundabara kemudian beralih menjadi PT Pelayaran Bahtera Adiguna yang kini diketahui bernaung di bawah bendera PT PLN. Hanapi pun pada tahun 1971 menggugat perusahaan baru itu agar melunasi utang tanahnya.

Meski di dalam persidangan sempat menawarkan ingin membeli tanah itu, hakim tidak memperbolehkannya sebab sebelumnya perusahaan itu mengaku ia salah digugat.

"Dalam perkara itu juga dia menyatakan karena bukan pihak makanya dia tidak mau membayar. Waktu itu pemilik salah gugat karena harusnya yang digugat likuidator PN Menunda Kapal Tundabara," kata Rofinus.

Baca: Bongkar 30 Rumah Warga di Tebet, Wakil Wali Kota Tegaskan Sesuai Prosedur

Sengketa dan saling gugat terus berlangsung antara ahli waris Hanapi dengan Bahtera yang belakangan mengklaim tanah itu. Perusahaan itu belakangan memiliki bukti kepemilikan berupa HGB dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Selatan.