Menanti Anies-Sandi Bebaskan Jakarta dari Ancaman Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Musim hujan di Jakarta akan menjadi ujian bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno. Setiap musim hujan tiba, banjir masih menghantui Jakarta.

Sepekan sebelum Anies menjabat, Staf Wakil Presiden memanggil perwakilan Pemprov DKI Jakarta serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin program Jakarta terbebas dari banjir dilanjutkan.

"Beliau menginginkan realisasi normalisasi Ciliwung dari TB Simatupang-Manggarai sampai 2018," kata Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Bambang Eko Prabowo, beberapa hari lalu.

(baca: Antisipasi Banjir, 103 Saluran Air di Jakbar Dinormalisasi)

Normalisasi Ciliwung dimulai empat tahun lalu, ketika Jakarta masih dipimpin Joko Widodo. Banjir besar pada 2012 membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemprov DKI menormalisasi Sungai Ciliwung.

Pada tahun keempat pelaksanannya, titik yang dinormalisasi sudah dilakukan di Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Cawang Pulo.

Kebijakan terakhir Pemprov DKI diambil Gubernur Djarot Saiful Hidayat melalui Keputusan Gubernur Nomor 1144 Tahun 2017. Dalam Keputusan Gubernur itu ditetapkan normalisasi dilanjutkan dengan menertibkan 11 kelurahan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Menurut Djarot, normalisasi Ciliwung tidak akan selesai dalam lima tahun. Ditambah ada 12 sungai lain yang melintas Jakarta seperti Krukut, Grogol, Pesanggrahan, Angke, yang mendesak untuk dinormalisasi juga.

Jika Anies memutuskan normalisasi dilanjutkan, titik selanjutnya yang akan digarap yakni sepanjang kawasan Manggarai dari Pintu Air hingga Bukit Duri. Sosialisasi sudah dilakukan dan 400 kepala keluarga Manggarai menginginkan direlokasi ke Rusun Pasar Rumput.

"Kami menunggu kebijakan dari Pak Gubernur baru dan menunggu rusun," ujar Bambang.