Yang Belum Tuntas, Terhenti, dan Gagal pada Era Jokowi-Ahok-Djarot

Kompas.com - 13/10/2017, 09:29 WIB
Panggung terbuka menghiasi salah satu sisi Waduk Ria Rio di kawasan Pulomas, Jakarta Timur, Kamis (17/10/2013) sore. Normalisasi Waduk Ria Rio bertujuan mengurangi potensi banjir sekaligus pembenahan lahan terbuka di sisi waduk untuk membuat kawasan terbuka bagi interaksi warga. WARTA KOTA/ALEX SUBANPanggung terbuka menghiasi salah satu sisi Waduk Ria Rio di kawasan Pulomas, Jakarta Timur, Kamis (17/10/2013) sore. Normalisasi Waduk Ria Rio bertujuan mengurangi potensi banjir sekaligus pembenahan lahan terbuka di sisi waduk untuk membuat kawasan terbuka bagi interaksi warga.
Penulis Nursita Sari
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017 akan segera berakhir. Meski begitu, ada berbagai pekerjaan yang belum tuntas di periode pemerintahan yang dimulai Presiden Joko Widodo, dilanjutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan diakhiri Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, salah satu pekerjaan yang belum tuntas dan menjadi catatan yakni program penanggulangan banjir.

Menurut dia, ada empat PR penanggulangan banjir yang belum diselesaikan. Pertama, normalisasi waduk dan situ yang berhenti pada 2015.

"Kedua, normalisasi kali karena normalisasi kali ini masih fokus di Ciliwung, padahal mestinya dalam lima tahun ini ada empat sungai yang harus dibenahi, yaitu Pesanggrahan, Angke, dan Sunter," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (12/10/2017).

Baca: Djarot: Normalisasi Ciliwung Butuh 10 Tahun

Seorang anak berenang di aliran air Kanal Banjir Barat (KBB) sungai Ciliwung di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2017). Terbatasnya ruang terbuka hijau atau lahan bermain di pemukiman padat penduduk menyebabkan warga setempat memanfaatkan lahan kosong dipinggir sungai Ciliwung sebagai tempat bermain.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Seorang anak berenang di aliran air Kanal Banjir Barat (KBB) sungai Ciliwung di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2017). Terbatasnya ruang terbuka hijau atau lahan bermain di pemukiman padat penduduk menyebabkan warga setempat memanfaatkan lahan kosong dipinggir sungai Ciliwung sebagai tempat bermain.
Yang ketiga, yakni perbaikan saluran air. Menurut Nirwono, saluran air yang berfungsi di DKI baru 33 persen. Sementara yang terakhir yakni penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang mandek.

Kemudian terkait dengan kemiskinan dan gusur tentunya akan menjadi tantangan gubernur baru dengan konsepnya membangun tanpa menggusur. Kita akan lihat apakah konsep tadi benar-benar bisa diterapkan atau tidak.

Baca: Antisipasi Banjir, Puluhan Saluran Air di Jakarta Utara Dibersihkan

Catatan lainnya yakni soal rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selama lima tahun terakhir, penyerapan anggaran hanya berkisar antara 45-65 persen. Penyerapan anggaran pun lebih banyak dihabiskan untuk operasional kantor dan modal badan usaha milik daerah (BUMD).

"Berarti catatannya adalah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) meskipun ada reformasi birokrasi, ternyata belum bekerja maksimal sehingga banyak sekali proyek-proyek yang masih tertunda, gagal lelang sehingga tidak terserap dengan baik," kata Nirwono.

Baca: Era Jokowi, Ahok, Lanjut Djarot, Nasib Kampung Apung Masih Murung

Program pengentasan kemiskinan di Ibu Kota juga menjadi PR bagi pemerintahan berikutnya, yakni gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Apalagi, Anies-Sandi menjanjikan program membangun tanpa menggusur.

Ilustrasi MRT SingapuraBengLim Ilustrasi MRT Singapura
Pekerjaan lain yang belum tuntas yakni program untuk mengatasi kemacetan dengan pembangunan transportasi publik mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) beserta integrasinya.

Baca: Integrasikan MRT dan Transjakarta di CSW, DKI Ingin Bangun Sky Bridge

Koridor 14 dan 15 Transjakarta juga belum terwujud. PR lainnya terkait penuntasan kemacetan adalah pembangunan trotoar yang lebar dan dilengkapi jalur sepeda.

"Yang belum juga adalah trotoar harus ada jalur sepeda, ini juga belum banyak, integrasi untuk mengurangi macet tadi," ucap Nirwono.

Baca: Djarot Akui, Trotoar Jakarta Sepanjang 1.300 Km Baru Direvitalisasi 10 Persen

Parkir progresif dengan menerapkan tarif semakin ke pusat kota semakin mahal pun belum dilakukan. Penerapan sistem e-parking juga banyak yang gagal dan menjadi tantangan pemimpin berikutnya.

Baca: 23 Stasiun di Jabodetabek Segera Terapkan Sistem E-Parking

Terakhir, Nirwono menyebut catatan bagi pemerintahan Jokowi- Ahok-Djarot yakni terkait penerapan electronic road pricing (ERP) yang juga belum terwujud.

"Sampai dengan tahun kelima ini gagal yaitu penerapan ERP atau jalan berbayar, sampai sekarang tidak berhasil. Ini masih menjadi PR besar untuk menggantikan kebijakan ganjil genap dan pelarangan motor," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Megapolitan
Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Megapolitan
Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Megapolitan
UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Megapolitan
Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Megapolitan
Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Megapolitan
Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Megapolitan
Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Megapolitan
Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Megapolitan
7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

Megapolitan
Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Megapolitan
Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Megapolitan
Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X