Kompas.com - 26/10/2017, 14:31 WIB
Warga Bukit Duri yang terdampak normalisasi Sungai Ciliwung, Kamis (26/10/2017). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARWarga Bukit Duri yang terdampak normalisasi Sungai Ciliwung, Kamis (26/10/2017).
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumiati, anggota Komunitas Ciliwung Merdeka yang membantu advokasi sebagian warga Bukit Duri yang tergusur, mengaku ia dan puluhan warga akan ke Balai Kota, Jumat (27/10/2017).

"Kami akan Balai Kota besok, jam 07.00 pagi dari sini ramai-ramai naik bis," kata Rum ketika ditemui di Bukit Duri, Kamis (26/10/2017).

Rumiati mengatakan tujuan warga ke Balai Kota adalah menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka hendak menagih janji Anies kepada warga yang disampaikan saat kampanye.

Apalagi, warga terbukti benar sebagai korban dalam penggusuran pada 28 September 2017 lalu. Mereka baru saja diputus menang oleh pengadilan.

Baca juga : Warga Bukit Duri Minta Pemprov DKI Bayar Rp 18,6 Miliar Uang Ganti Rugi

"Besok akan kami sampaikan soal putusan pengadilan itu juga, kami minta agar dipenuhi, dan jangan sampai ada banding," ujar Rum.

Warga mengikuti sidang putusan gugatan perwakilan kelompok (class action) warga Bukit Duri terhadap Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah pihak tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (25/10/2017). Dalam sidang tersebut Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan yakni memutuskan Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah pihak tergugat lainnya wajib membayar ganti rugi materiil masing-masing sebesar Rp 200 juta kepada 93 warga RW 10, 11, dan 12 Kecamatan Tebet, Bukit Duri, Jakarta Selatan karena terbukti melanggar hukum dalam melakukan penggusuran.ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Warga mengikuti sidang putusan gugatan perwakilan kelompok (class action) warga Bukit Duri terhadap Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah pihak tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (25/10/2017). Dalam sidang tersebut Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan yakni memutuskan Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah pihak tergugat lainnya wajib membayar ganti rugi materiil masing-masing sebesar Rp 200 juta kepada 93 warga RW 10, 11, dan 12 Kecamatan Tebet, Bukit Duri, Jakarta Selatan karena terbukti melanggar hukum dalam melakukan penggusuran.

Warga penggugat, Iis, mengatakan dalam pertemuan dengan Anies besok, ia akan mengingatkan bagaimana pada 9 Januari 2017 lalu, Anies datang ke acara warga dan menandatangani kontrak politik. Anies menjanjikan akan membangun kampung deret yang diimpikan warga sejak dulu.

"Sekarang kan beliau sudah jadi orang nomor satu, ya sudah seharusnya dong ditepati janji ini, " kata Iis sembari memperlihatkan foto Anies saat kampanye.

Iis juga mengingatkan bagaimana Anies adalah sosok yang saleh dan seharusnya menepati janjinya saat kampanye lalu.

Baca juga : Tak Banding, Pemprov DKI Akan Bayar Rp 18,6 Miliar ke Warga Bukit Duri?

Warga Bukit Duri dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (25/10/2017). Majelis hakim menyatakan penggusuran yang dilakukan pemerintah telah melanggar hak asasi manusia.

Pemerintah secara sewenang-wenang menggusur warga penggugat tanpa musyawarah dan ganti rugi yang berkeadilan. Atas pertimbangan itu, warga dinyatakan berhak menerima ganti rugi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KA Lokal Walahar dan Jatiluhur Kembali Beroperasi Mulai 18 Mei 2021

KA Lokal Walahar dan Jatiluhur Kembali Beroperasi Mulai 18 Mei 2021

Megapolitan
Dituntut 18 Tahun Penjara, John Kei: Saya Dizalimi, Saya Tidak Bersalah...

Dituntut 18 Tahun Penjara, John Kei: Saya Dizalimi, Saya Tidak Bersalah...

Megapolitan
TMII Dibuka Kembali, Pengunjung Dibatasi 50 Persen dari Kapasitas Maksimal

TMII Dibuka Kembali, Pengunjung Dibatasi 50 Persen dari Kapasitas Maksimal

Megapolitan
Pemprov DKI Tempel Stiker di Rumah Pemudik, Ini Penjelasan Wagub

Pemprov DKI Tempel Stiker di Rumah Pemudik, Ini Penjelasan Wagub

Megapolitan
Kedatangan Pemudik di Bojong Nangka Tangerang Dipantau secara Daring

Kedatangan Pemudik di Bojong Nangka Tangerang Dipantau secara Daring

Megapolitan
Wagub DKI Minta Maaf soal Video Paduan Suara di Ruang Utama Masjid Istiqlal

Wagub DKI Minta Maaf soal Video Paduan Suara di Ruang Utama Masjid Istiqlal

Megapolitan
Taman Mini Indonesia Indah Dibuka Kembali, Warga KTP Non-DKI Boleh Datang

Taman Mini Indonesia Indah Dibuka Kembali, Warga KTP Non-DKI Boleh Datang

Megapolitan
Larangan Mudik Berakhir, Stasiun Pasar Senen Ramai Calon Penumpang

Larangan Mudik Berakhir, Stasiun Pasar Senen Ramai Calon Penumpang

Megapolitan
Taman Impian Jaya Ancol Kembali Dibuka, Pengelola Perketat Pengawasan Prokes

Taman Impian Jaya Ancol Kembali Dibuka, Pengelola Perketat Pengawasan Prokes

Megapolitan
Hujan Deras Semalam, Sejumlah Titik di Jakarta Barat Tergenang

Hujan Deras Semalam, Sejumlah Titik di Jakarta Barat Tergenang

Megapolitan
Kasus-kasus yang Memberatkan Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab

Kasus-kasus yang Memberatkan Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab

Megapolitan
Kepala BKD Bantah Keberadaan TGUPP Jadi Alasan Banyak PNS DKI Ogah Naik Jabatan

Kepala BKD Bantah Keberadaan TGUPP Jadi Alasan Banyak PNS DKI Ogah Naik Jabatan

Megapolitan
TM Ragunan Kembali Dibuka Terbatas untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

TM Ragunan Kembali Dibuka Terbatas untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Megapolitan
Bedeng Proyek Rusunawa Ujung Menteng Terbakar

Bedeng Proyek Rusunawa Ujung Menteng Terbakar

Megapolitan
Polisi Tangkap Anak Pedangdut Rita Sugiarto, Diduga Terkait Narkoba

Polisi Tangkap Anak Pedangdut Rita Sugiarto, Diduga Terkait Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X