UMP DKI 2018 Belum Ditetapkan, Sandi Cari "Win-win Solution"

Kompas.com - 31/10/2017, 18:37 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui buruh yang demo di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan berbicara di atas mobil komando, Selasa (31/10/2017) sore. KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui buruh yang demo di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan berbicara di atas mobil komando, Selasa (31/10/2017) sore.
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah ingin menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada semua, baik pengusaha maupun buruh.

"Saya akan intens 24 jam ke depan memberikan laporan kepada Pak Gubernur. Keputusannya bisa paling tidak mendapatkan sebuah solusi, solusi yang jalan tengah, solusi win-win," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).

Baca juga : Di Hadapan Buruh, Sandi Bilang Banyak Tekanan dalam Memimpin Jakarta

Menurut Sandi, solusi yang berpihak untuk semua unsur harus diterapkan demi  menumbuhkan hubungan industrial yang sehat antara pengusaha dan buruh. Pemerintah, kata dia, bertugas untuk memfasilitasi hadirnya hubungan industrial yang baik itu.

"Kuncinya hubungan industrial yang lebih bagus dan ini yang kami ingin hadirkan bahwa pengusahanya berkembang, pekerjanya juga berkembang bersama pengusaha, bukan mereka berhadap-hadapan," kata dia.

Saat ini, Sandi bersama seluruh pemangku kepentingan masih terus melakukan diskusi intensif untuk menentukan UMP. Dia membuka semua opsi sebelum menetapkan angka tersebut.

Baca juga : Kawal Penetapan UMP 2018, Kelompok Buruh Demo di Balai Kota

Tren ekonomi saat ini dan ke depan menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan UMP 2018.

"Kami lagi coba cari terobosan, inovasi, solusi, agar tuntutan kesejahteraan mereka (buruh) bisa kami tingkatkan. Tentu juga kami dalam koridor hukum yang sudah ditetapkan," ucap Sandi.

Dewan Pengupahan DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan dua angka sebagai referensi penetapan UMP DKI Jakarta 2018 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandi, yakni Rp 3.648.035 dan Rp 3.917.398. Angka Rp 3.648.035 diusulkan oleh unsur pengusaha dan pemerintah, sementara angka UMP yang diusulkan unsur serikat pekerja yakni Rp 3.917.398.

Baca juga : UMP DKI Jakarta 2018 Diusulkan Rp 3,6 Juta atau Rp 3,9 Juta



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Megapolitan
Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Megapolitan
Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Megapolitan
Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

Megapolitan
Rizieq Shihab dan Menantunya Tak Penuhi Panggilan Polisi, FPI: Karena Kesehatan

Rizieq Shihab dan Menantunya Tak Penuhi Panggilan Polisi, FPI: Karena Kesehatan

Megapolitan
Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

Megapolitan
Pengangguran Melonjak di Jakarta karena Pandemi, PSI Tolak Kenaikan Anggaran untuk DPRD

Pengangguran Melonjak di Jakarta karena Pandemi, PSI Tolak Kenaikan Anggaran untuk DPRD

Megapolitan
SPBU MT Haryono Ditutup Setelah Kebakaran, Ini 2 SPBU Alternatif untuk Isi BBM

SPBU MT Haryono Ditutup Setelah Kebakaran, Ini 2 SPBU Alternatif untuk Isi BBM

Megapolitan
Kronologi Kebakaran di SPBU MT Haryono, Percikan Api Muncul Setelah Listrik Menyala

Kronologi Kebakaran di SPBU MT Haryono, Percikan Api Muncul Setelah Listrik Menyala

Megapolitan
Selama November, Depok Catat 'Kunjungan' Terbanyak Satwa Liar ke Permukiman

Selama November, Depok Catat "Kunjungan" Terbanyak Satwa Liar ke Permukiman

Megapolitan
Imbas Kerumunan Massa Rizieq Shihab, Camat Tanah Abang dan Lurah Petamburan Juga Dicopot

Imbas Kerumunan Massa Rizieq Shihab, Camat Tanah Abang dan Lurah Petamburan Juga Dicopot

Megapolitan
Data Tim Dokter Kota Bekasi: Semakin Lama Penyembuhan Pasien Covid-19 Berpenyakit Bawaan

Data Tim Dokter Kota Bekasi: Semakin Lama Penyembuhan Pasien Covid-19 Berpenyakit Bawaan

Megapolitan
Jelang Masa Tenang Pilkada Tangsel, Benyamin-Pilar Bakal Fokus Kampanye

Jelang Masa Tenang Pilkada Tangsel, Benyamin-Pilar Bakal Fokus Kampanye

Megapolitan
Ketersediaan Alat Tes Swab di Depok Menipis di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Ketersediaan Alat Tes Swab di Depok Menipis di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Megapolitan
Pertamina Tutup Sementara SPBU MT Haryono Setelah Kebakaran

Pertamina Tutup Sementara SPBU MT Haryono Setelah Kebakaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X