Kisah PNS DKI Menyamar Saat Masuk Kelab Malam demi Genjot Pajak

Kompas.com - 25/10/2017, 10:31 WIB
Suasana tempat hiburan malam di Jakarta Barat, Juli 2017. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERASuasana tempat hiburan malam di Jakarta Barat, Juli 2017.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Di jajaran Suku Badan Pajak dan Retribusi Jakarta Selatan, tugas mereka tak sekadar duduk di belakang meja sambil menunggu "setoran" pajak dan retribusi. Mereka bahkan aktif mengejar target wajib pajak hingga ke tempat yang tak dibayangkan oleh wajib pajak sekalipun. 

"Tugas kami ini ya mengejar pajak, kalau ada wajib pajak yang nakal, ya kami kejar ke mana pun sampai dapat," ujar Yp ketika ditemui di kantornya, Selasa (24/10/2017) kemarin. 

Yp menuturkan, di jajarannya ada lima orang pegawai negeri sipil (PNS) yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan lapangan, memastikan jumlah pajak yang disetorkan wajib pajak sesuai dengan kondisi aslinya.

Di Jakarta Selatan, sebagai kota dengan target penerimaan pajak terbesar, juga wilayah dengan hiburan malam terbanyak se-Jakarta, potensi pajak dari sektor itu cukup besar, mencapai Rp 177 miliar.

Sayangnya, tak semua pengusaha tempat hiburan memiliki kesadaran akan pentingnya kontribusi untuk pembangunan Jakarta. Banyak di antara mereka yang sengaja berbohong demi keuntungan pribadi.

Baca juga : Sandi Pastikan Tak Akan Naikkan Tarif Pajak Restoran

Modus yang muncul, kata Yp, perusahaan membuka tempat hiburan, tetapi izin yang terdaftar adalah sebagai restoran. Sehingga, saat urusan pembayaran pajak, maka pajak restoran yang dia bayarkan, bukan pajak tempat hiburan.

Perlu diketahui, pajak untuk restoran berbeda dengan pajak untuk tempat hiburan.  "Selisihnya lumayan, kalau dia tempat hiburan maka bayar pajaknya 25 persen dari pendapatan per bulan, sementara kalau restoran hanya 10 persen," ujarnya.

Badan Pajak yang dulu berbentuk dinas, tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin. Dulu izin diterbitkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan sekarang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Namun, Badan Pajak melihat ada celah kemudahan dalam izin itu. Pengusaha kelab malam bisa mendapat izin restoran jika mereka mengaku akan membuka restoran. 

Ini bisa berdampak kepada kehilangan pajak yang signifikan. Padahal, DKI sedang gencar-gencarnya membangun dan menata dirinya.

Yang dilakukan jika ada dugaan kecolongan pajak seperti itu, kata Yp, adalah membuktikannya hingga wajib pajak tak berkutik.

"Saya nyebut tim yang memeriksa ini sebagai 'Tim Indik-indik', karena memang kerjanya diam-diam dia," ujar Yp.

Ys, salah satu anggota tim indik-indik lainnya, bercerita bagaimana hampir setiap malam, seusai pulang kerja, ia berdandan necis agar bisa masuk ke klub malam.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Oktober: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 22, Totalnya Kini 2.117

UPDATE 28 Oktober: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 22, Totalnya Kini 2.117

Megapolitan
Libur Panjang, 41.984 Kendaraan Keluar Jakarta dari Tol Tangerang-Merak

Libur Panjang, 41.984 Kendaraan Keluar Jakarta dari Tol Tangerang-Merak

Megapolitan
Pulang dari Luar Kota Setelah Libur Panjang, ASN di Bogor Wajib Swab Test dan Karantina Mandiri

Pulang dari Luar Kota Setelah Libur Panjang, ASN di Bogor Wajib Swab Test dan Karantina Mandiri

Megapolitan
Hari Ketiga Operasi Zebra di Jakbar, Tidak ada Pengemudi yang Ditilang

Hari Ketiga Operasi Zebra di Jakbar, Tidak ada Pengemudi yang Ditilang

Megapolitan
UPDATE Grafik 28 Oktober: Total 7.007 Kasus Covid-19 di Depok

UPDATE Grafik 28 Oktober: Total 7.007 Kasus Covid-19 di Depok

Megapolitan
Bima Arya Imbau Warga dan ASN Bogor Tidak ke Luar Kota Selama Libur Panjang

Bima Arya Imbau Warga dan ASN Bogor Tidak ke Luar Kota Selama Libur Panjang

Megapolitan
UPDATE 28 Oktober: Kasus Positif Bertambah 14 dan 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

UPDATE 28 Oktober: Kasus Positif Bertambah 14 dan 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 28 Oktober: Bertambah 844, Kasus Covid-19 di Jakarta Capai 103.552

UPDATE 28 Oktober: Bertambah 844, Kasus Covid-19 di Jakarta Capai 103.552

Megapolitan
Tepergok saat Beraksi, Perampok Spesialis Rumah Kosong di Pademangan Diamuk Massa

Tepergok saat Beraksi, Perampok Spesialis Rumah Kosong di Pademangan Diamuk Massa

Megapolitan
Kebakaran Indekos di Tambora Diduga karena Korsleting listrik

Kebakaran Indekos di Tambora Diduga karena Korsleting listrik

Megapolitan
Dua Orang Diduga Copet Ditangkap di Tengah Unjuk Rasa

Dua Orang Diduga Copet Ditangkap di Tengah Unjuk Rasa

Megapolitan
11 Pemuda Diamankan Saat Hendak Ikut Demo Omnibus Law, 2 dari Mereka Positif Narkoba

11 Pemuda Diamankan Saat Hendak Ikut Demo Omnibus Law, 2 dari Mereka Positif Narkoba

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan 3.000 Alat Rapid Tes untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Pemkot Bogor Siapkan 3.000 Alat Rapid Tes untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Megapolitan
Dua Kali Kecelakaan Beruntun dalam Sehari di Tol Jakarta-Cikampek

Dua Kali Kecelakaan Beruntun dalam Sehari di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Akan Ikut Demo Tolak Omnibus Law, 11 Pemuda Diamankan Polres Jaksel

Akan Ikut Demo Tolak Omnibus Law, 11 Pemuda Diamankan Polres Jaksel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X