Yang Belum Tuntas, Terhenti, dan Gagal pada Era Jokowi-Ahok-Djarot

Kompas.com - 13/10/2017, 09:29 WIB
Panggung terbuka menghiasi salah satu sisi Waduk Ria Rio di kawasan Pulomas, Jakarta Timur, Kamis (17/10/2013) sore. Normalisasi Waduk Ria Rio bertujuan mengurangi potensi banjir sekaligus pembenahan lahan terbuka di sisi waduk untuk membuat kawasan terbuka bagi interaksi warga. WARTA KOTA/ALEX SUBANPanggung terbuka menghiasi salah satu sisi Waduk Ria Rio di kawasan Pulomas, Jakarta Timur, Kamis (17/10/2013) sore. Normalisasi Waduk Ria Rio bertujuan mengurangi potensi banjir sekaligus pembenahan lahan terbuka di sisi waduk untuk membuat kawasan terbuka bagi interaksi warga.
Penulis Nursita Sari
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017 akan segera berakhir. Meski begitu, ada berbagai pekerjaan yang belum tuntas di periode pemerintahan yang dimulai Presiden Joko Widodo, dilanjutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan diakhiri Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, salah satu pekerjaan yang belum tuntas dan menjadi catatan yakni program penanggulangan banjir.

Menurut dia, ada empat PR penanggulangan banjir yang belum diselesaikan. Pertama, normalisasi waduk dan situ yang berhenti pada 2015.

"Kedua, normalisasi kali karena normalisasi kali ini masih fokus di Ciliwung, padahal mestinya dalam lima tahun ini ada empat sungai yang harus dibenahi, yaitu Pesanggrahan, Angke, dan Sunter," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (12/10/2017).

Baca: Djarot: Normalisasi Ciliwung Butuh 10 Tahun

Seorang anak berenang di aliran air Kanal Banjir Barat (KBB) sungai Ciliwung di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2017). Terbatasnya ruang terbuka hijau atau lahan bermain di pemukiman padat penduduk menyebabkan warga setempat memanfaatkan lahan kosong dipinggir sungai Ciliwung sebagai tempat bermain.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Seorang anak berenang di aliran air Kanal Banjir Barat (KBB) sungai Ciliwung di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2017). Terbatasnya ruang terbuka hijau atau lahan bermain di pemukiman padat penduduk menyebabkan warga setempat memanfaatkan lahan kosong dipinggir sungai Ciliwung sebagai tempat bermain.
Yang ketiga, yakni perbaikan saluran air. Menurut Nirwono, saluran air yang berfungsi di DKI baru 33 persen. Sementara yang terakhir yakni penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang mandek.

Kemudian terkait dengan kemiskinan dan gusur tentunya akan menjadi tantangan gubernur baru dengan konsepnya membangun tanpa menggusur. Kita akan lihat apakah konsep tadi benar-benar bisa diterapkan atau tidak.

Baca: Antisipasi Banjir, Puluhan Saluran Air di Jakarta Utara Dibersihkan

Catatan lainnya yakni soal rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selama lima tahun terakhir, penyerapan anggaran hanya berkisar antara 45-65 persen. Penyerapan anggaran pun lebih banyak dihabiskan untuk operasional kantor dan modal badan usaha milik daerah (BUMD).

"Berarti catatannya adalah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) meskipun ada reformasi birokrasi, ternyata belum bekerja maksimal sehingga banyak sekali proyek-proyek yang masih tertunda, gagal lelang sehingga tidak terserap dengan baik," kata Nirwono.

Baca: Era Jokowi, Ahok, Lanjut Djarot, Nasib Kampung Apung Masih Murung

Program pengentasan kemiskinan di Ibu Kota juga menjadi PR bagi pemerintahan berikutnya, yakni gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Apalagi, Anies-Sandi menjanjikan program membangun tanpa menggusur.

Ilustrasi MRT SingapuraBengLim Ilustrasi MRT Singapura
Pekerjaan lain yang belum tuntas yakni program untuk mengatasi kemacetan dengan pembangunan transportasi publik mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) beserta integrasinya.

Baca: Integrasikan MRT dan Transjakarta di CSW, DKI Ingin Bangun Sky Bridge

Koridor 14 dan 15 Transjakarta juga belum terwujud. PR lainnya terkait penuntasan kemacetan adalah pembangunan trotoar yang lebar dan dilengkapi jalur sepeda.

"Yang belum juga adalah trotoar harus ada jalur sepeda, ini juga belum banyak, integrasi untuk mengurangi macet tadi," ucap Nirwono.

Baca: Djarot Akui, Trotoar Jakarta Sepanjang 1.300 Km Baru Direvitalisasi 10 Persen

Parkir progresif dengan menerapkan tarif semakin ke pusat kota semakin mahal pun belum dilakukan. Penerapan sistem e-parking juga banyak yang gagal dan menjadi tantangan pemimpin berikutnya.

Baca: 23 Stasiun di Jabodetabek Segera Terapkan Sistem E-Parking

Terakhir, Nirwono menyebut catatan bagi pemerintahan Jokowi- Ahok-Djarot yakni terkait penerapan electronic road pricing (ERP) yang juga belum terwujud.

"Sampai dengan tahun kelima ini gagal yaitu penerapan ERP atau jalan berbayar, sampai sekarang tidak berhasil. Ini masih menjadi PR besar untuk menggantikan kebijakan ganjil genap dan pelarangan motor," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Sesak di Jalan Tikus Pasar Minggu

BERITA FOTO: Sesak di Jalan Tikus Pasar Minggu

Berita Foto
[VIDEO] Jalur Sepeda Jakarta, Dimulai Foke, Dilanjutkan Anies Baswedan

[VIDEO] Jalur Sepeda Jakarta, Dimulai Foke, Dilanjutkan Anies Baswedan

Megapolitan
Api Kembali Menyala di Lantai 2 SMK Yadika 6 Pondok Gede Siang Ini

Api Kembali Menyala di Lantai 2 SMK Yadika 6 Pondok Gede Siang Ini

Megapolitan
Nasib Oknum Satpol PP yang Diduga Bobol ATM, Tak Gajian dan Dinonaktifkan

Nasib Oknum Satpol PP yang Diduga Bobol ATM, Tak Gajian dan Dinonaktifkan

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Istri Pria yang Bakar Diri di Cipayung

Polisi Akan Periksa Istri Pria yang Bakar Diri di Cipayung

Megapolitan
Diduga Mau Jadi TKI Ilegal, Keberangkatan Ratusan WNI Ditunda oleh Pihak Imigrasi

Diduga Mau Jadi TKI Ilegal, Keberangkatan Ratusan WNI Ditunda oleh Pihak Imigrasi

Megapolitan
Kontroversi Sukmawati: Ijazah Palsu, Laporkan Rizieq, dan Dugaan Penodaan Agama

Kontroversi Sukmawati: Ijazah Palsu, Laporkan Rizieq, dan Dugaan Penodaan Agama

Megapolitan
Pulang Umrah, Oknum Satpol PP Jakbar Langsung Diperiksa Hari Ini Terkait Pembobolan ATM

Pulang Umrah, Oknum Satpol PP Jakbar Langsung Diperiksa Hari Ini Terkait Pembobolan ATM

Megapolitan
Gedung Hangus, Siswa SMK Yadika 6 Pindah Gedung dan Belajar di Aula

Gedung Hangus, Siswa SMK Yadika 6 Pindah Gedung dan Belajar di Aula

Megapolitan
Angkat Endapan Lumpur, Situ Parigi Dikeruk

Angkat Endapan Lumpur, Situ Parigi Dikeruk

Megapolitan
Pemadam Terhambat Akses yang Sulit, Kebakaran SMK Yadika 6 Membesar dan Sulit Dipadamkan

Pemadam Terhambat Akses yang Sulit, Kebakaran SMK Yadika 6 Membesar dan Sulit Dipadamkan

Megapolitan
Gedung Sekolah Terbakar, Siswa SMK Yadika 6 Pondok Gede Diliburkan 3 Hari

Gedung Sekolah Terbakar, Siswa SMK Yadika 6 Pondok Gede Diliburkan 3 Hari

Megapolitan
4 Siswa Korban Kebakaran SMK Yadika 6 Bekasi Dirawat, Alami Patah Tulang dan Luka Bakar

4 Siswa Korban Kebakaran SMK Yadika 6 Bekasi Dirawat, Alami Patah Tulang dan Luka Bakar

Megapolitan
3 Lantai Hangus, SMK Yadika 6 Pondok Gede Tak Punya Fasilitas Laik Antisipasi Kebakaran

3 Lantai Hangus, SMK Yadika 6 Pondok Gede Tak Punya Fasilitas Laik Antisipasi Kebakaran

Megapolitan
Jalur Evakuasi SMK Yadika 6 Tak Memadai, Siswa Sulit Menyelamatkan Diri Saat Kebakaran

Jalur Evakuasi SMK Yadika 6 Tak Memadai, Siswa Sulit Menyelamatkan Diri Saat Kebakaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X