Kisah PNS DKI Menyamar Saat Masuk Kelab Malam demi Genjot Pajak

Kompas.com - 25/10/2017, 10:31 WIB
Suasana tempat hiburan malam di Jakarta Barat, Juli 2017. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERASuasana tempat hiburan malam di Jakarta Barat, Juli 2017.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Di jajaran Suku Badan Pajak dan Retribusi Jakarta Selatan, tugas mereka tak sekadar duduk di belakang meja sambil menunggu "setoran" pajak dan retribusi. Mereka bahkan aktif mengejar target wajib pajak hingga ke tempat yang tak dibayangkan oleh wajib pajak sekalipun. 

"Tugas kami ini ya mengejar pajak, kalau ada wajib pajak yang nakal, ya kami kejar ke mana pun sampai dapat," ujar Yp ketika ditemui di kantornya, Selasa (24/10/2017) kemarin. 

Yp menuturkan, di jajarannya ada lima orang pegawai negeri sipil (PNS) yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan lapangan, memastikan jumlah pajak yang disetorkan wajib pajak sesuai dengan kondisi aslinya.

Di Jakarta Selatan, sebagai kota dengan target penerimaan pajak terbesar, juga wilayah dengan hiburan malam terbanyak se-Jakarta, potensi pajak dari sektor itu cukup besar, mencapai Rp 177 miliar.

Sayangnya, tak semua pengusaha tempat hiburan memiliki kesadaran akan pentingnya kontribusi untuk pembangunan Jakarta. Banyak di antara mereka yang sengaja berbohong demi keuntungan pribadi.

Baca juga : Sandi Pastikan Tak Akan Naikkan Tarif Pajak Restoran

Modus yang muncul, kata Yp, perusahaan membuka tempat hiburan, tetapi izin yang terdaftar adalah sebagai restoran. Sehingga, saat urusan pembayaran pajak, maka pajak restoran yang dia bayarkan, bukan pajak tempat hiburan.

Perlu diketahui, pajak untuk restoran berbeda dengan pajak untuk tempat hiburan.  "Selisihnya lumayan, kalau dia tempat hiburan maka bayar pajaknya 25 persen dari pendapatan per bulan, sementara kalau restoran hanya 10 persen," ujarnya.

Badan Pajak yang dulu berbentuk dinas, tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin. Dulu izin diterbitkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan sekarang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Namun, Badan Pajak melihat ada celah kemudahan dalam izin itu. Pengusaha kelab malam bisa mendapat izin restoran jika mereka mengaku akan membuka restoran. 

Ini bisa berdampak kepada kehilangan pajak yang signifikan. Padahal, DKI sedang gencar-gencarnya membangun dan menata dirinya.

Yang dilakukan jika ada dugaan kecolongan pajak seperti itu, kata Yp, adalah membuktikannya hingga wajib pajak tak berkutik.

"Saya nyebut tim yang memeriksa ini sebagai 'Tim Indik-indik', karena memang kerjanya diam-diam dia," ujar Yp.

Ys, salah satu anggota tim indik-indik lainnya, bercerita bagaimana hampir setiap malam, seusai pulang kerja, ia berdandan necis agar bisa masuk ke klub malam.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Megapolitan
Tersangka Penjambretan Anak Kecil di Kebayoran Lama Coba Hilangkan Barang Bukti

Tersangka Penjambretan Anak Kecil di Kebayoran Lama Coba Hilangkan Barang Bukti

Megapolitan
Dua Tersangka Jambret Ponsel Bocah di Kebayoran Lama Berstatus Pelajar, Motifnya Iseng

Dua Tersangka Jambret Ponsel Bocah di Kebayoran Lama Berstatus Pelajar, Motifnya Iseng

Megapolitan
Rampas Ponsel Bocah di Kebayoran, Tiga Penjambret Ditangkap di Tangerang

Rampas Ponsel Bocah di Kebayoran, Tiga Penjambret Ditangkap di Tangerang

Megapolitan
8.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

8.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Megapolitan
Marak Pesepeda Jadi Korban Jambret, Berikut Tips Aman Bersepeda

Marak Pesepeda Jadi Korban Jambret, Berikut Tips Aman Bersepeda

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Biayai Perawatan Pasien Covid-19 yang Proses Klaimnya Ditolak Kemenkes

Pemkot Bekasi Akan Biayai Perawatan Pasien Covid-19 yang Proses Klaimnya Ditolak Kemenkes

Megapolitan
Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Megapolitan
Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalin Antisipasi Demo Omnibus Law di Jakarta

Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalin Antisipasi Demo Omnibus Law di Jakarta

Megapolitan
Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Megapolitan
Dua Tiang Listrik di Kembangan yang Ambruk Kemarin Sore Langsung Diperbaiki

Dua Tiang Listrik di Kembangan yang Ambruk Kemarin Sore Langsung Diperbaiki

Megapolitan
Ada Demo Lagi, Satlantas Jakpus Tutup Sejumlah Ruas Jalan

Ada Demo Lagi, Satlantas Jakpus Tutup Sejumlah Ruas Jalan

Megapolitan
Masuk Musim Hujan, Warga Bekasi Diminta Waspada Penyakit DBD

Masuk Musim Hujan, Warga Bekasi Diminta Waspada Penyakit DBD

Megapolitan
FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

Megapolitan
Guru, Pegawai Stasiun, hingga Petugas Damkar Juga Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 di Bekasi

Guru, Pegawai Stasiun, hingga Petugas Damkar Juga Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 di Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X