Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies yang Masih Irit Bicara soal Reklamasi Meski Sudah Dilantik...

Kompas.com - 19/10/2017, 06:22 WIB
Jessi Carina

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum mau mengungkapkan rencananya membatalkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sebelum dilantik, Anies selalu berkelit dan memilih tidak banyak berbicara soal reklamasi hingga dirinya sudah dilantik.

Setelah resmi menjabat, rupanya Anies masih belum mau berbicara banyak soal reklamasi.

Pada Rabu (18/10/2017), Anies mengatakan ada hal lain lagi yang harus ditunggu sebelum dia mengungkapkan rencananya membatalkan reklamasi, yakni undangan DPRD DKI Jakarta untuk sidang paripurna istimewa.

"Tapi etika di dalam pemerintahan kami sebagai eksekutif yang baru menjabat itu harus berbicara di depan DPRD. Kami menghormati perwakilan rakyat dan kami ingin menyampaikan semua rencana kami di hadapan para wakil rakyat," ujar Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (18/10/2017).

(baca: Anies Tunggu Sidang Paripurna Istimewa Sebelum Bahas Reklamasi)

"Sesudah sidang paripurna dilakukan, baru nanti kami mulai melangkah, sekarang kan masih menunggu," kata dia.

Bahkan, jawaban tersebut juga diberikan Anies untuk setiap pertanyaan mengenai program-programnya. Anies selalu menjawab bahwa dia menunggu sidang paripurna istimewa DPRD DKI.

Meski demikian, Anies menegaskan komitmennya terhadap pembatalan reklamasi belum berubah. Semua janji kampanye dia tegaskan akan ditepati.

"Pokoknya semua yang ada di janji-janji kami akan kami kerjakan. Pokoknya Anda lihat di janji itu, di website ada, Insya Allah belum ada perubahan di website-nya," ujar Anies.

Minta waktu

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga memastikan komitmen menolak reklamasi belum berubah. Namun, dia berharap warga yang menolak reklamasi di Teluk Jakarta bersabar karena menghentikan proyek reklamasi memerlukan waktu.

"Kami tahu tuntutan masyarakat, kami tahu tugas kami adalah menghentikan reklamasi. Kami cari sebuah prosesi yang betul-betuk sudah ditunggu oleh masyarakat," ujar Sandi.

(baca: Sandiaga Ragu Reklamasi Teluk Jakarta Bisa Buka Banyak Lapangan Kerja)

Sandi mangaku ragu pulau reklamasi bisa membuka banyak lapangan kerja. Sebab menurut Sandi, sampai saat ini tidak pernah ada kajian berapa banyak lapangan kerja yang akan tersedia di pulau reklamasi.

"Saya tanya satu hal saja belum ada jawaban yang pasti. Lapangan kerja berapa yang diciptakan di sana dan lapangan kerja model apa yang dicipiptakan kajiannya belum ada," kata Sandi.

Penghentian proyek reklamasi merupakan satu janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Bahkan, Anies dan Sandi sudah didemo di hari pertamanya oleh kelompok yang mengingatkan mereka atas janji tersebut.

Namun di sisi lain, belum lama ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mencabut moratorium izin reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta. Artinya, pengembang dapat kembali melanjutkan aktivitas reklamasi Teluk Jakarta.

Pencabutan moratoriun ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 untuk mencabut moratorium reklamasi yang ditetapkan Menko Kemaritiman sebelumnya, Rizal Ramli.

Luhut menegaskan, kewenangan reklamasi Teluk Jakarta berada sepenuhnya di tangan Pemerintah Pusat. Sehingga, tidak ada pihak manapun yang berhak membatalkan pelaksaannnya, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Anies dan Sandi.

Kompas TV Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berharap gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik, untuk segera membahas reklamasi pantai Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com