Kompas.com - 26/10/2017, 05:40 WIB
Petugas Satpol PP melalui dua back hoe membongkar bangunan semi permanen yang berada di area bantaran aliran Sungai Ciliwung di RW 01 Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017). Setelah bangunan diratakan dengan tanah, Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan memulai memasang sheet pile sebagai lanjutan proyek normalisasi Ciliwung. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPetugas Satpol PP melalui dua back hoe membongkar bangunan semi permanen yang berada di area bantaran aliran Sungai Ciliwung di RW 01 Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017). Setelah bangunan diratakan dengan tanah, Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan memulai memasang sheet pile sebagai lanjutan proyek normalisasi Ciliwung.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sebuah kelompok kecil atas nama sebuah kelompok besar) yang diajukan warga Bukit Duri terkait penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada 28 September 2016. Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu (25/10/2017), hakim memenangkan warga.

"Hasilnya gugatan warga Bukit Duri diterima, kemudian Pemprov DKI dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum," kata pengacara warga penggugat, Vera Soemarwi ketika dikonfirmasi, Rabu malam.

Vera mengatakan, dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan penggusuran yang dilakukan pemerintah telah melanggar hak asasi manusia. Pemerintah secara sewenang-wenang menggusur warga penggugat tanpa musyawarah dan ganti rugi yang berkeadilan. Atas pertimbangan itu, warga dinyatakan berhak menerima ganti rugi.

Baca juga : BBWSCC Pertanyakan Status Warga Bukit Duri yang Ajukan Gugatan Class Action

"Ganti rugi yang diputuskan hakim itu Rp 200 juta untuk 89 anggota kelompok dan empat perwakilan kelompok," ujar Vera.

Vera mengatakan putusan ini akan diserahkan majelis hakim dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan setelah diperbaiki. Ia berharap pemerintah segera membayarkan ganti rugi,

"Pasti kami meminta kepada Pemprov agar memproses putusan ini," ujar Vera.

Gugatan class action diajukan sebagian warga Bukit Duri pada 10 Mei 2016 setelah rumah mereka yang terletak di bantaran Sungai Ciliwung dipastikan akan digusur.

Normalisasi sungai tersebut dinilai warga tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak bisa dilanjutkan.

Keadaan jalan inspeksi Bukit Duri - Kampung Melayu, Selasa (11/7/2017)Lila Wisna Putri Keadaan jalan inspeksi Bukit Duri - Kampung Melayu, Selasa (11/7/2017)

Mereka yang digugat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat casu quo (cq) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Direktorat Jenderal Bina Marga cq Dinas Pekerjaan Umum, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Selatan, Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta, Camat Tebet dan Lurah Bukit Duri.

Warga menuntut ganti rugi hingga Rp 1,07 triliun.

Baca juga : PTUN Menangkan Banding Pemkot Jaksel soal Penggusuran Warga Bukit Duri

Selain gugatan class action, warga juga menempuh upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka menggugat surat peringatan penggusuran yang dikeluarkan Kepala Satpol PP Jakarta Selatan sebagai maladministrasi. Di tingkat pertama, PTUN memenangkan warga. Pemkot Jaksel kemudian mengajukan banding dan menang.

Warga kemudian mengajukan kasasi dan kini tengah menunggu putusan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan Mudik Berakhir, Bandara Soekarno-Hatta Mulai Dipadati Penumpang Pesawat

Larangan Mudik Berakhir, Bandara Soekarno-Hatta Mulai Dipadati Penumpang Pesawat

Megapolitan
Pelaku Belum Diperiksa, Ayah Korban Pencabulan Anak Anggota DPRD Bekasi Pertanyakan Keseriusan Polisi

Pelaku Belum Diperiksa, Ayah Korban Pencabulan Anak Anggota DPRD Bekasi Pertanyakan Keseriusan Polisi

Megapolitan
Kejari Depok: Dugaan Korupsi Damkar Dilimpahkan ke Seksi Pidana Khusus

Kejari Depok: Dugaan Korupsi Damkar Dilimpahkan ke Seksi Pidana Khusus

Megapolitan
Larangan Mudik Berakhir, 200 Penumpang Berangkat dari Terminal Poris Plawad ke Kampung Halaman

Larangan Mudik Berakhir, 200 Penumpang Berangkat dari Terminal Poris Plawad ke Kampung Halaman

Megapolitan
Tanah Longsor Timpa 2 Rumah di Keranggan, Tangsel

Tanah Longsor Timpa 2 Rumah di Keranggan, Tangsel

Megapolitan
Keluarga Korban Kecewa Polisi Lamban Tangani Anak Anggota DPRD Bekasi yang Diduga Perkosa dan Jual Remaja

Keluarga Korban Kecewa Polisi Lamban Tangani Anak Anggota DPRD Bekasi yang Diduga Perkosa dan Jual Remaja

Megapolitan
4 Penumpang Bus di Pulogebang Reaktif Covid-19, Hari Ini

4 Penumpang Bus di Pulogebang Reaktif Covid-19, Hari Ini

Megapolitan
Terminal Kampung Rambutan Adakan Tes Covid-19 Acak, 1 Pemudik Dibawa ke Wisma Atlet

Terminal Kampung Rambutan Adakan Tes Covid-19 Acak, 1 Pemudik Dibawa ke Wisma Atlet

Megapolitan
Libur Lebaran Usai, Operasional MRT Kembali Normal

Libur Lebaran Usai, Operasional MRT Kembali Normal

Megapolitan
ART yang Terekam Video Aniaya Majikannya di Cengkareng Ditangkap

ART yang Terekam Video Aniaya Majikannya di Cengkareng Ditangkap

Megapolitan
Hingga Sekarang, Polisi Belum Periksa Anak Anggota DPRD Bekasi yang Dituduh Perkosa Gadis Remaja

Hingga Sekarang, Polisi Belum Periksa Anak Anggota DPRD Bekasi yang Dituduh Perkosa Gadis Remaja

Megapolitan
Pemudik Berdatangan di Terminal Kampung Rambutan, Bus-bus AKAP Disemprot Disinfektan

Pemudik Berdatangan di Terminal Kampung Rambutan, Bus-bus AKAP Disemprot Disinfektan

Megapolitan
Sehari Usai Larangan Mudik Berakhir, Terminal Poris Plawad Dipenuhi Penumpang

Sehari Usai Larangan Mudik Berakhir, Terminal Poris Plawad Dipenuhi Penumpang

Megapolitan
Polisi Sebut Guru yang Cabuli Murid di Sebuah Masjid di Bekasi seperti Maniak

Polisi Sebut Guru yang Cabuli Murid di Sebuah Masjid di Bekasi seperti Maniak

Megapolitan
Mengaku Kurang Pengetahuan, JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal Minta Maaf

Mengaku Kurang Pengetahuan, JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal Minta Maaf

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X