Dinas PTSP Gunakan Berita Media Jadi Salah Satu Bukti Prostitusi di Hotel Alexis

Kompas.com - 31/10/2017, 07:22 WIB
Suasana hotel dan griya pijat Alexis di Jakarta, Senin (30/10/2017). Pemprov DKI Jakarta menolak daftar ulang tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTASuasana hotel dan griya pijat Alexis di Jakarta, Senin (30/10/2017). Pemprov DKI Jakarta menolak daftar ulang tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis.
Penulis Jessi Carina
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta menolak permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Alexis dan Griya Pihat Alexis. Alasannya ada dugaan praktik prostitusi dengan menggunakan pemberitaan media sebagai buktinya.

"Beberapa bulan belakangan ini, banyak sekali laporan masyarakat dan informasi di media massa yang mengangkat mengenai praktik prostitusi di Hotel Alexis, tentunya hal tersebut menjadi catatan kami," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta Edy Junaedi melalui keterangan tertulis, Senin (29/10/2017).

Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta mengacu kepada kode etik jurnalistik yang dipegang media massa. Atas dasar itu, kata Edy, pihaknya menilai informasi dari media massa bisa digunakan untuk mengeluarkan keputusan ini.

"Untuk itu informasi dari media massa dapat dijadikan landasan agar dapat dikoordinasikan dengan SKPD/UKPD teknis terkait.” kata Edy.

Baca juga : Izin Alexis yang Tak Diperpanjang, Kejutan dan Pertaruhan Konsistensi Anies-Sandi

Griya Pijat Alexis mengajukan permohonan TDUP melalui aplikasi online pada pelayanan.jakarta.go.id. Setelah permohonan masuk, Dinas Penanaman Modal dan PTSP melakukan penelitian terhadap permohonan itu.

Dengan dasar alasan di atas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyatakan permohonan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis belum bisa diproses.

Edy mengatakan pihaknya memiliki wewenang untuk melakukan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha pariwisata. Namun, pihaknya juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pariwisata. Dinas Penanaman Modal dan PTSP bisa mengambil sikap terhadap kegiatan pariwisata yang dinilai negatif.

"(Kami) mempunyai kewajiban salah satunya adalah mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas," kata Edy.

Baca juga : Taufik Minta DKI Tutup Usaha Serupa Alexis yang Lakukan Pelanggaran

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

12 Anggota Polres Tangsel Diisukan Terkena Covid-19, Kapolres: Itu Tidak Benar

12 Anggota Polres Tangsel Diisukan Terkena Covid-19, Kapolres: Itu Tidak Benar

Megapolitan
Satgas Covid-19 Periksa 30 Hotel di Jakarta yang Nyatakan Siap Jadi Tempat Isolasi

Satgas Covid-19 Periksa 30 Hotel di Jakarta yang Nyatakan Siap Jadi Tempat Isolasi

Megapolitan
Pemprov Akan 'Grebek Lumpur' Saluran PHB Saharjo yang Hampir 2 Tahun Tak Dikeruk

Pemprov Akan "Grebek Lumpur" Saluran PHB Saharjo yang Hampir 2 Tahun Tak Dikeruk

Megapolitan
PHRI: Hotel Jadi Tempat Isolasi jika RSD Wisma Atlet dan RS Lainnya Sudah Penuh

PHRI: Hotel Jadi Tempat Isolasi jika RSD Wisma Atlet dan RS Lainnya Sudah Penuh

Megapolitan
Cuti untuk Kampanye Pilkada Depok, Pradi Supriatna Tegaskan Bukan Waktunya Berleha-leha

Cuti untuk Kampanye Pilkada Depok, Pradi Supriatna Tegaskan Bukan Waktunya Berleha-leha

Megapolitan
Kisah di Balik Video Bocah Asal Bekasi Lantunkan Ayat Al-Quran Saat Dirawat di RSPAD

Kisah di Balik Video Bocah Asal Bekasi Lantunkan Ayat Al-Quran Saat Dirawat di RSPAD

Megapolitan
Ada Diskon 25 Persen, Ini Harga Tiket Sejumlah Kereta yang Berangkat dari Jakarta

Ada Diskon 25 Persen, Ini Harga Tiket Sejumlah Kereta yang Berangkat dari Jakarta

Megapolitan
Melebihi Kapasitas, Kafe di Serpong Didenda Rp 5 Juta

Melebihi Kapasitas, Kafe di Serpong Didenda Rp 5 Juta

Megapolitan
Akhir Pelarian Tersangka Pelecehan di Bandara Soetta, Ditangkap di Sumut Setelah Buron Berhari-hari

Akhir Pelarian Tersangka Pelecehan di Bandara Soetta, Ditangkap di Sumut Setelah Buron Berhari-hari

Megapolitan
Pecah Kongsi Wali Kota Depok dan Wakilnya, Bersiap 'Saling Sikut' di Masa Kampanye

Pecah Kongsi Wali Kota Depok dan Wakilnya, Bersiap 'Saling Sikut' di Masa Kampanye

Megapolitan
Polisi Dalami Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang

Polisi Dalami Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang

Megapolitan
UPDATE 25 September: 3.572 Kasus Covid-19 di Depok, 897 Kasus Aktif

UPDATE 25 September: 3.572 Kasus Covid-19 di Depok, 897 Kasus Aktif

Megapolitan
Antisipasi Antrean Tes Swab, Pemkot Bekasi Tambah Mesin PCR di 3 RSUD

Antisipasi Antrean Tes Swab, Pemkot Bekasi Tambah Mesin PCR di 3 RSUD

Megapolitan
BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Megapolitan
Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X