Kompas.com - 16/10/2017, 21:49 WIB
ilustrasi ilustrasi
EditorTjahjo Sasongko

JAKARTA, Kompas.com – Kontroversi produk susu kental manis (SKM) bagi kesehatan dan kebaikan gizi bagi anak balita kian memanas .

Setelah berbagai kritikan dan desakan datang dari berbagai elemen masyarakat, baik di dunia maya maupun aksi jalanan, kini giliran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang angkat bicara menyoroti kontroversi SKM tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh mengatakan, kontroversi SKM yang mencuat terjadi karena adanya kesalahan dalam penginformasian produk kepada masyarakat. SKM diiklankan sebagai produk minuman susu yang sehat bergizi termasuk bagi anak-anak. Padahal karena kandungan gulanya tinggi, produk ini merupakan pelengkap/topping penambah rasa pada makanan dan minuman.

“Karena itu, harus ada pengawasan dalam penginformasian produk perusahaan kepada masyarakat oleh lembaga pemerintah, dalam hal ini BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan—red) dan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional—red). Di sisi lain, masyarakat juga harus lebih aware karena kadangkala tidak membaca komposisi dan kandungan gizi dalam setiap produk,” kata Nihayatul Wafiroh.

Diketahui, sejumlah elemen masyarakat dan pakar terus menyuarakan tagline SKM BUKAN SUSU untuk melawan pengiklanan produk SKM yang dianggap membohongi publik.
 
Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menilai kandungan gula yang mencapai 50 persen pada produk SKM berpotensi menyebabkan obesitas dengan resiko diabetes.  Di Amerika dan negara maju lainnya, susu kental manis kini sudah tidak dikonsumsi secara massal karena dianggap rendah gizi dan terlalu banyak mengandung gula.

Selain DKR, berbagai kalangan baik pemerintah maupun pemerhati anak sebenarnya juga telah menyuarakan keprihatinan atas promosi susu kental manis untuk konsumsi anak dan keluarga.

Perusahaan pun diminta lebih transparan dan bertangung jawab dalam mengiklankan produknya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

DKR juga mendesak BPOM untuk melakukan edukasi dan pengawasan iklan serta juga melakukan penindakan. Hal ini demi  masa depan anak Indonesia dan visi pemerintah menciptakan generasi emas 2045.

Nihayatul sependapat jika BPOM bertindak lebih tegas dan bergigi dalam pengawasan produk dan penginformasiannya, terutama yang menyangkut gizi masyarakat. Karena itu, pihak DPR sendiri telah memasukan  RUU Kesehatan yang didalamnya mencakup BPOM ke dalam Prolegnas 2018.  “Kita dari Komisi IX akan mendorong BPPOM untuk lebih berperan lebih besar melakukan pengawasan,” tandas politisi PKB ini.

Jika merujuk pada regulasi yang berlaku, produsen hanya mewajibkan pencantuman label 'tidak untuk anak dibawah 1 tahun' pada kemasan. Padahal, untuk anak diatas 1 tahun pun SKM menjadi berbahaya bila dikonsumsi secara rutin, apalagi bila dianggap sebagai minuman susu untuk pertumbuhan atau pelengkap gizi keluarga. “Jangankan untuk Balita, bagi orang dewasa pun produk makanan dan minuman harus diperhatikan,” tegas Nihayatul.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Megapolitan
Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Megapolitan
Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Megapolitan
Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Megapolitan
Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Megapolitan
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 55 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 15 Oktober: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 55 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Zaim Saidi Ingin Gandeng MUI dan BAZNAS untuk Lanjutkan Zakat Dinar-dirham di Pasar Muamalah

Zaim Saidi Ingin Gandeng MUI dan BAZNAS untuk Lanjutkan Zakat Dinar-dirham di Pasar Muamalah

Megapolitan
DKI Jakarta Peringkat Kedua PON XX Papua

DKI Jakarta Peringkat Kedua PON XX Papua

Megapolitan
Kapolres Kota Tangerang Siap Mundur dari Jabatannya, jika...

Kapolres Kota Tangerang Siap Mundur dari Jabatannya, jika...

Megapolitan
Zaim Saidi Divonis Tak Bersalah, Pasar Muamalah di Depok Akan Jalan Lagi

Zaim Saidi Divonis Tak Bersalah, Pasar Muamalah di Depok Akan Jalan Lagi

Megapolitan
Pembahasan APBD-P 2021 Molor, Anggota DPRD: Yang Lambat Bukan Kami, tapi Pemprov DKI

Pembahasan APBD-P 2021 Molor, Anggota DPRD: Yang Lambat Bukan Kami, tapi Pemprov DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.