Menanti Anies-Sandi Realisasikan KJP Plus 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus menjadi salah satu program yang dijanjikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, pada masa kampanye Pilkada 2017.

Dikutip dari laman www.jakartamajubersama.com yang digunakan Anies-Sandi selama masa kampanye, KJP Plus merupakan program untuk merevisi dan memperluas manfaat KJP untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun).

KJP Plus juga bisa digunakan untuk kelompok belajar paket A, B, dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan.

Hal yang berbeda dengan program KJP saat ini yakni KJP Plus nantinya akan dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu.

Sandi menyebut janji kampanye KJP Plus akan direalisasikan mulai 2018.

"2018 kan APBD-nya sekarang harus dibahas kembali dan kami pastikan program itu masuk di APBD 2018," ujarnya, Kamis (19/10/2017).

(baca: Sandiaga Pastikan KJP Plus Tak Akan Ada Kebocoran)

Sandi mengatakan, program KJP Plus tidak bisa direalisasikan langsung setelah dia dan Anies dilantik karena APBD Perubahan sudah ditetapkan oleh DPRD DKI Jakarta.

"Di 2017 ini sudah diketok ya perubahannya dan kami mungkin hanya bisa sosialisasi dulu kali ya," kata Sandi.

Pengurangan jumlah penerima

Sandi akan melakukan kajian kemungkinan pengurangan jumlah penerima KJP. Sebab, ada perbedaan jumlah penerima KJP dengan jumlah penduduk tidak mampu di Jakarta.

"KJP ini sudah 700.000 lebih nih (penerimanya), sedangkan warga yang enggak mampu itu cuma 400.000, jadi ada kelebihan," ucap Sandi.

"Kami harus pastikan bahwa KJP ini tepat sasaran. Nanti kami diskusikan (kemungkinan pengurangan penerima KJP)," ujar Sandi menambahkan.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto mengatakan, selama ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendistribusikan KJP sesuai data tunggal yang dimiliki Disdik. Sopan mengakui bahwa jumlah penerima KJP harus dikaji kembali dan dia akan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya untuk memastikan jumlah penerima KJP agar tepat sasaran.

"Kami butuh berdasarkan data seluruhnya, semua terlibat sehingga itu yang akan dijadikan pedoman buat Dinas Pendidikan untuk menentukan berapa jumlah yang sesungguhnya penerima KJP," ujar Sopan.

Diintegrasikan dengan OK-OCE

Dengan KJP Plus, Sandi berharap anak-anak tidak mampu bisa menyelesaikan pendidikannya.

Dia ingin sektor pendidikan diintregasikan dengan program pelatihan kewirausahaan OK-OCE (One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship). Program pelatihan kewirausahaan itu akan membuka akses peluang untuk berkarir di dunia usaha.

"Akses peluang yang bisa berikan adalah ruang usaha bagi anak-anak yang nanti sudah selesai pendidikannya. Daripada mereka menganggur, mereka dilatih untuk menjadi wirausaha," ucap Sandi.