Kompas.com - 01/11/2017, 07:53 WIB
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2018.

Mulanya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, memperkirakan UMP bisa ditetapkan dan diumumkan Selasa (31/10/2017) siang atau sore.

Namun, besaran UMP itu belum juga diputuskan hingga Selasa malam. Berdasarkan aturan, batas akhir penetapan UMP di setiap provinsi yakni pada 1 November atau hari ini.

"Nanti diumumkan kalau sudah selesai semuanya. Nanti sesudah diumumkan saja, mudah-mudahan cepat (ditetapkan)," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa malam.

Seperti tahun sebelumnya, proses penetapan UMP DKI Jakarta 2018 juga diwarnai aksi unjuk rasa sejumlah massa dari berbagai organisasi buruh.

Baca juga : UMP DKI Jakarta 2018 Diusulkan Rp 3,6 Juta atau Rp 3,9 Juta

Kemarin, mereka berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk mengawal penetapan UMP DKI 2018. Massa ingin penetapan UMP sesuai dengan harapan mereka, yakni Rp 3,9 juta.

Sandi pun menemui massa buruh itu sore harinya. Dia bergabung dengan massa dan naik ke atas mobil komando. Kepada buruh, Sandi menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih merumuskan besaran UMP 2018.

"Kita gunakan kesempatan beberapa jam ke depan, mudah-mudahan dengan diskusi dengan Pak Anies, dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan pemimpin-pemimpin yang ada di sini, kita bisa Insya Allah menghadirkan suatu yang berbeda," kata Sandi.

Kelompok buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Kelompok buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).

Pada hari kedua Anies-Sandi bertugas di Balai Kota, 18 Oktober 2017, massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta juga berunjuk rasa.

Saat itu, massa menuntut Anies-Sandi menaikkan UMP 2018 menjadi Rp Rp 4.152.289, sesuai hasil survei yang mereka lakukan. Mereka menagih janji Anies-Sandi untuk menyejahterakan buruh.

Baca juga : Sandiaga Konsultasi soal UMP DKI kepada Menteri Hanif

Dua usulan UMP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, besaran kenaikan UMP dihitung dari jumlah tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71 persen karena inflasi nasional sebesar 3,72 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi 4,99 persen.

Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha dan pemerintah pun mengikuti aturan tersebut. Mereka mengusulkan UMP 2018 sebesar Rp 3.648.035.

"Angka dari unsur pengusaha dan pemerintah tetap pada angka sesuai dengan PP 78 Tahun 2015, yaitu UMP tahun berjalan yang saat ini, Rp 3.355.750, dikali 8,71 persen. Maka yang kami ajukan adalah Rp 3.648.035," ujar Anggota Dewan Pengupahan DKI dari unsur pengusaha, Sarman Simanjorang, Senin (30/10/2017).

Baca juga : UMP DKI Jakarta 2018 Diusulkan Rp 3,6 Juta atau Rp 3,9 Juta

Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).

Sementara itu, Sarman menyebut UMP yang diusulkan unsur serikat pekerja yakni Rp 3.917.398. Angka itu berpedoman pada angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang mereka survei sendiri, yakni Rp 3.603.531, dikali 8,71 persen, dan dijumlahkan dengan angka KHL tersebut.

Cari win-win solution

Sandi mengatakan, pemerintah ingin menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada semua, baik pengusaha maupun buruh. Menurut dia, solusi yang berpihak untuk semua unsur harus diterapkan demi menumbuhkan hubungan industrial yang sehat antara pengusaha dan buruh.

Baca juga : UMP DKI 2018 Belum Ditetapkan, Sandi Cari Win-win Solution

Pemerintah, kata dia, bertugas untuk memfasilitasi hadirnya hubungan industrial yang baik itu.

"Kuncinya hubungan industrial yang lebih bagus dan ini yang kami ingin hadirkan bahwa pengusahanya berkembang, pekerjanya juga berkembang bersama pengusaha, bukan mereka berhadap-hadapan," kata Sandi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Naik Jadi 14 Persen

Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Naik Jadi 14 Persen

Megapolitan
Cegah Tawuran, Pemkot Jaksel Siapkan Anggaran Rp 250 Juta

Cegah Tawuran, Pemkot Jaksel Siapkan Anggaran Rp 250 Juta

Megapolitan
Polisi Musnahkan 32,5 Kg Sabu dan 5 Kg Ganja Hasil Pengungkapan Kasus dari Maret hingga Juni 2022

Polisi Musnahkan 32,5 Kg Sabu dan 5 Kg Ganja Hasil Pengungkapan Kasus dari Maret hingga Juni 2022

Megapolitan
Pembangunan Sanitasi Layak di Setu Dilakukan di Tiga Kelurahan pada Tahun Ini

Pembangunan Sanitasi Layak di Setu Dilakukan di Tiga Kelurahan pada Tahun Ini

Megapolitan
BOR di RS Depok Masih Aman meski Kasus Covid-19 Meningkat

BOR di RS Depok Masih Aman meski Kasus Covid-19 Meningkat

Megapolitan
Korban Penusukan oleh Pria Beratribut Polisi di Bekasi Mengaku Tak Kenal Pelaku

Korban Penusukan oleh Pria Beratribut Polisi di Bekasi Mengaku Tak Kenal Pelaku

Megapolitan
Sepanjang Juni 2022, Camat Setu Bangun 13 dari 20 Sanitasi yang Ditargetkan

Sepanjang Juni 2022, Camat Setu Bangun 13 dari 20 Sanitasi yang Ditargetkan

Megapolitan
Anies Bangun Kampung Gembira, Pengamat: Jangan Sampai Langgar Tata Ruang

Anies Bangun Kampung Gembira, Pengamat: Jangan Sampai Langgar Tata Ruang

Megapolitan
Belasan Santriwati di Ponpes Depok Dicabuli Ustaz hingga Kakak Kelas, Pemkot Depok Beri Pendampingan Psikologis

Belasan Santriwati di Ponpes Depok Dicabuli Ustaz hingga Kakak Kelas, Pemkot Depok Beri Pendampingan Psikologis

Megapolitan
Kronologi Penusukan Ibu dan Anak oleh Pria Beratribut Polisi di Bekasi...

Kronologi Penusukan Ibu dan Anak oleh Pria Beratribut Polisi di Bekasi...

Megapolitan
Pria Beratribut Polisi Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi, Polsek Bantargebang Lakukan Penyelidikan

Pria Beratribut Polisi Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi, Polsek Bantargebang Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
JIS Bakal Jadi Lokasi Shalat Idul Adha 2022, Kapasitas hingga 20.000 Jemaah

JIS Bakal Jadi Lokasi Shalat Idul Adha 2022, Kapasitas hingga 20.000 Jemaah

Megapolitan
Peringati Hari Bhayangkara 2022, Sebanyak 1.641 Personel Polda Metro Jaya Naik Pangkat Satu Tingkat

Peringati Hari Bhayangkara 2022, Sebanyak 1.641 Personel Polda Metro Jaya Naik Pangkat Satu Tingkat

Megapolitan
Lurah Tanah Tinggi Klaim Warga Dapat Sosialisasi Perubahan Nama Jalan, Kantornya Langsung Digeruduk

Lurah Tanah Tinggi Klaim Warga Dapat Sosialisasi Perubahan Nama Jalan, Kantornya Langsung Digeruduk

Megapolitan
Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Anies: Hingga Akhir Hayatnya Almarhum Selalu Memikirkan Bangsa

Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Anies: Hingga Akhir Hayatnya Almarhum Selalu Memikirkan Bangsa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.