Besok, Warga Bukit Duri Akan Temui Anies di Balai Kota Tagih Janji Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumiati, anggota Komunitas Ciliwung Merdeka yang membantu advokasi sebagian warga Bukit Duri yang tergusur, mengaku ia dan puluhan warga akan ke Balai Kota, Jumat (27/10/2017).

"Kami akan Balai Kota besok, jam 07.00 pagi dari sini ramai-ramai naik bis," kata Rum ketika ditemui di Bukit Duri, Kamis (26/10/2017).

Rumiati mengatakan tujuan warga ke Balai Kota adalah menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka hendak menagih janji Anies kepada warga yang disampaikan saat kampanye.

Apalagi, warga terbukti benar sebagai korban dalam penggusuran pada 28 September 2017 lalu. Mereka baru saja diputus menang oleh pengadilan.

Baca juga : Warga Bukit Duri Minta Pemprov DKI Bayar Rp 18,6 Miliar Uang Ganti Rugi

"Besok akan kami sampaikan soal putusan pengadilan itu juga, kami minta agar dipenuhi, dan jangan sampai ada banding," ujar Rum.

ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Warga mengikuti sidang putusan gugatan perwakilan kelompok (class action) warga Bukit Duri terhadap Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah pihak tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (25/10/2017). Dalam sidang tersebut Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan yakni memutuskan Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah pihak tergugat lainnya wajib membayar ganti rugi materiil masing-masing sebesar Rp 200 juta kepada 93 warga RW 10, 11, dan 12 Kecamatan Tebet, Bukit Duri, Jakarta Selatan karena terbukti melanggar hukum dalam melakukan penggusuran.

Warga penggugat, Iis, mengatakan dalam pertemuan dengan Anies besok, ia akan mengingatkan bagaimana pada 9 Januari 2017 lalu, Anies datang ke acara warga dan menandatangani kontrak politik. Anies menjanjikan akan membangun kampung deret yang diimpikan warga sejak dulu.

"Sekarang kan beliau sudah jadi orang nomor satu, ya sudah seharusnya dong ditepati janji ini, " kata Iis sembari memperlihatkan foto Anies saat kampanye.

Iis juga mengingatkan bagaimana Anies adalah sosok yang saleh dan seharusnya menepati janjinya saat kampanye lalu.

Baca juga : Tak Banding, Pemprov DKI Akan Bayar Rp 18,6 Miliar ke Warga Bukit Duri?

Warga Bukit Duri dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (25/10/2017). Majelis hakim menyatakan penggusuran yang dilakukan pemerintah telah melanggar hak asasi manusia.

Pemerintah secara sewenang-wenang menggusur warga penggugat tanpa musyawarah dan ganti rugi yang berkeadilan. Atas pertimbangan itu, warga dinyatakan berhak menerima ganti rugi.